PEKANBARU RIAUMADANI. com – Terkait indikasi 5 orang Kepala Dinas (Kadis) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang terlibat dalam kegiatan politik praktis, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau menjadwalkan klarifikasi ke Kadis tersebut pada Senin (9/10/2017) hari ini

Klarifikasi kepada 5 orang Kadis tersebut merupakan upaya Bawaslu dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

Dalam siaran persnya yang diterima Koranriaunet, Minggu (8/10/2017), Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, mengatakan undangan klarifikasi telah dikirim secara layak, yakni minimal tiga hari sebelum pelaksanaan klarifikasi dan berharap agar 5 kepala dinas sebagai pihak terklarifikasi dapat hadir, dan memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada Bawaslu Riau.

Sesuai jadwal, pelaksanaan klarifikasi terhadap 5 orang Kadis pada Senin, 9 Oktober 2017 akan dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di kantor sekretariat Bawaslu Riau, Jalan Sultan Syarif Kasim nomor 119 Pekanbaru.

Kelima Kadis yang akan diklarifikasi, yaitu Kadis Pekerjaan Umum Riau Dadang Eko Purwanto, Kadis Pendidikan Riau Rudianto, Kadis Perkebunan Riau Feri HC, Kadis Kesehatan Mimi Yulianti Nazir, dan Plt Kadis Perhubungan Riau Rahmad Rahim.

Sebelumnya, pada 27 September 2017 lalu Bawaslu Riau menemukan indikasi keterlibatan beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan politik praktis melalui pemberitaan beberapa media online, yang menyoroti kehadiran sejumlah ASN pada kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) salah satu partai di Hotel Sapadia Pasir Pangaraian, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau.

Foto bersama sejumlah Kadis di kegiatan Rakerda Partai Golkar menjadi viral di media sosial dan menjadi polemik di masyarakat. Atas kejadian itu, Bawaslu Riau ingin mendengarkan langsung dari pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut, sehingga mendapatkan keterangan sejelas-jelasnya, karena saat ini marak berita hoaks yang tersebar di media sosial.

Sementara, pada 26 September 2017 Bawaslu Riau juga menemukan indikasi kampanye terselubung melalui spanduk bermuatan politis yang terpasang di sekolah-sekolah setingkat SMA dan SMK se-Provinsi Riau.