Kejaksaan Tinggi Riau, Tahan Mantan Kadis PU Rohil

Korupsi Jembatan Padamaran

Rabu 29 Maret 2017, 23:21 WIB

Ibus Kasri saat akan dibawa ke Rutan Sialang Bungkuk usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang ketiga kalinya.

PEKANBARU, RIAUMADANI. com - Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Ibus Kasri ST, resmi ditahan Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Rabu (29/3/2017) siang

Ibus Kasri ditahan setelah hampir tiga tahun lamanya menyandang status sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan jembatan Pedamaran II di Kabupaten Rohil.

Usai menjalani sejumlah pemeriksaan di Kejati Riau, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Rokan Hilir itu langsung di pakaikan rompi oranye dan di gelandang ke Rutan Sialang Bungkuk, Kecamatan Tenayan Raya.

Asisten Pidana Kusus (Asipidsus) Kejati Riau, Sugeng Riyanta mengatakan, bahwa penahanan terhadap mantan Kadis Rohil itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Jembatan Padamaran I dan II.

Namun, setelah melalui sejumlah pemeriksaan panjang oleh pihaknya maka didapati penyimpangan dalam kasus tersebut hanya terjadi pada pembangunan Jembatan Padamaran II.

"Penahanan terhadap Ibus Kasri dilakukan, setelah pihaknya melakukan gelar perkara dan alat bukti yang cukup untuk atas perkara korupsi pembangunan Jembatan Padamaran II," kata Sugeng.

Dalam kasus korupsi pembangunan jembatan ini, pihak Kejati Riau sudah kami periksa mencapai 35 orang lebih. Alat bukti terkait juga sudah kami dapati.

Setelah itu, tim penyidik meyakini diperoleh kontruksi hukum. Dari hasil penyidikan kami tarik kesimpulan, meliputi 2 pembangunan jembatan Pedamaran I dan II.

"Dari semula penyidikan yang dilakukan mengarah kepada dua pembangunan jembatan itu, namun yang cukup bukti hanya pada proses pembangunan jembatan Pedamaran II," lanjut Sugeng menerangkan.

Sugeng menjelaskan, dugaan korupsi pada pembangunan jembatan Pedamaran II, didapati pada saat pembayaran termin kedua di bulan Oktober 2009 lalu. Pelaksanaan pada termin kedua didapati unsur menyalahi aturan sehingga memperkaya korporasi.

"Pembayaran termin oleh PPK merangkap kuasa pengguna angaran yang menyalahi aturan hukum sehingga memperkaya korporasi. Intinya tidak ada item pekerjaan pemasangan tiang pancang sebanyak 77 tiang jembatan. Tidak pernah ada. Namun pembayarannya ada. Sehingga menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Rokan Hilir sebesar Rp2.561 559.403,96," ungkapnya.

Nilai tersebut, kata Sugeng, diperoleh dari pembayaran yang semestinya tidak perlu dibayarkan. Disisi lain hal tersebut membuat keuntungan sepihak. Dalam hal tersebut adalah PT Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana. Tersangka yang telah ditetapkan didapati cukup bukti untuk diteruskan ke tahap penuntutan apabila berkasnya sudah dilengkapi penyidik.

Atas perbuatannya, Ibus Kasri dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Maka dari itu dalam kasus tersebut penyidik juga menemukan adanya delik keterlibatan orang lain.

Sedangkan untuk tersangka lainnya, yakni WAF yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan Jembatan Padamaran oleh penyidik tidak ditemukan bukti yang cukup. Akan tetapi pihaknya justru menemukan unsur perbuatan melawan hukum lainnya. Yakni dugaan tindak pidana pencucian uang dalam jumlah yang cukup besar.

"Awalnya WAF memang diduga turut terlibat dalam dugaan korupsi pembangunan jembatan tersebut. Namun saat ini statusnya dia masih dalam proses penyidikan. Berkas perkara belum selesai, hasil penyelidikan WAF ada bukti yang cukup perbuatan korupsi lain,"tuturnya menjelaskan.

Lanjut dikatakan Sugeng, adapun perkara yang melibatkan WAF berbeda dengan perkara kasus Pedamaran. Maka dari itu dirinya mengambil tindakan untuk melakukan penyidikan tersendiri.

"Kami akan bawa ke pengadilan dengan perkara terbaru. Yang mana pada saat tersangka WAF menjabat selaku kepala Bapeda Kabupaten Rokan Hilir. Pada 2008 sampai 2011 ditemukan sejumlah uang masuk yang cukup besar ke rekening tersangka,"lanjutnya.

Namun begitu Sugeng belum bisa menjelaskan secara rinci perkara pencucian uang apa yang dilakukan oleh WAF. Lantaran kasus tersebut kini sedang dilakukan penyelidikan mendalam.