Pembayaran Bunga Utang Capai Rp 221,1 Triliun
Ket Foto : Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan : Utang Guncang Keuangan Negara
Rabu 12 April 2017, 23:11 WIB
Ket Foto : Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
JAKARTA RIAUMADANI. com - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai semangat membangun infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat yang sedang dilakukan pemerintahan Jokowi akan banyak menghadapi masalah.
"Selain pemasukan dari target amnesti pajak meleset, juga (ditambah) utang pemerintah masih tinggi. Itu bisa mengguncang keuangan negara," kata Heri Gunawan dalam keterangannya yang diterima riaumandiri.co, Rabu (12/4).
Jika stabililitas fiskal ditempuh lewat utang, ulasnya, maka itu sama saja tidak menyehatkan fiskal. Cara-cara berutang melahirkan ancaman guncangan keuangan.
Karena itu, dia mengimbau pemerintah untuk menetapkan kriteria proyek yang boleh dibiayai dengan utang. Di samping untuk menjamin efektif meningkatkan produktivitas, juga harus mampu mengembalikan beban bunga dan cicilan utang.
"Saat ini, beban pembayaran bunga utang telah mencapai Rp221,2 triliun pada tahun 2017. Sementara target pendapatan yang terlalu tinggi dan kurang diyakini ketercapaiannya bisa menimbulkan risiko defisit yang melebar," katanya.
Bahkan menurut politisi dari Partai Gerindra ini, bisa berpotensi melanggar ketentuan undang-undang yang membatasi defisit APBN maksimum 3 persen dari PDB.
Di sisi lain, katanya, penyusunan APBN yang kredibel tidak bisa lewat penerbitan SBN. Gemuknya SBN untuk membiayai defisit semakin memberi ancaman baru.
"Kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang, rata-rata mencapai 101,8 persen per tahun dan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3 persen per tahun (APBN 2017). Kecanduan yang berlebih terhadap SBN sudah pasti akan meningkatkan risiko fiskal," ujarnya.
Apalagi, ulasnya, kepemilikan SBN oleh asing per September mencapai 39,2 persen. Dia mengkhawatirkan risiko ancaman pembalikan dana secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar yang berdampak sistemik.
“Pemerintah harus tetap konsisten dan fokus untuk proyek-proyek strategis nasional. Idealnya anggaran tidak lagi berbasis fungsi atau money follow function. Namun, berorientasi pada program yang memberi manfaat langsung atau money follow program,†papar Heri.
Menurut Heri, pemerintah harus menghadirkan solusi atas jeratan defisit anggaran yang kini makin menganga lewat kebijakan fiskal yang kredibel.
“Ironisnya, dalam kurun lima tahun terakhir, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat. Penyebabnya, rata-rata realisasi belanja tumbuh di kisaran 5 persen, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh kisaran 3 persen,†katanya.
"Selain pemasukan dari target amnesti pajak meleset, juga (ditambah) utang pemerintah masih tinggi. Itu bisa mengguncang keuangan negara," kata Heri Gunawan dalam keterangannya yang diterima riaumandiri.co, Rabu (12/4).
Jika stabililitas fiskal ditempuh lewat utang, ulasnya, maka itu sama saja tidak menyehatkan fiskal. Cara-cara berutang melahirkan ancaman guncangan keuangan.
Karena itu, dia mengimbau pemerintah untuk menetapkan kriteria proyek yang boleh dibiayai dengan utang. Di samping untuk menjamin efektif meningkatkan produktivitas, juga harus mampu mengembalikan beban bunga dan cicilan utang.
"Saat ini, beban pembayaran bunga utang telah mencapai Rp221,2 triliun pada tahun 2017. Sementara target pendapatan yang terlalu tinggi dan kurang diyakini ketercapaiannya bisa menimbulkan risiko defisit yang melebar," katanya.
Bahkan menurut politisi dari Partai Gerindra ini, bisa berpotensi melanggar ketentuan undang-undang yang membatasi defisit APBN maksimum 3 persen dari PDB.
Di sisi lain, katanya, penyusunan APBN yang kredibel tidak bisa lewat penerbitan SBN. Gemuknya SBN untuk membiayai defisit semakin memberi ancaman baru.
"Kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang, rata-rata mencapai 101,8 persen per tahun dan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3 persen per tahun (APBN 2017). Kecanduan yang berlebih terhadap SBN sudah pasti akan meningkatkan risiko fiskal," ujarnya.
Apalagi, ulasnya, kepemilikan SBN oleh asing per September mencapai 39,2 persen. Dia mengkhawatirkan risiko ancaman pembalikan dana secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar yang berdampak sistemik.
“Pemerintah harus tetap konsisten dan fokus untuk proyek-proyek strategis nasional. Idealnya anggaran tidak lagi berbasis fungsi atau money follow function. Namun, berorientasi pada program yang memberi manfaat langsung atau money follow program,†papar Heri.
Menurut Heri, pemerintah harus menghadirkan solusi atas jeratan defisit anggaran yang kini makin menganga lewat kebijakan fiskal yang kredibel.
“Ironisnya, dalam kurun lima tahun terakhir, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat. Penyebabnya, rata-rata realisasi belanja tumbuh di kisaran 5 persen, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh kisaran 3 persen,†katanya.
| Editor | : | Tis.RM |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham