EKONOMI DAN INVESTASI
Sebanyak 48 perusahaan dan industri yang beroperasi
diwilayah Kabupaten Kampar Bersilahturrahmi bersama Bupati Kampar
diruang Rapat lantai III kantor Bupati Kampar.
Pemkab Mendorong BUMD Menjadi Agen Pembangunan di Kabupaten Kampar
Sabtu 10 Juni 2017, 21:41 WIB
ADVETORIAL KAMPAR
BANGKINANG, RIAUMADANI. com - Sebanyak 48 perusahaan dan industri yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kampar Bersilahturrahmi bersama Bupati Kampar diruang Rapat lantai III kantor Bupati Kampar. Dalam sambutannya Bupati Kampar Azis Zaenal mengungkapkan bahwa diperlukan kenyamanan dan keamanan sekaligus keuntungan bagi perusahaan dan industri untuk dapat mengembangkan usaha sekaligus berusaha diwilayah Kabupaten Kampar.
Hal ini dikatakan Bupati Kampar Azis Zaenal ketika Bersilahturrahmi bersama 48 Perusahaan dan Industri yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kampar, beberapa waktu yang lalu
Selain itu Azis Zaenal mengatakan diharapkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha, Pemda Kampar berkewajiban melindungi dan menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan industri, serta yang paling penting adalah memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi perizinan yang berlaku.
Dengan demikian sudah saatnya kita Pemerintah Kabupaten Kampar menyentuh hati pelaku usaha dan industri untuk mau berinvestasi diwilayah Kabupaten Kampar ini ujarnya.
Lebih lanjut Azis Zaenal mengatakan perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kampar berkewajiban memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan Undang-Undang, seperti taat pajak, izin prinsip harus sesuai dengan izin operasi perusahaan dan industri ujarnya.
Azis Zaenal juga mengharapkan perusahaan dan industri untuk mengutamakan memakai tenaga kerja dari Kabupaten Kampar minimal peraturan Daerah mewajibkan 40-60 persen memakai tenaga lokal, dengan diberdayakannya tenaga kerja lokal, berarti Pelaku usaha ikut mengurangi jumlah pengangguran yang ada dikabupaten Kampar ucapnya.
Dalam kesempatan acara tersebut Azis Zaenal juga mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkompeten untuk segera melakukan langkah-langkah untuk memudahkan prosedur perizinan dan pengurusan bagi perusahaan dan industri yang ingin membuka usaha diwilayah Kabupaten Kampar.
Azis Zaenal juga mengungkapkan impiannya untuk membuka lahan khusus areal industri dikabupaten Kampar, karena sebuah negara mampu maju dan berkembang apabila ditopang dengan kemajuan bidang industri, hal ini diperlukan upaya yang sungguh-sunguh dari Pihak Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyediakan lahan dan prasarana lain pendukung.
Selama ini Pendapatan Daerah di Kabupaten Kampar banyak bergantung kepada sektor bagi hasil migas (minyak dan gas). Wilayah kerja migas di Riau banyak terdapat di Kampar hanya blok Kampar saja yang tidak ada di Kampar.
Di Kabupaten Kampar juga terdapat kebun sawit yang cukup luas, Namun sekarang pendapatan Migas dan kelapa sawit tidak seksi lagi (tidak menjanjikan lagi). Untuk itu perlu Pemerintah menggali potensi-potensi lain karena memang banyak potensi yang dimiliki Kabupaten Kampar.
Demikian disampaikan Pj. Bupati Kampar Syahrial Abdi, AP, MSi saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2018 di Balai Bupati Kampar, Rabu (21/12).
Disampaikan Pj Bupati Kampar, di Kabupaten Kampar yang memiliki kebun sawit yang begitu luas tapi disatu sisi belum ada BUMD yang bergerak di bidang pengolahan sawit (PKS). “Oleh sebab itu saya mendorong agar kita sama-sama menggali potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ket. Poto : Pj. Bupati Kampar Syahrial Abdi, AP, MSi saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2018 di Balai Bupati Kampar, Rabu (21/12).
