Kamis, 2 Oktober 2025

Breaking News

  • Pembukaan Bulan PRB 2025 di Mojokerto, Bupati Rohul : Bulan PRB Momentum Perkuat Sinergi Mitigasi Bencana   ●   
  • Ini Tanggapan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Terkait Pj. Kepala Desa   ●   
  • Ledakan Guncang Kilang Pertamina Dumai, Warga Panik   ●   
  • Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau   ●   
  • Dua Warga Desa Teluk Lancar Tewas Disambar Petir Saat Mencari Kepah di Pantai Parit Panjang   ●   
EKONOMI DAN INVESTASI
Pemkab Mendorong BUMD Menjadi Agen Pembangunan di Kabupaten Kampar
Sabtu 10 Juni 2017, 21:41 WIB
Sebanyak 48 perusahaan dan industri yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kampar Bersilahturrahmi bersama Bupati Kampar diruang Rapat lantai III kantor Bupati Kampar.
ADVETORIAL KAMPAR
BANGKINANG, RIAUMADANI. com -  Sebanyak 48 perusahaan dan industri yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kampar Bersilahturrahmi bersama Bupati Kampar diruang Rapat lantai III kantor Bupati Kampar. Dalam sambutannya Bupati Kampar Azis Zaenal mengungkapkan bahwa diperlukan kenyamanan dan keamanan sekaligus keuntungan bagi perusahaan dan industri untuk dapat mengembangkan usaha sekaligus berusaha diwilayah Kabupaten Kampar.

Hal ini dikatakan Bupati Kampar Azis Zaenal ketika Bersilahturrahmi bersama 48 Perusahaan dan Industri yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kampar, beberapa waktu yang lalu

Selain itu Azis Zaenal mengatakan diharapkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha, Pemda Kampar berkewajiban melindungi dan menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan industri, serta yang paling penting adalah memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi perizinan yang berlaku.

Dengan demikian sudah saatnya kita Pemerintah Kabupaten Kampar menyentuh hati pelaku usaha dan industri untuk mau berinvestasi diwilayah Kabupaten Kampar ini ujarnya.

Lebih lanjut Azis Zaenal mengatakan perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kampar berkewajiban memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan Undang-Undang, seperti taat pajak, izin prinsip harus sesuai dengan izin operasi perusahaan dan industri ujarnya.

Azis Zaenal juga mengharapkan perusahaan dan industri untuk mengutamakan memakai tenaga kerja dari Kabupaten Kampar minimal peraturan Daerah mewajibkan 40-60 persen memakai tenaga lokal,  dengan diberdayakannya tenaga kerja lokal, berarti Pelaku usaha ikut mengurangi jumlah pengangguran yang ada dikabupaten Kampar ucapnya.

Dalam kesempatan acara tersebut Azis Zaenal juga mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkompeten untuk segera melakukan langkah-langkah untuk memudahkan prosedur perizinan dan pengurusan bagi perusahaan dan industri yang ingin  membuka usaha diwilayah Kabupaten Kampar.

Azis Zaenal juga mengungkapkan impiannya untuk membuka lahan khusus areal industri dikabupaten Kampar, karena sebuah negara mampu maju dan berkembang apabila ditopang dengan kemajuan bidang industri, hal ini diperlukan upaya yang sungguh-sunguh dari Pihak Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyediakan lahan dan prasarana lain pendukung.

Selama ini Pendapatan  Daerah di Kabupaten Kampar banyak bergantung kepada sektor bagi hasil migas (minyak dan gas). Wilayah kerja migas di Riau  banyak  terdapat di Kampar hanya blok Kampar saja yang tidak ada di Kampar.


Di Kabupaten Kampar juga terdapat  kebun  sawit yang cukup luas, Namun sekarang pendapatan Migas dan kelapa sawit  tidak seksi lagi  (tidak menjanjikan lagi). Untuk itu perlu  Pemerintah  menggali potensi-potensi lain karena  memang banyak potensi yang dimiliki Kabupaten Kampar.

Demikian disampaikan  Pj. Bupati Kampar  Syahrial Abdi, AP, MSi saat membuka   Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2018 di Balai Bupati Kampar, Rabu (21/12).

Disampaikan Pj Bupati Kampar,   di Kabupaten Kampar  yang memiliki kebun sawit yang begitu luas tapi disatu sisi belum ada BUMD yang bergerak di bidang pengolahan sawit (PKS). “Oleh sebab itu saya mendorong  agar kita sama-sama menggali potensi yang ada  untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.


Ket. Poto : Pj. Bupati Kampar Syahrial Abdi, AP, MSi saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2018 di Balai Bupati Kampar, Rabu (21/12).

Salah satu potensi yang  patut digali  di Kabupaten adalah potensi pariwisata karena Kabupaten Kampar adalah yang terbanyak potensi pariwisatanya di Riau. Berbicara  pariwisata bukan hanya soal pembangunan sarana pariwisata saja tapi secara keseluruhan bagaimana berbicara infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan multiplier  effects yang ditimbulkan sektor  pariwisata  itu.


Oleh sebab itu ia juga menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan FKP Rancangan Awal RKPD sehingga  bisa memberikan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan RKPD tahun 2018.  “Kedepan kita berharap konsistensi antara  perencanaan dan penganggaran  bisa terus terbangun,” ujarnya sambil mengingatkan pentingnya efisiensi  anggaran dalam membangun.

Sementara  itu Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan dalam ekpose yang disampaikannya di hadapan peserta  FKP,  menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini  bertujuan untuk menyampaikan Rancangan Kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2018 dan mendapatkan saran dan masukan guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.

Disampaikan Azwan, bahwa untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, RKPD 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang mengacu kepada SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang yakni bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial serta mengacu kepada Prioritas pembangunan daerah lainnya.

Pada kesempatan tersebut banyak masukan yang disampaikan oleh peserta FKG seperti disampaikan oleh Ketua Baznas Daerah Basri Rasyid, Tokoh Agama Ustad Jhon Afrizal, Ketua STIE Bangkinang Zamhir Basem, Kepala Badan Penyuluhan   dan Ketahanan Pangan Aliman Makmur, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Syamsul Bahri, Ketua KONI  Kabupaten Kampar Abdul Gaffar dan peserta lainnya.

Rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik ini terdiri dari pembukaan dan rapat pleno.  Rapat pleno diisi dengan penyampaian ekpose Kepala Bappeda Kampar Ir. H. Azwan  tentang Arah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2018. Ekposes  dari Tim Ahli Universitas Riau yang disampaikan DR. Tri Sukirno Putro  Tentang Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Kampar. Ekpose oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar  Syahrul Aidi tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kampar untuk Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.

Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan  rencana Prioritas  Pembangunan  Tahun 2018 dan menetapkan  Tema Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2018 dan penandatangan Berita Acara  Kesepakatan Prioritas  Pembangunan Tahun 2018.

PAD terbesar Kampar Dari Penyertaan Modal

Pendapatan asli daerah di Kabupaten Kampar selama ini masih didominasi dari penyertaan modal yang dilakukan pemerintah Kampar terhadap beberapa bank dan pihak ketiga lainnya.

Penyertaan modal yang dilakukan pada beberapa bank diantaranya Bank Riau Kepri, Bank Bukopin, PT BSP , PT BPRS menghasilkan 40 s.d 45 miliar rupiah pertahunnya, sementara itu PAD dari perusahaan daerah dan dinas instansi masih belum signifikan.

Untuk itu beberapa tahun ini Pemkab Kampar selalu berusaha mendorong dan memotivasi perusahaan daerah untuk bisa bangkit dan mandiri sehingga menghasilkan pendapatan untuk daerah "ujar  Bupati Kampar Aziz Zainal melalui Nurbit, S.IP, MH Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar jum at  [09/06/2017]

Nurbit menyatakan, saat ini Kabuapaten  Kampar mempunyai empat perusahaan daerah(PD), yaitu PD Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu, PD Air Minum (PDAM) Tirta Kampar, PD Kampar Aneka Karya (KAK) yang membawahi unit usaha taman rekreasi Kampung Stanum, PKS Batu Langkah dan Aneka Press, PD Bumi  Kampar sumber Energi (BKSE), sayangnya belum semua perusahaan daerah ini mampu menghasilkan PAD, bahkan sebagian besar dari perusahaan ini masih mengantungkan dirinya kepada APBD.

Padahal PD ini sebagaimana layaknya   BUMN sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1962 tentang peran BUMD  memiliki fungsi yang sangat startegis bagi pembangunan daerah  dengan menghasilkan sumber pendapatan bagi keuangan daerah.

Pemkab Kampar menurutnya juga sudah melakukan berbagai upaya, seperti meminta semua PD melakukan rekontruksi manajemen dan meningkatkan  kualiatas serta kinerja pegawai. Seperti yang dilakukan oleh PD KAK  dengan melakukan basic management training bagi seluruh karyawannya, juga mengoptmilakan  semua potensi 'PD KAK sendiri kita targetkan mulai tahun 2017 ini harus mampu setorkan setidaknya Rp 800 juta dan harus meningkat pada tahun tahun berikutnya 'ujarnya

Pemkab Kampar juga akan memberikan reward bagi perusahaan daerah yang mampu menyetorkan PAD bagi Kampar ' katanya mengakhiri
ADV/BUMD/Diskominfo



Editor : Tis-ADV/BUMD/Diskominfo
Kategori : Kampar
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top