PEKANBARU RIAUMADANI. com - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel menilai jika selama ini bentuk pengawasan dan penindakan " />
Selasa, 4 Agustus 2026

Breaking News

  • Di Hadapan IDI, Bupati Afni Pastikan Perjuangkan Hak Fiskal Siak untuk Kesejahteraan Tenaga Medis   ●   
  • Bupati Bengkalis Ajak Masyarakat Semarakkan Hari Jadi Ke-69 Riau dan HUT Ke-81 RI   ●   
  • Sempena Hari Jadi Bengkalis dan Sambut HUT RI, Bupati Kasmarni Bagikan Bendera Merah Putih kepada Pengguna Jalan   ●   
  • Raja Rambah dr. H. Tengku Afrizal Dachlan, M.M. Paparkan Rencana Penataan Kompleks Makam dan Pembangunan Replika Istana   ●   
  • Puncak Hari Jadi ke-514 Bengkalis, LAMR Gelar Majelis Kenduri Adat Bersama Bupati Kasmarni   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Pekanbaru
Pengawasan Tidak Berjalan Maksimal
Dewan Minta Semua OPD Lakukan Koordinasi dengan Penegak Perda
Minggu 19 Maret 2017, 23:26 WIB
Ket Foto : Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel
PEKANBARU RIAUMADANI. com - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel menilai jika selama ini bentuk pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tim Yuistisi, dinilai masih lemah.

Pasalya, meski ada koordinasi antar OPD, namun terkesan jalan sendiri-sendiri, sehingga penegakan dan pengawasan Perda masih tidak maksimal dilakukan.
 
"Kita lihat saja pada semua pembangunan yang ada di Pekanbaru. Ada pembangunan yang tanpa memiliki Izin Pelaksana (IP), namun pembangunanya sudah atau tetap berjalan, padahal baru memengang Izin Prinsip. Seharusnya, setelah memiliki izin prinsip, maka harus memiliki dahulu izin pelaksana, baru bisa membangun," kata Roni Amriel saat berbincang dengan wartawan akir pekan kemarin.
 
Dikatakan Roni, sebagai masukan dan pengawasan dapat dilakukan dengan maksimal, maka dalam menegakkan aturan kota, disarankan supaya semua izin yang dikeluarkan OPD terkait, diminta untuk ditembuskan ke Satpol PP selaku penegakan Perda kota Pekanbaru.
 
"Memang selama ini dinilai koordinasi antar OPD tidak berjalan sesuai harapan. Seperti halnya dalam mengeluarkan izin pembangunan. Semua kegiatan pembangunan yang ada di Pekanbaru sebaiknya ditembuskan ke Satpol PP Pekanbaru," katanya.
 
Politisi Partai Golkar ini menilai jika selama ini Satpol PP tidak tahu dan tidak diajak koordinasi saat perda ini dibuat, bahkan mana saja yang punya izin, dan mana saja yang tidak punya izin, lalu mana saja yang punya izin namun izinnya disalahgunakan, ada juga kegiatan pembangunan tapi belum punya izin pelaksana, dan baru memiliki izin prinsip, itu banyak. Ini menyulitkan pengawasan dan penertiban, karena tim yustisi ini tidak mengetahui.


Editor : Tis.RM
Kategori : Pekanbaru
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top