DURI. Riaumadani.com - Gembar-gembor pernyataan Gubernur Riau (Gubri) Annas Ma'amun yang mengatakan Kecamatan Mandau cocok dijadikan kotamadya, ternyata semakin memanas hingga berujung pada penyesalan warga telah memilihnya dulu sebagai gubernur.
 
"Jika Annas Ma'amun hanya dapat menjadikan Duri sebagai kotamadya, mungkin jauh-jauh hari sebelum Beliau jadi Gubernur, itu sudah bisa terwujud. Jadi jangan hanya bisa berjanji saja saat Pilgub dulu dengan akan menjadikan Duri kabupaten," ujarnya salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Mandau Maizal Amran, Kamis (8/5/14).
 
Dikatakan Maizal, bukannya tidak setuju dengan niat baik Gubri akan menjadikan Kota Duri atau Kecamatan Mandau sebagai kotamadya, namun warga hanya tidak ingin ada daerah yang merasa ditinggalkan, padahal daerah tersebut juga ikut berjuang menuntut Mandau menjadi kabupaten.
 
"Daerah itu adalah Kecamatan Pinggir. Pasti banyak sekali rintangannya jika daerah tersebut seandainya tergabung dalam Kotamadya Duri, sebab kecamatan tersebut hampir seluruh daerahnya masing berstatus desa. Sementara persyaratan untuk menjadi kotamadya, seluruh daerahnya harus berstatus kelurahan. Lalu bagaimana pada suatu daerah yang notabanenya baru saja memilih kepala desa? Apakah kepala desanya mau ditukar begitu saja atau diangkat menjadi PNS ? " tambahnya seperti dilansir Riauterkini.com.
 
Ditambahkan Maizal lagi, jika Gubri memiliki niat baik untuk memajukan pembangunan di Mandau, kenapa tidak dijadikan kabupaten saja, dikarenakan Mandau Kabupaten sudah memiliki Rancangan Undang-undang (RUU) sejak 2008 lalu. "Kenapa tidak dijadikan kabupaten, kok mengatakan cocoknya jadi kotamadya. Kami akan terus mengingatkan akan janji Annas sebelum terpilih menjadi Gubri seperti sekarang ini dengan mengatakan bahwa dulu dirinya siap menjadikan Mandau sebagai Kabupaten Mandau," cerocos Maizal dengan raut wajah memerah.
 
Hingga kini, lontaran tajam Gubri Annas Ma'amun dengan menyatakan Duri cocok sebagai kotamadya, terus menjadi perbincangan utama, mulai dari warung kopi hingga ke seluruh instansi pemerintah. Tak jarang topik itu menjadikan perdebatan hangat hingga terjadinya ketegangan antara warga yang pro dan kontra akan kotamadya tersebut. **