Tim Saber Pungli Diminta Masuk Ke Sekolah-sekolah

Pungli

Sabtu 04 Maret 2017, 23:42 WIB

Poto Ilustrasi

PEKANBARU. RIAUMADANI. com - Dugaan pungutan liar (Pungli) diduga terjadi juga di sektor pendidikan. Untuk itu, kepada satuan tugas (Satgas) Sapu bersih (Saber) pungli untuk juga menyoroti hal ini.

Karena sampai saat ini, terutama di sekolah-sekolah di Pekanbaru, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK Negeri di Pekanbaru. banyak dugaan pungli terjadi, dan itu membebankan wali murid.

"Pungli tidak hanya terjadi di sektor pelayanan saja, tetapi dari sektor pendidikan terjadi juga, kenapa itu tidak disoroti, ini harus disoroti," kata Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, Jumat (3/3).

Politisi Demokrat ini menyebutkan, penegasan mengapa Pendidikan harus disoroti juga, karena dalam setiap melakukan reses, dan juga banyaknya keluhan masyarakat yang sampai kepadanya, sektor pendidikan saat ini paling banyak dikeluhkan teridikasi banyak yang melakukan pungli.

Modusnya, masyarakat atau wali murid diwajibkan membayar uang SPP, padahal berdasarkan intruksi Pemerintah pusat hingga daerah sudah mengratiskan.

"Ini contohnya. Padahal semuanya sudah gratis, namun dalam pelaksanaanya masih terjadi pungutan-pungutan diluar ketentuan,â€™â€™ paparnya.

Ditegaskannya, pada dasarnya wali murid menolak, apalagi kondisi ekonomi saat ini. "Tapi mereka yang tidak mengikuti, ada pula perlawanan atau ada kebijakan yang tidak baik dari pihak sekolah itu yang diberikan. Ini harus dilawan, dan laporkan ke Dinas terkait," tegasnya.

Azwendi sangat berharap persoalan pungli yang diduga dilakukan oleh pihak sekolah harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik itu Dinas Pendidikan bahkan pihak penegak hukum untuk menelusurinya.

"Kita harapkan kepada rekan-rekan kita, penegak hukum. Untuk bisa menelusuri keluhan masyarakat ini, jangan dari segi pelayanan saja, tetapi sektor pendidikan banyak terjadi,â€™â€™ tuturnya.

Ditegaskannya, dirinya tidak lagi mau ada masyarakat mengeluhkan soal hal-hal yang tidak diatur dalam aturan Negara. "Jika masih ada, kita minta kepala daerah untuk bertindak tegas", tutupnya.(GT)