Pelantikan Wabup Rokan Hilir
Pelantikan Wakil Bupati Rohil Erianda.SE [Poto GR]
Annas Lantik Anaknya Jadi Wabup Rohil
Senin 14 Juli 2014, 01:44 WIB
Pelantikan Wakil Bupati Rohil Erianda.SE [Poto GR]
BAGAN SIAPIAPI. Riaumadani. com - Erianda, Putra Gubernur Riau H. Annas Maamun akhirnya dilantik sebagai Wakil Bupati Rokan Hilir sisa masa jabatan 2011-2016, melalui Sidang Paripurna Istimewa Pelantikan Wabup Rokan Hilir di Gedung Olahraga pada Komplek Perkantoran Batu Enam, Sabtu [12/7/2014].
Dalam rilis humas Pemkab Rokan Hilir, sidang istimewa dibuka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hilir, Nasrudin Hasan dan dihadiri oleh Bupati Suyatno, Gubernur Riau Annas Maamun, Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rachman, Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir, Jamiludin dan Ridwan.
Kemudian juga hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir M Job Kurniawan, Sekretaris DPRD Rokan Hilir, Syamsuri Achmad, Kapolres AKBP Tonny Hermawan, Dandim 031/Bengkalis Letkol [Inf] Mahfud Ghozali, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Zaenuddin, serta Danlanal Dumai Kol Laut [P] Budi Siswanto.
Ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan dalam sambutannya menyebutkan dasar penyelenggaraan paripurna sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1229/2014 terkait pemberhentian Wabup Rokan Hilir sebelumnya Suyatno yang kemudian diangkat sebagai Bupati Rokan Hilir pada 24 Maret 2014.
Dari usulan bupati menyampaikan calon wabup yang diusung parpol pasangan calon terpilih kepala daerah kepada DPRD yang memunculkan dua nama calon yakni; Erianda dan Karmila Sari.
Selanjutnya, berpedoman surat Mendagri Nomor 120/24/ tentang mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, dibentuk pansus bertugas menyusun tatib dengan membentuk panitia pemilihan.
Sebagai kilas balik, lanjutnya, pemilihan wabup dilakukan melalui pemungutan suara masa pemilihan 3 Juni 2014 yang akhirnya, terpilih Erianda dengan memperoleh suara sah 30 suara dari 34 suara sah.
"Selanjutnya, DPRD mengusulkan kepada Mendagri melalui surat Gubernur Riau untuk mengesahkan wabup terpilih, maka keluarlah surat dari Direktorar Jenderal Otonomi Daerah nomor 132.14/2791/otda yang telah disetujui," katanya.
Gubernur Riau Annas Maamun, menyampaikan wabup yang baru dapat menjalankan dan menjaga amanah yang diberikan, dengan senantiasa mengakomodir aspirasi masyarakat.
Annas menyebutkan, aspirasi masyarakat seperti melaksanakan bentuk program pembangunan dan karena itu, hendaknya bupati dan wabup harus saling pengertian dan jangan sampai terjadi perpecahan.
"Wabup itu harus tahu tugasnya. Ini semata-mata bertujuan demi tercapainya tujuan pembangunan di Rokan Hilir menyejahterakan masyarakat, terutama dapat menghapus kemiskinan, tingkatkan kesejahteraan masyarakat, SDM, pendidikan dan kesehatan," katanya.
Annas mengatakan, dalam sistim pemerintahan eksekutif bersama legislatif harus sejalan selaras, jika tidak cocok akan terjadi ketimpangan mengingat tugas utama eksekutif menyusun anggaran sedangkan legislatif memberikan pengawasan
"Saya atas nama pribadi meminta tokoh masyarakat dapat memberikan nasehat kepada wabup yang tidak lain adalah anak kandung saya," kata Annas.
Sementara itu Bupati Suyatno mengatakan, akan siap saling membantu dan bekerjasama dalam memajukan daerah tanpa harus terjadi perpecahan.
"Yang penting dalam pemerintahan masalah kerjasama membangun daerah dan saling pengertian untuk tugas-tugas yang diamanatkan," katanya. **
Dalam rilis humas Pemkab Rokan Hilir, sidang istimewa dibuka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hilir, Nasrudin Hasan dan dihadiri oleh Bupati Suyatno, Gubernur Riau Annas Maamun, Wakil Gubernur Arsyadjuliandi Rachman, Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir, Jamiludin dan Ridwan.
Kemudian juga hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir M Job Kurniawan, Sekretaris DPRD Rokan Hilir, Syamsuri Achmad, Kapolres AKBP Tonny Hermawan, Dandim 031/Bengkalis Letkol [Inf] Mahfud Ghozali, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Zaenuddin, serta Danlanal Dumai Kol Laut [P] Budi Siswanto.
Ketua DPRD Rokan Hilir Nasrudin Hasan dalam sambutannya menyebutkan dasar penyelenggaraan paripurna sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1229/2014 terkait pemberhentian Wabup Rokan Hilir sebelumnya Suyatno yang kemudian diangkat sebagai Bupati Rokan Hilir pada 24 Maret 2014.
Dari usulan bupati menyampaikan calon wabup yang diusung parpol pasangan calon terpilih kepala daerah kepada DPRD yang memunculkan dua nama calon yakni; Erianda dan Karmila Sari.
Selanjutnya, berpedoman surat Mendagri Nomor 120/24/ tentang mekanisme pengisian jabatan kepala daerah, dibentuk pansus bertugas menyusun tatib dengan membentuk panitia pemilihan.
Sebagai kilas balik, lanjutnya, pemilihan wabup dilakukan melalui pemungutan suara masa pemilihan 3 Juni 2014 yang akhirnya, terpilih Erianda dengan memperoleh suara sah 30 suara dari 34 suara sah.
"Selanjutnya, DPRD mengusulkan kepada Mendagri melalui surat Gubernur Riau untuk mengesahkan wabup terpilih, maka keluarlah surat dari Direktorar Jenderal Otonomi Daerah nomor 132.14/2791/otda yang telah disetujui," katanya.
Gubernur Riau Annas Maamun, menyampaikan wabup yang baru dapat menjalankan dan menjaga amanah yang diberikan, dengan senantiasa mengakomodir aspirasi masyarakat.
Annas menyebutkan, aspirasi masyarakat seperti melaksanakan bentuk program pembangunan dan karena itu, hendaknya bupati dan wabup harus saling pengertian dan jangan sampai terjadi perpecahan.
"Wabup itu harus tahu tugasnya. Ini semata-mata bertujuan demi tercapainya tujuan pembangunan di Rokan Hilir menyejahterakan masyarakat, terutama dapat menghapus kemiskinan, tingkatkan kesejahteraan masyarakat, SDM, pendidikan dan kesehatan," katanya.
Annas mengatakan, dalam sistim pemerintahan eksekutif bersama legislatif harus sejalan selaras, jika tidak cocok akan terjadi ketimpangan mengingat tugas utama eksekutif menyusun anggaran sedangkan legislatif memberikan pengawasan
"Saya atas nama pribadi meminta tokoh masyarakat dapat memberikan nasehat kepada wabup yang tidak lain adalah anak kandung saya," kata Annas.
Sementara itu Bupati Suyatno mengatakan, akan siap saling membantu dan bekerjasama dalam memajukan daerah tanpa harus terjadi perpecahan.
"Yang penting dalam pemerintahan masalah kerjasama membangun daerah dan saling pengertian untuk tugas-tugas yang diamanatkan," katanya. **
| Editor | : | Laporan : Khusri/GR |
| Kategori | : | Rohil |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham