Pengangkatan PNS Tergantung Kebijakan Pusat

Nasib Tenaga Honorer di Riau

Minggu 05 Maret 2017, 23:37 WIB

Ahmad Hijazi, Sekdaprov Riau

PEKANBARU, RIAUMADANI. com - Adanya ribuan tenaga kesehatan di Provinsi Riau yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ternyata tidak berimbas kepada tenaga honorer di bidang lainnya. Pasalnya pengangkatan PNS kebijakannya berada ditangan pemerintah pusat dan bukan pada pemerintah daerah.

Tenaga honorer yang telah mengabdikan dirinya di pemerintahan baik di Pemprov Riau maupun di kabupaten/kota di Riau berharap segera diangkat menjadi CPNS. Bagi mereka ini penting mengingat mereka telah mengabdi untuk negeri ini sudah cukup lama. Hanya saja, Pemprov Riau belum bisa berbuat banyak terkait itu sebab pengangkatan PNS tergantung dari kebijakan pemerintah pusat.

Sekretaris daerah (Sekda) Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, selagi tidak ada kebijakan pemerintah pusat maka tidak akan ada pengangkatan. Daerah tidak dibenarkan membuat kebijakan untuk melakukan pengangkatan, kecuali sudah ada formasi yang telah ditetapkan.

“Untuk apapun pengangkatan, semua kebijakan pemerintah pusat. Kemarin yang ada memang di bidang tenaga kesehatan, dan itupun kebijakan pusat dan presiden saat itu juga yang menyetujui,” jelas Sekda.

Lebih lanjut dikatakannya, terkait pengangkatan honorer K2 Pemprov Riau menjadi PNS, hingga saat ini belum ada jawaban dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak. Kemudian syarat pernyataan SPTJMD pihak Pemprov berharap cukup yang bersangkutan saja yang menandatangani.

“Kami juga sudah menyampaikan surat ke BKN yang menyatakan bahwa apakah masih bisa pengangkatan dilakukan karena sudah melewati batas. Kemudian juga apakah bisa honorer K2 tersebut dikeluarkan NIK nya tanpa ada penandatanganan SPTJMD oleh Gubernur, karena kalau gubernur yang membuat SPTJMD ada tanggungjawab pidana dan perdata,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya memang prihatin dengan kondisi honorer K2 namun keprihatinan tersebut tidak bisa dipaksakan. Karena semua harus berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan dalam jangka panjang tidak menimbulkan masalah.

“Jadi semuanya dimohon agar memaklumi, dan kawan-kawan honorer K2 tersebut tetap dibayar dan bekerja seperti biasa,” ujar Sekda.

Seperti diketahui, meskipun sudah dinyatakan lulus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2013 lalu. Nasip 93 honorer Kategori dua (K2) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, hingga saat ini nampaknya belum kunjung ada kejelasan.

Kepala Badan Kepegawain Nasional (BKN) pusat, Bima Hariya Wibisana ketika dikonfirmasi terkait nasib para honorer K2 tersebut mengatakan, bahwa dua tahun ini pemerintah masih berpegang teguh kepada moratorium PNS. Namun moratorium tersebut tidak berarti tidak menerima pegawai, namun tetap menerima tapi khusus untuk sekolah kedinasan yang tidak bisa berhenti dan formasi khusus.

“Formasi khusus itu seperti sektor yang harus diisi untuk tujuan Nawacita, misalnya tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, tenaga teknis seperti penyuluh pertanian, penyuluhan pangan serta tenaga teknis lainnya. Namun hanya dibatasi pada sektor-sektor Nawacita,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, namun untuk tenaga administrasi hingga saat ini masih di tutup. Karena saat ini sudah dirasa kelebihan tenaga kerja, dengan demikian maka K2 juga belum ada kebijakan apa-apa, disamping regulasinya juga sudah berhenti.

“Tapi kalau khusus untuk Riau, saya belum melihat datanya. Banyak kemungkinan sesorang yang dinyatakan lulus pada saat tes 2013 masih tidak ditetapkan, misalnya saja dokumen pelengkapnya tidak tersedia, atau ditemukan ketidakaslian dalam dokumen tersebut. Atau tidak memenuhi prasyarat yang ditetapkan pemerintah, misalnya yang bersangkutan tidak bekerja terus menerus di pemerintahan,” jelasnya.(gem)