Salah satu potensi yang patut digali di Kabupaten adalah potensi pariwisata karena Kabupaten Kampar adalah yang terbanyak potensi pariwisatanya di Riau. Berbicara pariwisata bukan hanya soal pembangunan sarana pariwisata saja tapi secara keseluruhan bagaimana berbicara infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan multiplier effects yang ditimbulkan sektor pariwisata itu.
Oleh sebab itu ia juga menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan FKP Rancangan Awal RKPD sehingga bisa memberikan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan RKPD tahun 2018. “Kedepan kita berharap konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bisa terus terbangun,” ujarnya sambil mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dalam membangun.
Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan dalam ekpose yang disampaikannya di hadapan peserta FKP, menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menyampaikan Rancangan Kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2018 dan mendapatkan saran dan masukan guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.
Disampaikan Azwan, bahwa untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, RKPD 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang mengacu kepada SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang yakni bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial serta mengacu kepada Prioritas pembangunan daerah lainnya.
Pada kesempatan tersebut banyak masukan yang disampaikan oleh peserta FKG seperti disampaikan oleh Ketua Baznas Daerah Basri Rasyid, Tokoh Agama Ustad Jhon Afrizal, Ketua STIE Bangkinang Zamhir Basem, Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Aliman Makmur, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Syamsul Bahri, Ketua KONI Kabupaten Kampar Abdul Gaffar dan peserta lainnya.
Rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik ini terdiri dari pembukaan dan rapat pleno. Rapat pleno diisi dengan penyampaian ekpose Kepala Bappeda Kampar Ir. H. Azwan tentang Arah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2018. Ekposes dari Tim Ahli Universitas Riau yang disampaikan DR. Tri Sukirno Putro Tentang Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Kampar. Ekpose oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Syahrul Aidi tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kampar untuk Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.
Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan rencana Prioritas Pembangunan Tahun 2018 dan menetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2018 dan penandatangan Berita Acara Kesepakatan Prioritas Pembangunan Tahun 2018.
PAD terbesar Kampar Dari Penyertaan Modal
Pendapatan asli daerah di Kabupaten Kampar selama ini masih didominasi dari penyertaan modal yang dilakukan pemerintah Kampar terhadap beberapa bank dan pihak ketiga lainnya.
Penyertaan modal yang dilakukan pada beberapa bank diantaranya Bank Riau Kepri, Bank Bukopin, PT BSP , PT BPRS menghasilkan 40 s.d 45 miliar rupiah pertahunnya, sementara itu PAD dari perusahaan daerah dan dinas instansi masih belum signifikan.
Untuk itu beberapa tahun ini Pemkab Kampar selalu berusaha mendorong dan memotivasi perusahaan daerah untuk bisa bangkit dan mandiri sehingga menghasilkan pendapatan untuk daerah "ujar Bupati Kampar Aziz Zainal melalui Nurbit, S.IP, MH Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar jum at [09/06/2017]
Nurbit menyatakan, saat ini Kabuapaten Kampar mempunyai empat perusahaan daerah(PD), yaitu PD Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu, PD Air Minum (PDAM) Tirta Kampar, PD Kampar Aneka Karya (KAK) yang membawahi unit usaha taman rekreasi Kampung Stanum, PKS Batu Langkah dan Aneka Press, PD Bumi Kampar sumber Energi (BKSE), sayangnya belum semua perusahaan daerah ini mampu menghasilkan PAD, bahkan sebagian besar dari perusahaan ini masih mengantungkan dirinya kepada APBD.
Padahal PD ini sebagaimana layaknya BUMN sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1962 tentang peran BUMD memiliki fungsi yang sangat startegis bagi pembangunan daerah dengan menghasilkan sumber pendapatan bagi keuangan daerah.
Pemkab Kampar menurutnya juga sudah melakukan berbagai upaya, seperti meminta semua PD melakukan rekontruksi manajemen dan meningkatkan kualiatas serta kinerja pegawai. Seperti yang dilakukan oleh PD KAK dengan melakukan basic management training bagi seluruh karyawannya, juga mengoptmilakan semua potensi 'PD KAK sendiri kita targetkan mulai tahun 2017 ini harus mampu setorkan setidaknya Rp 800 juta dan harus meningkat pada tahun tahun berikutnya 'ujarnya
Pemkab Kampar juga akan memberikan reward bagi perusahaan daerah yang mampu menyetorkan PAD bagi Kampar ' katanya mengakhiri
ADV/BUMD/Diskominfo
Hal ini dikatakan Bupati Kampar Azis Zaenal ketika Bersilahturrahmi bersama 48 Perusahaan dan Industri yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kampar, beberapa waktu yang lalu
Selain itu Azis Zaenal mengatakan diharapkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pelaku Usaha, Pemda Kampar berkewajiban melindungi dan menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan industri, serta yang paling penting adalah memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi perizinan yang berlaku.
Dengan demikian sudah saatnya kita Pemerintah Kabupaten Kampar menyentuh hati pelaku usaha dan industri untuk mau berinvestasi diwilayah Kabupaten Kampar ini ujarnya.
Lebih lanjut Azis Zaenal mengatakan perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Kampar berkewajiban memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan Undang-Undang, seperti taat pajak, izin prinsip harus sesuai dengan izin operasi perusahaan dan industri ujarnya.
Azis Zaenal juga mengharapkan perusahaan dan industri untuk mengutamakan memakai tenaga kerja dari Kabupaten Kampar minimal peraturan Daerah mewajibkan 40-60 persen memakai tenaga lokal, dengan diberdayakannya tenaga kerja lokal, berarti Pelaku usaha ikut mengurangi jumlah pengangguran yang ada dikabupaten Kampar ucapnya.
Dalam kesempatan acara tersebut Azis Zaenal juga mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkompeten untuk segera melakukan langkah-langkah untuk memudahkan prosedur perizinan dan pengurusan bagi perusahaan dan industri yang ingin membuka usaha diwilayah Kabupaten Kampar.
Azis Zaenal juga mengungkapkan impiannya untuk membuka lahan khusus areal industri dikabupaten Kampar, karena sebuah negara mampu maju dan berkembang apabila ditopang dengan kemajuan bidang industri, hal ini diperlukan upaya yang sungguh-sunguh dari Pihak Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyediakan lahan dan prasarana lain pendukung.
Selama ini Pendapatan Daerah di Kabupaten Kampar banyak bergantung kepada sektor bagi hasil migas (minyak dan gas). Wilayah kerja migas di Riau banyak terdapat di Kampar hanya blok Kampar saja yang tidak ada di Kampar.
Di Kabupaten Kampar juga terdapat kebun sawit yang cukup luas, Namun sekarang pendapatan Migas dan kelapa sawit tidak seksi lagi (tidak menjanjikan lagi). Untuk itu perlu Pemerintah menggali potensi-potensi lain karena memang banyak potensi yang dimiliki Kabupaten Kampar.
Demikian disampaikan Pj. Bupati Kampar Syahrial Abdi, AP, MSi saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2018 di Balai Bupati Kampar, Rabu (21/12).
Disampaikan Pj Bupati Kampar, di Kabupaten Kampar yang memiliki kebun sawit yang begitu luas tapi disatu sisi belum ada BUMD yang bergerak di bidang pengolahan sawit (PKS). “Oleh sebab itu saya mendorong agar kita sama-sama menggali potensi yang ada untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ket. Poto : Pj. Bupati Kampar Syahrial Abdi, AP, MSi saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2018 di Balai Bupati Kampar, Rabu (21/12).
Salah satu potensi yang patut digali di Kabupaten adalah potensi pariwisata karena Kabupaten Kampar adalah yang terbanyak potensi pariwisatanya di Riau. Berbicara pariwisata bukan hanya soal pembangunan sarana pariwisata saja tapi secara keseluruhan bagaimana berbicara infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan multiplier effects yang ditimbulkan sektor pariwisata itu.
Oleh sebab itu ia juga menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan FKP Rancangan Awal RKPD sehingga bisa memberikan masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan RKPD tahun 2018. “Kedepan kita berharap konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bisa terus terbangun,” ujarnya sambil mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran dalam membangun.
Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Kampar Azwan dalam ekpose yang disampaikannya di hadapan peserta FKP, menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik ini bertujuan untuk menyampaikan Rancangan Kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2018 dan mendapatkan saran dan masukan guna penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.
Disampaikan Azwan, bahwa untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, RKPD 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang mengacu kepada SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang yakni bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial serta mengacu kepada Prioritas pembangunan daerah lainnya.
Pada kesempatan tersebut banyak masukan yang disampaikan oleh peserta FKG seperti disampaikan oleh Ketua Baznas Daerah Basri Rasyid, Tokoh Agama Ustad Jhon Afrizal, Ketua STIE Bangkinang Zamhir Basem, Kepala Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Aliman Makmur, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Syamsul Bahri, Ketua KONI Kabupaten Kampar Abdul Gaffar dan peserta lainnya.
Rangkaian kegiatan Forum Konsultasi Publik ini terdiri dari pembukaan dan rapat pleno. Rapat pleno diisi dengan penyampaian ekpose Kepala Bappeda Kampar Ir. H. Azwan tentang Arah dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2018. Ekposes dari Tim Ahli Universitas Riau yang disampaikan DR. Tri Sukirno Putro Tentang Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Kampar. Ekpose oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Syahrul Aidi tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kampar untuk Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.
Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan rencana Prioritas Pembangunan Tahun 2018 dan menetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2018 dan penandatangan Berita Acara Kesepakatan Prioritas Pembangunan Tahun 2018.
PAD terbesar Kampar Dari Penyertaan Modal
Pendapatan asli daerah di Kabupaten Kampar selama ini masih didominasi dari penyertaan modal yang dilakukan pemerintah Kampar terhadap beberapa bank dan pihak ketiga lainnya.
Penyertaan modal yang dilakukan pada beberapa bank diantaranya Bank Riau Kepri, Bank Bukopin, PT BSP , PT BPRS menghasilkan 40 s.d 45 miliar rupiah pertahunnya, sementara itu PAD dari perusahaan daerah dan dinas instansi masih belum signifikan.
Untuk itu beberapa tahun ini Pemkab Kampar selalu berusaha mendorong dan memotivasi perusahaan daerah untuk bisa bangkit dan mandiri sehingga menghasilkan pendapatan untuk daerah "ujar Bupati Kampar Aziz Zainal melalui Nurbit, S.IP, MH Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar jum at [09/06/2017]
Nurbit menyatakan, saat ini Kabuapaten Kampar mempunyai empat perusahaan daerah(PD), yaitu PD Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu, PD Air Minum (PDAM) Tirta Kampar, PD Kampar Aneka Karya (KAK) yang membawahi unit usaha taman rekreasi Kampung Stanum, PKS Batu Langkah dan Aneka Press, PD Bumi Kampar sumber Energi (BKSE), sayangnya belum semua perusahaan daerah ini mampu menghasilkan PAD, bahkan sebagian besar dari perusahaan ini masih mengantungkan dirinya kepada APBD.
Padahal PD ini sebagaimana layaknya BUMN sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1962 tentang peran BUMD memiliki fungsi yang sangat startegis bagi pembangunan daerah dengan menghasilkan sumber pendapatan bagi keuangan daerah.
Pemkab Kampar menurutnya juga sudah melakukan berbagai upaya, seperti meminta semua PD melakukan rekontruksi manajemen dan meningkatkan kualiatas serta kinerja pegawai. Seperti yang dilakukan oleh PD KAK dengan melakukan basic management training bagi seluruh karyawannya, juga mengoptmilakan semua potensi 'PD KAK sendiri kita targetkan mulai tahun 2017 ini harus mampu setorkan setidaknya Rp 800 juta dan harus meningkat pada tahun tahun berikutnya 'ujarnya
Pemkab Kampar juga akan memberikan reward bagi perusahaan daerah yang mampu menyetorkan PAD bagi Kampar ' katanya mengakhiri
ADV/BUMD/Diskominfo
| Editor | : | Tis-ADV/BUMD/Diskominfo |
| Kategori | : | Kampar |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
Jumat 17 Oktober 2025
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
Minggu 05 Oktober 2025
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
Rabu 27 Agustus 2025
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
Nasional

Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
Jumat 24 Oktober 2025
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Senin 20 Oktober 2025
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Selasa 07 Oktober 2025
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau