Dialog Publik
Dialog Publik
Instiawaty Ayus SH,MH Anggota DPD RI Gelar Dialog Publik, Kinerja Wako Pekanbaru Kembali Disorot
Kamis 28 September 2017, 03:29 WIB
Instiawaty Ayus SH,MH Anggota DPD RI Gelar Dialog Publik, Kinerja Wako Pekanbaru Kembali Disorot
PEKANBARU, RIAUMADANI. com - Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Riau, Instiawaty Ayus SH,MH melakukan dialog publik di Hotel Camaio, Jumat (22/9/17) kemarin.
Menariknya, dalam dialog bertopik urgensi penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UU NRI tahun 1945 tersebut, kinerja Walikota Pekanbaru yang hadir sebagai salah satu narasumber menuai sorotan.
Awalnya, Instiawaty Ayus memaparkan fungsi DPD RI di depan puluhan peserta yang datang dari berbagai kalangan, termasuk kalangan pers. Ia mengatakan, DPD RI merupakan ujung tombak inisiatif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik karena negara yang besar dan majemuk seperti Indonesia.

Senator asal Dapil Riau ini mengungkapkan, sebagai lembaga penyeimbang DPD diharapkan dapat mengawal pelaksanaan otonomi daerah dan mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kesejahteraan daerah yang berkeadilan dan berkesetaraan.
“Artinya, kehadiran DPD sebagai kamar kedua di parlemen sangat penting dan strategis dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, guna mewujudkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances),†ujarnya.
Instawaty Ayus menjelaskan, hasil perubahan lain dari UUD 1945 yang terjadi di wilayah kekuasaan eksekutif adalah, Presiden tidak lagi memegang mandat atas MPR dengan kewajiban melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Sementara anggota DPRD Riau DR Taufik Arrakhman berharap DPD semakin kuat, tanpa dibatasi kepentingan partai dan bergerak sendiri.
“Ini harus kita dukung di amandemen 45 ini, sehingga porsi-porsi pembangunan terlaksana dengan baik,†kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Giliran Walikota Pekanbaru DR Firdaus ST MT yang memaparkan sejumlah prestasi selama 5 tahun memimpin kota Pekanbaru. Salah satunya dengan terpilihnya kota Pekanbaru sebagai kota tujuan investasi.
Dari paparan ini kemudian para peserta diminta untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan kepada narasumber.
Menariknya, satu dari tiga peserta yang mengajukan pertanyaan yakni, Faisal Efendi mempertanyakan kinerja Walikota Pekanbaru Firdaus terkait penanganan banjir dan sampah yang hingga kini belum tuntas.
Menanggapi hal itu, Walikota Pekanbaru yang digadang gadang akan maju sebagai calon Gubernur Riau pada 2018 tersebut, justru terkesan buang badan.
Ia mengatakan, banjir yang kerap menggenangi jalan di kota Pekanbaru dipicu oleh sistim drainase yang kurang memadai.
Disisi lain sambung Firdaus, pihaknya tak punya kewenangan untuk membangun drainase di jalan kolektor yang ditangani pusat dan Pemprov.
Sementara masalah sampah kata Walikota yang baru dilantik bulan April 2017 untuk kali kedua ini mengaku karena keterbatasan unit mobil sampah.
“Saat ini hanya ada 50 unit mobil sampah. Idealnya untuk mengagkut sampah di kota Pekanbaru setidaknya butuh 150 unit,†ujar Firdaus. (fin)
Menariknya, dalam dialog bertopik urgensi penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UU NRI tahun 1945 tersebut, kinerja Walikota Pekanbaru yang hadir sebagai salah satu narasumber menuai sorotan.
Awalnya, Instiawaty Ayus memaparkan fungsi DPD RI di depan puluhan peserta yang datang dari berbagai kalangan, termasuk kalangan pers. Ia mengatakan, DPD RI merupakan ujung tombak inisiatif untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik karena negara yang besar dan majemuk seperti Indonesia.

Senator asal Dapil Riau ini mengungkapkan, sebagai lembaga penyeimbang DPD diharapkan dapat mengawal pelaksanaan otonomi daerah dan mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kesejahteraan daerah yang berkeadilan dan berkesetaraan.
“Artinya, kehadiran DPD sebagai kamar kedua di parlemen sangat penting dan strategis dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, guna mewujudkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances),†ujarnya.
Instawaty Ayus menjelaskan, hasil perubahan lain dari UUD 1945 yang terjadi di wilayah kekuasaan eksekutif adalah, Presiden tidak lagi memegang mandat atas MPR dengan kewajiban melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Sementara anggota DPRD Riau DR Taufik Arrakhman berharap DPD semakin kuat, tanpa dibatasi kepentingan partai dan bergerak sendiri.
“Ini harus kita dukung di amandemen 45 ini, sehingga porsi-porsi pembangunan terlaksana dengan baik,†kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Giliran Walikota Pekanbaru DR Firdaus ST MT yang memaparkan sejumlah prestasi selama 5 tahun memimpin kota Pekanbaru. Salah satunya dengan terpilihnya kota Pekanbaru sebagai kota tujuan investasi.
Dari paparan ini kemudian para peserta diminta untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan kepada narasumber.
Menariknya, satu dari tiga peserta yang mengajukan pertanyaan yakni, Faisal Efendi mempertanyakan kinerja Walikota Pekanbaru Firdaus terkait penanganan banjir dan sampah yang hingga kini belum tuntas.
Menanggapi hal itu, Walikota Pekanbaru yang digadang gadang akan maju sebagai calon Gubernur Riau pada 2018 tersebut, justru terkesan buang badan.
Ia mengatakan, banjir yang kerap menggenangi jalan di kota Pekanbaru dipicu oleh sistim drainase yang kurang memadai.
Disisi lain sambung Firdaus, pihaknya tak punya kewenangan untuk membangun drainase di jalan kolektor yang ditangani pusat dan Pemprov.
Sementara masalah sampah kata Walikota yang baru dilantik bulan April 2017 untuk kali kedua ini mengaku karena keterbatasan unit mobil sampah.
“Saat ini hanya ada 50 unit mobil sampah. Idealnya untuk mengagkut sampah di kota Pekanbaru setidaknya butuh 150 unit,†ujar Firdaus. (fin)
| Editor | : | TIS |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 08 Februari 2026, 08:28 WIB
Timnas Indonesia Jadi Runner-up Piala Asia Futsal 2026, Kalah Adu Penalti Lawan Iran
Minggu 07 September 2025
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Politik

Selasa 02 Juni 2026, 17:19 WIB
Wabup Bengkalis: Pancasila Bintang Penuntun Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia
Senin 01 Juni 2026
Memaknai Hari Lahir Pancasila, Merawat Persatuan di Tengah Keberagaman Riau
Senin 18 Mei 2026
Marjeni, SE.MM: Badan Pekerja Pelestarian Cagar Budaya Membantu Pemerintah Kabupaten Rohul Menginventarisir Semua Kawasan Cagar Budaya se-Rokan Hulu Beserta Statusnya
Senin 09 Maret 2026
Siti Aisyah Anggota DPR RI Komisi III Sosialisasi 4 Pilar di Skip Hulu, Rengat. Ajak Ustadz. Fitter Kumpala. 
Nasional

Rabu 03 Juni 2026, 20:11 WIB
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Lodewyk Pusung, Sehari Setelah Dipecat Prabowo Sebagai Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Sony Sonjaya, Purnawirawan Polri Dicopot dari Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Kamis 28 Mei 2026, 06:45 WIB
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Kamis 28 Mei 2026
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Selasa 26 Mei 2026
Salat Idul Adha 1447H Akan Digelar di 349 Titik di Pekanbaru dan Dua Titik Lokasi Utama
Rabu 20 Mei 2026
Ketua PP Pekanbaru Iwan Pansa Akui Terima Rp50 Juta dari Kadis PUPR-PKPP Riau