Rekomendasi Dan Catatan DPRD Atas LKPJ Pemkab Kampar 2016 Untuk Perbaikan Kinerja

Catatan DPRD Atas LKPJ 2016

Rabu 19 April 2017, 23:45 WIB

Suasana Sidand di DPRD Kampar beberapa saat lalu

PARLEMENTARIA DPRD KAMPAR
BANGKINANG,RIAUMADANI. com - Rekomendasi dan catatan-catatan DPRD Kampar terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar tahun 2016 untuk perbaikan kinerja pemerintah Kabupaten Kampar.

Hal itu disampaikan Assisten I Setdakab Kampar, Ahmad Yuzar mewakili PJ Bupati Kampar saat menyampaikan laporannya pada rapat paripurna DPRD Kampar masa sidang I dengan agenda penyampaian LKPJ Bupati Kampar tahun 2016, Senin (17/4/20/17).

Untuk keberhasilan pembangunan yang sejalan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Propinsi, serta pencapaian Visi dan Misi jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Kampar Nomor 7 tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Kampar tahun 2012 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar tahun 2011-2016, maka RPJMD sekarang memasuki tahap II dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kampar tahun 2005-2025, ujar Ahmad Yuzar.

Dalam tahun 2016 Pemda Kampar dan DPRD Kampar telah menyepakati berbagai kebijakan anggaran, tidak tercapainya target pendapatan karena berkurangnya penerimaan daerah dari dana perimbangan seperti, dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dengan realisasi 87,81 persen dan dana alokasi khusus (DAK) dengan realisasi 79,09 persen.

Anggaran belanja daerah tahun 2016 setelah perubahan anggaran ditetapkan sebesar Rp 2.550.025.390.123,61 dengan tealisasi sebesar Rp 2.360.507.515.750, 30 atau 92,57 persen dimana terdapat sisa anggaran lebih sebesar Rp 189.517.874.373,31.

Sementara, unttuk segmen batas dengan Kabupaten Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi dan Kabupaten Rokan Hulu masih dalam proses fasilitasi penyelesaian oleh tim penyelesaian batas daerah di tingkat Propinsi Riau, Ujarnya

Selanjutnya, pemda Kampar juga telah melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan konflik pertanahan ataupun perkebunan, baik antara masyarakat dengan perusahaan, antara perusahaan dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan pemerintah.

Lebih jauh, Ahmad Yuzar menyampaikan, bahwa tugas umum pemerintah lain yang juga dilaksanakan yaitu, pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui beberpa SKPD yakni, badan penanggulangan bencana daerah, badan lingkungan hidup, dinas kehutanan, dinas bina marga dan pengairan serta satuan polisi pamong praja.

"Kami berharap kepada anggota DPRD Kampar kiranya dapat melakukan pembahasan terhadap LKPJ Bupati Kampar tahun 2016, serta dapat pula memberikan rekomendasi dan catatan-catatan guna perbaikan kinerja," ujar Ahmad Yuzar.

Ia mengingatkan, kepada SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Kampar untuk dapat menghadiri setiap tahapan pembahasan yang telah disusun oleh DPRD Kampar. Adv/Parlementaria