Selasa, 4 Agustus 2026

Breaking News

  • Di Hadapan IDI, Bupati Afni Pastikan Perjuangkan Hak Fiskal Siak untuk Kesejahteraan Tenaga Medis   ●   
  • Bupati Bengkalis Ajak Masyarakat Semarakkan Hari Jadi Ke-69 Riau dan HUT Ke-81 RI   ●   
  • Sempena Hari Jadi Bengkalis dan Sambut HUT RI, Bupati Kasmarni Bagikan Bendera Merah Putih kepada Pengguna Jalan   ●   
  • Raja Rambah dr. H. Tengku Afrizal Dachlan, M.M. Paparkan Rencana Penataan Kompleks Makam dan Pembangunan Replika Istana   ●   
  • Puncak Hari Jadi ke-514 Bengkalis, LAMR Gelar Majelis Kenduri Adat Bersama Bupati Kasmarni   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Kampar
Aset Pemkab Kampar
Pj Bupati Kampar Libatkan KPK Dorong Persoalan Pendataan Aset
Minggu 02 April 2017, 23:11 WIB
Penjabat Bupati Kampar , Syahrial Abdi
BANGKINANG RIAUMADANI. com - Penjabat Bupati, Syahrial Abdi menilai, Kampar sudah sangat tertinggal dari daerah lain dalam pendataan aset. Bahkan ia mengatakan, Kuantan Singingi lebih dahulu menuntaskan persoalan aset.

Abdi mengklaim, Kuansing adalah daerah yang mengadopsi metode pendataan aset yang dirancangnya ketika menjabat Kepala Bagian Perlengkapan Setdakab Kampar.

"Tahun 2016, Pemprov mulai menerapkannya," katanya, Minggu (2/4/2017).

Menurut Abdi, persoalan aset di Kampar harus tuntas tahun ini. Guna mendorong pelaksanaannya, kata dia, Pemkab Kampar akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini (penyelesaian masalah aset) sudah dimasukkan menjadi rencana aksi konsul di KPK," tegas Abdi. Dengan begitu, kata dia, tidak ada alasan lagi untuk mengulur-ulur penyelesaian masalah aset.

"Kalau KPK sudah ikut, nggak bisa lagi main-main," tandas Abdi. Selain itu, langkah penanganan masalah aset juga telah dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menambahkan, Bupati baru harus melanjutkan perampungan inventarisasi aset.

Abdi mengemukakan, persoalan aset wajib diselesaikan. Jika tidak, selamanya anggaran belanja modal untuk pemeliharaan aset akan timpang. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) juga tidak akan pernah dapat disusun.

"Bagaimana RKBU dan RKBMD bisa disusun kalau aset belum diselesaikan?," tandas Abdi. Ia telah mendorong penyelesaian aset sejak awal dirinya menjadi Pj Bupati. Ia langsung membentuk tim khusus yang terdiri dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta instansi terkait.


Editor : Tis-Tp
Kategori : Kampar
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top