Satpol PP Kembali Bongkar Lapak PKL
Satpol PP Pekanbaru bersihkan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang pintu masuk Pasar Arengka, Senin (9/10/2017).
Dugaan Pungli di Pasar Arengka Pekanbaru Capai Rp10 Juta Perhari
Rabu 11 Oktober 2017, 05:59 WIB
Satpol PP Pekanbaru bersihkan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang pintu masuk Pasar Arengka, Senin (9/10/2017).
PEKANBARU RIAUMADANI. com - Satpol PP Pekanbaru bersihkan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang pintu masuk Pasar Arengka, Senin (9/10/2017). Pembersihan lapak lantaran menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2002 dan ada dugaan pungutan liar (Pungli) mencapai Rp10 juta perhari.
Pada Perda, ayat 19, jelas dilarang menempatkan benda atau barang apa pun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum. Bahkan pelanggar dapat dikenakan kurungan badan selama enam bulan atau denda sebesar Rp5 juta.
"Ini jelas sudah melanggar Perda Nomor 5 tahun 2002," kata Kepala Badan Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian di Pekanbaru.
Ada sekitar 400 pedagang yang menduduki area yang dilarang, terdiri dari pedagang yang menggunakan mobil, tenda dan lapak-lapak kecil. Pada penertiban tim juga menderek satu unit mobil dan menyita gerobak Pedagang.
Masalah lain, ada dugaan Pungli dilakukan oknum di area tersebut dengan modus uang keamanan. Disinyalir hal itu pula yang membuat pedagang berani menempati lokasi yang dilarang.
Dugaan ini juga diakui Zulfami. Menurutnya, Satpol PP sudah mengantongi data oknum yang memungut uang keamanan di area tersebut.
Pungutan itu mencapai Rp25 ribu sampai Rp30 ribu perharinya. Jika dikalkulasikan, 400 pedagang menyetor uang keamanan setiap hari, oknum tersebut bisa mengantongi Rp10 juta dalam satu hari.
"Ini tindakan tidak benar, apalagi kami juga dituduh menerima. Saat ini kita dalami, kalau kedapatan, sudah jelas sanksinya," jelasnya.
Ia juga menekankan, para pedagang tidak kembali berjualan di area Jalur Lambat tersebut. "Kalau PKL kembali lagi, barang dagangan kita sita, selain itu kita siapkan untuk tipiring (Tindak Pidana Ringan,)," tegasnya.
Pada penertiban itu, Satpol PP menurunkan 200 personil gabungan Satpol PP Pekanbaru, Polresta, satgas Disperindag, Dishub dan Damkar. Beruntung kegiatan tersebut tidak ada perlawanan dari pedagang.
Sementara itu, seorang pedagang N (36) mengaku para pedagang menyetor sejumlah uang keamanan kepada oknum untuk berjualan di area tersebut. Menurutnya, uang yang dibayarkan sebesar Rp25 ribu sampai Rp30 ribu kepada oknum itu untuk uang kemanan.
Memurut pengakuannya, petugas yang memungut uang keamanan itu menyesetor langsung ke instansi di Pemko Pekanbaru. "Nyatanya, hari ini ditertibkan juga," keluhnya.
Ia juga meminta kelonggaran dari Pemko Pekanbaru untuk memperbolehkan PKL berjualan sejak subuh hingga pukul 08.00 WIb pagi. "Setelah jam 08.00 Jalan kembali kami jamin bersih. Kalau dipindahkan ke dalam langganan tak terbiasa ke sana, mereka hanya tau kami di sini," sebutnya.
Pada Perda, ayat 19, jelas dilarang menempatkan benda atau barang apa pun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum. Bahkan pelanggar dapat dikenakan kurungan badan selama enam bulan atau denda sebesar Rp5 juta.
"Ini jelas sudah melanggar Perda Nomor 5 tahun 2002," kata Kepala Badan Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian di Pekanbaru.
Ada sekitar 400 pedagang yang menduduki area yang dilarang, terdiri dari pedagang yang menggunakan mobil, tenda dan lapak-lapak kecil. Pada penertiban tim juga menderek satu unit mobil dan menyita gerobak Pedagang.
Masalah lain, ada dugaan Pungli dilakukan oknum di area tersebut dengan modus uang keamanan. Disinyalir hal itu pula yang membuat pedagang berani menempati lokasi yang dilarang.
Dugaan ini juga diakui Zulfami. Menurutnya, Satpol PP sudah mengantongi data oknum yang memungut uang keamanan di area tersebut.
Pungutan itu mencapai Rp25 ribu sampai Rp30 ribu perharinya. Jika dikalkulasikan, 400 pedagang menyetor uang keamanan setiap hari, oknum tersebut bisa mengantongi Rp10 juta dalam satu hari.
"Ini tindakan tidak benar, apalagi kami juga dituduh menerima. Saat ini kita dalami, kalau kedapatan, sudah jelas sanksinya," jelasnya.
Ia juga menekankan, para pedagang tidak kembali berjualan di area Jalur Lambat tersebut. "Kalau PKL kembali lagi, barang dagangan kita sita, selain itu kita siapkan untuk tipiring (Tindak Pidana Ringan,)," tegasnya.
Pada penertiban itu, Satpol PP menurunkan 200 personil gabungan Satpol PP Pekanbaru, Polresta, satgas Disperindag, Dishub dan Damkar. Beruntung kegiatan tersebut tidak ada perlawanan dari pedagang.
Sementara itu, seorang pedagang N (36) mengaku para pedagang menyetor sejumlah uang keamanan kepada oknum untuk berjualan di area tersebut. Menurutnya, uang yang dibayarkan sebesar Rp25 ribu sampai Rp30 ribu kepada oknum itu untuk uang kemanan.
Memurut pengakuannya, petugas yang memungut uang keamanan itu menyesetor langsung ke instansi di Pemko Pekanbaru. "Nyatanya, hari ini ditertibkan juga," keluhnya.
Ia juga meminta kelonggaran dari Pemko Pekanbaru untuk memperbolehkan PKL berjualan sejak subuh hingga pukul 08.00 WIb pagi. "Setelah jam 08.00 Jalan kembali kami jamin bersih. Kalau dipindahkan ke dalam langganan tak terbiasa ke sana, mereka hanya tau kami di sini," sebutnya.
| Editor | : | TIS-Rls |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Jumat 30 Januari 2026, 07:03 WIB
Bupati Bengkalis Resmikan Pembangunan Pengembangan RSU Mutiasari di Mandau
Selasa 13 Januari 2026
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham