GNPF MUI Temui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan

Lebaran Pertama Idul Fitri

Senin 26 Juni 2017, 08:22 WIB

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) Bachtiar Nasir (kiri), memberikan keterangan setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Ahad, 25 Juni 2017. (tempo.co)

JAKARTA, RIAUMADANI. com - Tim dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) menemui Presiden Joko Widodo di hari pertama Idul Fitri 2017 di Istana Kepresidenan, Minggu, 25 Juni 2017.

Saat menerima GNPF MUI di istana, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Dalam pertemuan itu GNPF MUI menyampaikan beberapa hal kepada Presiden, diantaranya terkait Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

'Kami menginginkan Habib Rizieq kembali ke Indonesia dengan damai tanpa pemaksaan yang akan semakin menambah kegaduhan di tengah umat dan ini akan menghabiskan energi yang tidak produktif,' ujar Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, dikutip dari siaran pers GNPF MUI, Senin, 26 Juni 2017.

Bachtiar berkata pihaknya juga mengungkit persoalan hukum yang melibatkan ulama dan aktivis Muslim. Selain Rizieq, mereka juga membahas dugaan makar yang menjerat Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Alkhattath.

'Berangkat dari dua persoalan dan beberapa masalah kebangsaan, GNPF terus berupaya dan mencari solusi strategis.'

Menurutnya, ada ketidakadilan dalam konteks hukum, terkait kasus-kasus tersebut. Pihak GNPF MUI beranggapani ada pihak yang membatasi komunikasi mereka dengan pemerintah.

'Soal kebuntuan komunikasi yang selama ini ternyata ada pihak yang seakan-akan membatasi komunikasi kami dengan kepala negara. Ini sudah kami sampaikan,' kata dia.

Inti pertemuan dengan Presiden Jokowi, kata Bachtiar, masih bersifat umum. Hasil pertemuan dengan Jokowi tersebut akan disampaikan GNPF MUI lewat konferensi pers yang digelar Selasa besok, 27 Juni 2017 di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan.

Bachtiar juga menyebut, kini Menkopolhukam Wiranto siap menjadi wadah penampung aspirasi dari GNPF.

"Lalu kami bertemu Menko Polhukam, yang siap menjadi saluran aspirasi GNPF karena selama ini GNPF tidak punya saluran aspirasi yang jelas, semua menggantung," kata KH Bachtiar Nasir.

GNPF mengharapkan dari pertemuan tersebut dapat dibangun saling pengertian yang lebih baik di masa depan.

Ia menambahkan, GNPF juga percaya bahwa presiden punya keberpihakan yang tinggi terkait rakyat kecil.

'Yang kami juga luar biasa mendapatkannya adalah keberpihakan beliau pada ekonomi kerakyatan atau ekonomi keumatan. Kami dengar, alhamdulillah," ungkapnya.

'Presiden buka komunikasi dan memberi saran ke Menko, Pak Wiranto, yang mengimplementasikannya.