FPI Siapkan Aksi 313 Tuntut Penahanan Ahok

KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA

Sabtu 25 Maret 2017, 22:52 WIB

Aksi FPI beberapa waktu yang lalu

JAKARTA.RIAUMADANI. com - Beberapa pihak gerah dengan belum adanya penangkapan terhadap terdakwa dugaan penodaan agama Islam, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di antara pihak yang ingin Ahok ditahan adalah Sekretaris Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) DPD DKI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin. Menurutnya, pihaknya bersiap menggelar aksi damai untuk terus menuntut Ahok dipenjara.

Kali ini, nama aksinya adalah 313 karena bakal digelar pada Jumat (31/3/2017) pekan depan. Demonstrasi tersebut merupakan lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya. 'Di aksi 313 itu, kami akan mengundang seluruh Indonesia. Seperti aksi 212 dan 411. Kami akan kumpul di Masjid Istiqlal, kemudian long march ke depan Istana,’’ ujarnya ketika dihubungi, Sabtu (25/3/2017).

Adapun aksi itu dimaksudkan untuk mengingatkan agar kasus Ahok tak bisa dibiarkan molor dan menghiraukan terdakwa penodaan agama bebas di luar jeruji besi. Dia menambahkan, di samping itu, saksi-saksi yang dihadirkan dalam 15 kali persidangan, sudah cukup untuk menjebloskan Ahok ke dalam penjara. "Selama 15 kali sidang sudah terbukti, saksi-saksi yang dipanggilkan justru memberatkan terdakwa. Ini sudah cukup bukti," tuturnya.

Novel menyebut, tak hanya itu, selama ini belum pernah ada satupun terdakwa penistaan agama yang bebas berkeliaran seperti yang dilakukan Ahok. "Ini udah terdakwa gini hari nggak masuk penjara. Kok ini lebih enak, leluasa bebas kampanye ke sono-ke sini. Di negara mana yang ada begitu, nggak ada," klaimnya.

Sidang dugaan penodaan agama Islam dengan terdakwa Ahok diketahui masih berlanjut. Pekan depan akan memasuki tahap terakhir pembuktian dengan menghadirkan enam saksi ahli dari pihak penasehat hukum. Sebelumnya, pidato Ahok di Kepulauan Seribu dan menyinggung Surah Al-Maidah Ayat 51 telah berhasil membawanya ke meja hijau.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 a KUHP atau Pasal 156 KUHP.
Sumber: JPG