Pemerintahan
Presiden harusnya punya analisis mendalam atas segala
dampak yang mungkin terjadi terkait dengan kedaulatan dan kemandirian
bangsa,†ujar pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra kepada redaksi
Sabtu pagi (8/7/2017).
Yusril Ihza Mahendra: Mimpi Infrastuktur ala Jokowi Bisa Menenggelamkan Negara
Minggu 09 Juli 2017, 23:03 WIB
Presiden harusnya punya analisis mendalam atas segala
dampak yang mungkin terjadi terkait dengan kedaulatan dan kemandirian
bangsa,†ujar pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra kepada redaksi
Sabtu pagi (8/7/2017).
JAKARTA. RIAUMADANI. com - Salah satu obsesi pemerintahan Joko Widodo adalah membangun infrastruktur untuk menyambungkan sebanyak mungkin titik di Indonesia. Jokowi percaya bahwa proyek infratruktur akan menciptakan lapangan pekerjaan dan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Masalahnya, tim ekonomi pemerintah terlihat tidak mampu menyediakan hal yang paling dibutuhkan untuk menopang obsesi infrastruktur, yakni uang dalam jumlah memadai.
Tim ekonomi yang digawangi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menggunakan berbagai strategi, dari pengetatan dan pemangkasan anggaran, pengampunan pajak, dan terakhir menaikkan pajak untuk sektor ekonomi yang dilakukan kalangan menengah dan bawah.
Tidak cukup itu, ketika mengunjungi Bursa Efek Indonesia hari Selasa lalu (4/7/2017), Jokowi mendorong semua anak perusahaan BUMN untuk segera melakukan penjualan saham umum perdana (initial public offering) atau IPO untuk membantu program pembangunan infrastruktur tadi.
“Kita butuh pembiayaan yang besar untuk membangun infrasktruktur. Tidak mungkin semuanya dilakukan dengan peminjaman,†kata Jokowi.
Melihat berbagai manuver pemerintah, tak sedikit pihak yang belakangan mulai meragukan kemampuan mewujudkan mimpi proyek infrastruktur itu. Ada kesan, obsesi Jokowi tidak ditopang oleh perencanaan dan strategi yang matang.
“Mimpi infrastruktur yang berlebihan seperti ini bisa menenggelamkan negara. Presiden harusnya punya analisis mendalam atas segala dampak yang mungkin terjadi terkait dengan kedaulatan dan kemandirian bangsa,†ujar pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra kepada redaksi Sabtu pagi (8/7/2017).
Menurut Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Presiden jokowi nampaknya hanya bisa berpikir bahwa yang disebut membangun hanya membangun fisik, terutama infrastruktur.
Padahal, belum belum tentu juga hal itu urgent dan segera menimbulkan dampak ekonomi berganda. Sementara di sisi lain kelihatannya tidak ada pikiran panjang tentang dampak utang yang makin membesar dan jatuhnya aset-aset negara ke tangan asing.
“Terus terang, saya sangat khawatir melihat kebijakan Presiden yang seperti ini,†demikian Yusril.
Masalahnya, tim ekonomi pemerintah terlihat tidak mampu menyediakan hal yang paling dibutuhkan untuk menopang obsesi infrastruktur, yakni uang dalam jumlah memadai.
Tim ekonomi yang digawangi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menggunakan berbagai strategi, dari pengetatan dan pemangkasan anggaran, pengampunan pajak, dan terakhir menaikkan pajak untuk sektor ekonomi yang dilakukan kalangan menengah dan bawah.
Tidak cukup itu, ketika mengunjungi Bursa Efek Indonesia hari Selasa lalu (4/7/2017), Jokowi mendorong semua anak perusahaan BUMN untuk segera melakukan penjualan saham umum perdana (initial public offering) atau IPO untuk membantu program pembangunan infrastruktur tadi.
“Kita butuh pembiayaan yang besar untuk membangun infrasktruktur. Tidak mungkin semuanya dilakukan dengan peminjaman,†kata Jokowi.
Melihat berbagai manuver pemerintah, tak sedikit pihak yang belakangan mulai meragukan kemampuan mewujudkan mimpi proyek infrastruktur itu. Ada kesan, obsesi Jokowi tidak ditopang oleh perencanaan dan strategi yang matang.
“Mimpi infrastruktur yang berlebihan seperti ini bisa menenggelamkan negara. Presiden harusnya punya analisis mendalam atas segala dampak yang mungkin terjadi terkait dengan kedaulatan dan kemandirian bangsa,†ujar pakar hukum tatanegara Yusril Ihza Mahendra kepada redaksi Sabtu pagi (8/7/2017).
Menurut Yusril yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Presiden jokowi nampaknya hanya bisa berpikir bahwa yang disebut membangun hanya membangun fisik, terutama infrastruktur.
Padahal, belum belum tentu juga hal itu urgent dan segera menimbulkan dampak ekonomi berganda. Sementara di sisi lain kelihatannya tidak ada pikiran panjang tentang dampak utang yang makin membesar dan jatuhnya aset-aset negara ke tangan asing.
“Terus terang, saya sangat khawatir melihat kebijakan Presiden yang seperti ini,†demikian Yusril.
| Editor | : | Tis. |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Minggu 01 Februari 2026, 19:45 WIB
Pendidikan Kader Pertama Kader Loyalis DPC PKB Kota Pekanbaru Sukses Digelar
Jumat 30 Januari 2026
Bupati Bengkalis Resmikan Pembangunan Pengembangan RSU Mutiasari di Mandau
Selasa 13 Januari 2026
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik 
Nasional

Selasa 03 Februari 2026, 15:11 WIB
Bupati Bengkalis Hadiri Rakornas Bersama Kepala Daerah se-Indonesia
Selasa 03 Februari 2026
Bupati Bengkalis Hadiri Rakornas Bersama Kepala Daerah se-Indonesia
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 02 Februari 2026, 17:22 WIB
Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 Dimulai, Satlantas Polresta Pekanbaru Ajak Pelajar Tertib Lalu Lintas
Senin 02 Februari 2026
Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 Dimulai, Satlantas Polresta Pekanbaru Ajak Pelajar Tertib Lalu Lintas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat