TENGAH DIGUGAT DI PENGADILAN
Walikota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini
Pertahankan Aset, Wako Surabaya Risma Buat Pengaduan ke KPK
Senin 20 Maret 2017, 23:26 WIB
Walikota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini
JAKARTA, RIAUMADANI. com - Senin (20/3/2017), Walikota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan Risma untuk meminta bantuan kepada lembaga antirasywah terkait upaya Risma menyelamatkan sejumlah aset Pemerintah Kota Surabaya yang tengah digugat di pengadilan. Risma mengatakan, sejumlah aset itu, di antaranya, Gedung Olaharga Pancasila, waduk di Kecamatan Wiyung, tanah serta bangunan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada.
Kemudian, juga aset lainnya yang terletak di Jalan Basuki Rahmat. 'Saya berusaha pertahankan aset itu,†kata Risma kepada wartawan di gedung KPK.
Risma mengatakan, aset-aset itu terancam lepas karena tengah digugat. Maka dari itu, dia melaporkan kepada KPK soal sejumlah aset tersebut. “Tadi tujuh yang saya laporkan, nanti kemungkinan ada tambahan lagi,†sebut kader PDI Perjuangan ini.
Dikatakannya, memang sengketa soal aset ini terjadi sebelum dia menjadi orang nomor satu di Kota Pahlawan itu. Akan tetapi, imbuhnya, tim hukum Pemerintah Kota Surabaya, sering mengalami kekalahan dalam persidangan soal aset.
Karena itu, Risma meminta bantuan KPK dan Kejaksaan Agung dalam upaya mempertahankan aset ini. “Menurut saya ada yang proses itu tidak benar tapi kami kalah terus di pengadilan. Nah, ini kan pertahanan saya terakhir, saya ingin aset ini tetap dipertahankan Pemkot Surabaya,†sebutnya.
Di sisi lain, Risma akan melaporkan secara resmi soal sengketa aset tersebut akan bisa mendapatkan bantuan. "Nanti akan ada beberapa yang mungkin bisa ditangani langsung, tapi ada beberapa yang memang harus buat surat pengaduan," jelasnya.
Di samping itu, Risma juga meminta bantuan terkait persoalan sejumlah kerja sama yang merugikan tapi tidak bisa dihentikan Pemkot Surabaya. “Karena merugi terus, tapi kami ingin berhenti tidak bisa,†tuturnya.
Sementara itu, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, lembaganya akan menindaklanjuti aduan Risma. Apalagi, KPK memiliki tim penyelamatan barang negara yang sudah bekerja sama dengan sejumlah instansi. Tim itu berupaya menyelamatkan aset negara yang berisiko hilang atau berpindah tangan.
Termasuklah aset milik Pemkot Surabaya. “Dalam konteks (kasus) di Surabaya memang kami koordinasikan terhadap sengketa hukum yang disana," ujarnya di kantor KPK.
Di samping membantu Pemkot Surabaya, lembaga antirasuah itu akan mendalami dugaan permainan dalam sengketa sidang soal aset-aset itu. “Itu tentu salah satu laporan yang kami cek lebih lanjut apakah murni ini persoalan hukum di pengadilan atau ada persoalan nonteknis lainnya,†ujarnya.
Kemudian, juga aset lainnya yang terletak di Jalan Basuki Rahmat. 'Saya berusaha pertahankan aset itu,†kata Risma kepada wartawan di gedung KPK.
Risma mengatakan, aset-aset itu terancam lepas karena tengah digugat. Maka dari itu, dia melaporkan kepada KPK soal sejumlah aset tersebut. “Tadi tujuh yang saya laporkan, nanti kemungkinan ada tambahan lagi,†sebut kader PDI Perjuangan ini.
Dikatakannya, memang sengketa soal aset ini terjadi sebelum dia menjadi orang nomor satu di Kota Pahlawan itu. Akan tetapi, imbuhnya, tim hukum Pemerintah Kota Surabaya, sering mengalami kekalahan dalam persidangan soal aset.
