JAKARTA, Riaumadani. com  - Daftar Pemilih Khusus [DPK] dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan [DPKTb] merupakan salah satu sumber penyebab kisruh Pilpres 2014. Dari sisi hukum, DPK dan DPKTb ternyata tak memiliki dasar hukum.

"Kita tidak menemukan satu ketentuan baik berupa pasal, ayat, atau huruf dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres," ujar pakar hukum tata negara, Margarito Kamis kepada wartawan di Jakarta ,Rabu, [13/8/2014].

"Apa akibat hukumnya? Keberadaan dan pengunaan DPK serta DPKTb jadi tidak sah," sambung dia.

Menurutnya jika DPK dan DPKTb digunakan di seluruh Indonesia pada pemungutan suara Pilpres 9 Juli kemarin, maka hal itu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematif dan masif.

"Akibat hukumnya adalah pemungutan suara ulang harus dilakukan, dengan didahului pembenahan dan atau pembetulan atas seluruh DPT," tegas Margarito.**
.