Terkait Dicabutnya Subsidi Listrik 900 VA, Sekda Bengkalis: Gencar Sosialisasi

Terkait Dicabutnya Subsidi Listrik 900 VA, Pemkab Bengkalis: Gencar Sosialisasi

Senin 06 Februari 2017, 23:56 WIB

Terkait rencana pencabutan subsidi listrik daya 900 VA, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Arianto minta lebih gencar melakukan sosialisasi.

BENGKALIS, RIAUMADANI.com - Terkait rencana pencabutan subsidi listrik daya 900 VA, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Arianto minta lebih gencar melakukan sosialisasi. Langkah ini penting agar masyarakat tidak resah dan terkejut saat kebijakan ini sudah diterapkan.

'Agar masyarakat tidak terkejut, kita harus lebih gencar untuk melakukan sosialisasi sampai desa-desa. Jangan sampai saat sudah diterapkan, masyarakat bertanya-tanya kepada kita,” ujar Plt Sekretaris Daerah Arianto saat menerima kunjungan Manager PLN Area Dumai, Suharno di ruang rapat Sekda, Kamis (2/2/2017).

Arianto memastikan masih banyak pelanggan listrik daya 900 VA belum mengetahui rencana pencabutan subsidi oleh pemerintah. Untuk itu, seluruh stakeholder, mulai dari jajaran pemerintahan tingkat kabupaten, kecamatan bahkan lurah/desa, dituntut lebih gencar menyampaikan kepada masyarakat.

Dari pemaparan manajemen PLN Area Dumai, menyebutkan sejauh ini tarif listrik golongan 900 VA dikenai Rp585 per KWh, sedangkan tarif sebenarnya sebesar Rp1.352 per KWh, artinya pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp767 per KWh. Setelah subsidi dicabut, nantinya pelanggan 900 VA dikenai tarif Rp1.352 per Kwh.

Meski demikian, pemerintah masih memberikan subsidi bagi pelanggan 900 VA, terutama masuk dalam ketegori keluarga kurang mampu atau miskin. Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang masuk dalam kategori kurang miskin mencapai 15.721 kepala keluarga (KK). Jumlah tersebut masuk kategori sebagai pelanggan PLN 900 VA yang subsidinya tetap dipertahankan.

Dalam pertemuan itu juga dipertanyakan apakah jumlah angka 15.721 KK yang bakal mendapatkan “fasilitas” subsidi 900 VA, bisa bertambah. Dikatakan, jajaran manajemen PLN Area Dumai, angka tersebut bisa bertambah asalkan pelanggan tersebut mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Selain itu menekankan masalah sosialisasi, Arianto menekakan penarikan subsidi harus dibarengi dengan perbaikan pelayanan dan terjangkaunya layanan listrik menyeluruh ke desa-desa. Mengingat saat ini, ada dua desa di Kabupaten Bengkalis yang belum menikmati aliran listrik.

Terlebih kata Arianto, perhatian Pemkab Bengkalis dalam mendukung upaya pengembangan listrik sangat besar. Hampir setiap tahun, dialokasikan anggaran pembangunan dan pengembangan jaringan listrik sampai ke pelosok desa. Untuk itu terhadap dua desa yang ada di Kecamatan Siak Kecil, Pemkab Bengkalis minta agar tahun ini bisa dialiri listrik.

“Saat berkunjung ke desa-desa yang belum dialiri listrik, masyarakat mengeluh kampungnya belum ada api (listrik). Kedepan, dengan pencabutan subsidi ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan,” tandas Arianto.(Alif/der/hms)