Karena itu, Risma meminta bantuan KPK dan Kejaksaan Agung dalam upaya mempertahankan aset ini. “Menurut saya ada yang proses itu tidak benar tapi kami kalah terus di pengadilan. Nah, ini kan pertahanan saya terakhir, saya ingin aset ini tetap dipertahankan Pemkot Surabaya,†sebutnya.
Di sisi lain, Risma akan melaporkan secara resmi soal sengketa aset tersebut akan bisa mendapatkan bantuan. "Nanti akan ada beberapa yang mungkin bisa ditangani langsung, tapi ada beberapa yang memang harus buat surat pengaduan," jelasnya.
Di samping itu, Risma juga meminta bantuan terkait persoalan sejumlah kerja sama yang merugikan tapi tidak bisa dihentikan Pemkot Surabaya. “Karena merugi terus, tapi kami ingin berhenti tidak bisa,†tuturnya.
Sementara itu, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, lembaganya akan menindaklanjuti aduan Risma. Apalagi, KPK memiliki tim penyelamatan barang negara yang sudah bekerja sama dengan sejumlah instansi. Tim itu berupaya menyelamatkan aset negara yang berisiko hilang atau berpindah tangan.
Termasuklah aset milik Pemkot Surabaya. “Dalam konteks (kasus) di Surabaya memang kami koordinasikan terhadap sengketa hukum yang disana," ujarnya di kantor KPK.
Di samping membantu Pemkot Surabaya, lembaga antirasuah itu akan mendalami dugaan permainan dalam sengketa sidang soal aset-aset itu. “Itu tentu salah satu laporan yang kami cek lebih lanjut apakah murni ini persoalan hukum di pengadilan atau ada persoalan nonteknis lainnya,†ujarnya.
| Editor | : | Tis.JPNN |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Senin 20 Juli 2026, 06:13 WIB
Spanyol Juara Piala Dunia 2026 usai Tumbangkan Argentina di Final, Akhiri Penantian 16 Tahun
Minggu 08 Februari 2026
Timnas Indonesia Jadi Runner-up Piala Asia Futsal 2026, Kalah Adu Penalti Lawan Iran
Minggu 07 September 2025
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Politik

Rabu 15 Juli 2026, 19:28 WIB
Kodam XIX Tuanku Tambusai Luncurkan TMMD Ke-129, Wujudkan Infrastruktur dan Ketahanan Wilayah di Pelalawan
Selasa 14 Juli 2026
Diduga Lahan 40 Hektare Berpindah Tangan Secara Misterius, Forkorindo Desak APH Bongkar Dugaan Mafia Tanah di Kampung Dosan
Senin 29 Juni 2026
Bangunan Ornamen Wisma Sri Mahkota, Stand Bazar Bengkalis Jadi Perhatian di MTQ Riau ke- 44 Tahun 2026
Minggu 28 Juni 2026
Kapal Harimau Buas Meriahkan Pawai Perahu Hias MTQ Riau, Angkat Spirit Al-Qur'an dalam Perjuangan Sultan Siak
Nasional

Rabu 15 Juli 2026, 19:14 WIB
Massa Tergabung Dalam Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch Kepung Kejagung, Tuntut Bubarkan MBG Bubarkan BGN Bubarkan
Rabu 15 Juli 2026
Massa Tergabung Dalam Koalisi Masyarakat Sipil MBG Watch Kepung Kejagung, Tuntut Bubarkan MBG Bubarkan BGN Bubarkan
Senin 13 Juli 2026
Febrie Adriansyah Resmi Berstatus Tersangka di Tiga Kasus Korupsi, Kortas Tipidkor Limpahkan Penyidikan ke Kejagung
Jumat 10 Juli 2026
Kodam XIX Tuanku Tambusai Gelar Laporan Awal, Satgasyon 132/Bima Sakti 2026 Dinyatakan Siap Operasi
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Juli 2026, 20:14 WIB
Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat
Senin 20 Juli 2026
Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat
Minggu 19 Juli 2026
Kodam XIX Tuanku Tambusai Dukung Green Policing, Riau Bhayangkara Run 2026 Satukan TNI, Polri dan Masyarakat
Jumat 17 Juli 2026
Kodam XIX Tuanku Tambusai Perkuat Disiplin dan Jiwa Pengabdian Melalui Upacara Bendera Bulanan