Musrenbang Harus Utamakan Skala Prioritas’
			
			Musrenbang Harus Utamakan Skala Prioritas’
					
										Wakil Ketua DPRD Bengkalis Zulhelmi :Musrenbang Harus Utamakan Skala Prioritas
			
        		Rabu 22 Februari 2017, 23:31 WIB
        
			Wakil Ketua DPRD Bengkalis Zulhelmi :Musrenbang Harus Utamakan Skala Prioritas
			
     			BENGKALIS RIAUMADANI. com - Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang saat ini tengah berlangsung di kecamatan, harus benar-benar memperhatikan skala prioritas pembangunan di masing-masing desa dan kelurahan, bukan hanya sebatas kegiatan rutin atau seremonial belaka.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Bengkalis Zulhelmi usai pembukaan Musrenbang Kecamatan Bengkalis di aula Kantor Camat, Selasa (21/2). Dia mengemukakan, Musrenbang merupakan proses yang harus dilaksanakan semua tingkatan pemerintahan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.
"Pada pelaksanaan Musrenbang usulan yang diajukan harus merupakan skala prioritas pembangunan di daerah masing-masing, mulai dari tingkat desa dan kelurahan yang dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kabupaten hingga propinsi,” ungkap Zulhelmi.
Politisi muda Partai Keadilan Sejahtera ini mengimbau kepada kepala desa, lurah dan camat untuk benar-benar memperhatikan skala prioritas pembangunan. Apakah itu di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Aparatur pemerintahan di semua tingkatan harus betul-betul menyerap aspirasi masyarakat tentang kebutuhan pembangunan di daerahnya.
Usulan-usulan yang diajukan oleh desa dan kelurahan pada Musrenbang, sambung Zulhelmi,tentu akan disaring atau diseleksi lagi di Musrenbang kecamatan dan kabupaten. Dalam menyampaikan usulan, kepala desa atau lurah harus mengedepankan usulan berdampak positif kepada perekonomian secara luas.
“Program-program pembangunan yang diajukan harus memiliki output terhadap perekonomian masyarakat, bukan sebatas mengusulkan kemudian tidak memiliki manfaat secara ekonomi dan hanya mubazir dikemudian hari. Hal inilah yang harus dihindari sleuruh stake holder dalam penyusunan program pembangunan disemua tingkatan,”imbau Zulhelmi.
Ditambahkan, sejak tahun 2015 lalu, APBD Bengkalis setiap tahunnya mengalami penurunan, seiring dengan berkurangnya pendapatan dari dana bagi hasil (DBH) sektor migas. Dimana pada tahun 2015 APBD Bengkalis menembus Rp4,9 triliun, tahun 2016 Rp4,3 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp3,7 triliun.
“Penurunan APBD setiap tahun harus disiasati dengan mengusulkan program-program pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat, apalagi setiap tahun besaran APBD Bengkalis terus berkurang,”tutup Zulhelmi.
     		
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Bengkalis Zulhelmi usai pembukaan Musrenbang Kecamatan Bengkalis di aula Kantor Camat, Selasa (21/2). Dia mengemukakan, Musrenbang merupakan proses yang harus dilaksanakan semua tingkatan pemerintahan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.
"Pada pelaksanaan Musrenbang usulan yang diajukan harus merupakan skala prioritas pembangunan di daerah masing-masing, mulai dari tingkat desa dan kelurahan yang dilanjutkan ke tingkat kecamatan, kabupaten hingga propinsi,” ungkap Zulhelmi.
Politisi muda Partai Keadilan Sejahtera ini mengimbau kepada kepala desa, lurah dan camat untuk benar-benar memperhatikan skala prioritas pembangunan. Apakah itu di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Aparatur pemerintahan di semua tingkatan harus betul-betul menyerap aspirasi masyarakat tentang kebutuhan pembangunan di daerahnya.
Usulan-usulan yang diajukan oleh desa dan kelurahan pada Musrenbang, sambung Zulhelmi,tentu akan disaring atau diseleksi lagi di Musrenbang kecamatan dan kabupaten. Dalam menyampaikan usulan, kepala desa atau lurah harus mengedepankan usulan berdampak positif kepada perekonomian secara luas.
“Program-program pembangunan yang diajukan harus memiliki output terhadap perekonomian masyarakat, bukan sebatas mengusulkan kemudian tidak memiliki manfaat secara ekonomi dan hanya mubazir dikemudian hari. Hal inilah yang harus dihindari sleuruh stake holder dalam penyusunan program pembangunan disemua tingkatan,”imbau Zulhelmi.
Ditambahkan, sejak tahun 2015 lalu, APBD Bengkalis setiap tahunnya mengalami penurunan, seiring dengan berkurangnya pendapatan dari dana bagi hasil (DBH) sektor migas. Dimana pada tahun 2015 APBD Bengkalis menembus Rp4,9 triliun, tahun 2016 Rp4,3 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp3,7 triliun.
“Penurunan APBD setiap tahun harus disiasati dengan mengusulkan program-program pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat, apalagi setiap tahun besaran APBD Bengkalis terus berkurang,”tutup Zulhelmi.
| Editor | : | Alif.RM | 
| Kategori | : | Bengkalis | 
							Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com						
											
	Komentar Anda
	Berita Terkait
  Berita Pilihan
  
        
                        Internasional
        

        		Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
        
			Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025   
        		Rabu 09 Juli 2025
            
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
        		Rabu 11 Juni 2025
            
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
        		Kamis 08 Mei 2025
            
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
        
                        Politik
        

        		Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
        
			Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
        		Jumat 17 Oktober 2025
            
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
        		Minggu 05 Oktober 2025
            
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
        		Rabu 27 Agustus 2025
            
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
         Nasional         
        

        		Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
        
			Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
        		Senin 03 November 2025
            
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
        		Senin 03 November 2025
            
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
        		Jumat 24 Oktober 2025
            
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
  Terpopuler
01
            Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
            
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har        02
            Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
            
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern        03
            Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
            
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan        04
            Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
            
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK        05
            Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
            
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta  Klarifikasi Harta ke KPK        
  
         Pekanbaru         
        

        		Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
        
			Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
        		Senin 20 Oktober 2025
            
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
        		Selasa 07 Oktober 2025
            
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
        		Rabu 01 Oktober 2025
            
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim  Ditreskrimsus Polda Riau