KPK Harus Izin Kapolri Jika akan Periksa Anggota Polri
Minggu 18 Desember 2016, 23:43 WIB
Poto Kantor KPK
JAKARTA, Riaumadani.com - Mabes Polri membenarkan diterbitkannya surat arahan Kapolri yang berisi pemanggilan, penyitaan, dan penggeledahan kepada anggota Polri oleh KPK, Kejaksaan dan Pengadilan harus seizin Kapolri.
Hal ini menyusul beredarnya surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kapolda dan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) dari Kapolri tertanggal 14 Desember 2016.
Inspekstur Pengawas Umum (Irwasum) Komjen Dwi Priyatno mengatakan dibuatnya surat arahan tersebut sebagai bentuk implementasi dari kerjasama antar lembaga penegak hukum. Sebagaiman yang telah dilakukan Polri, dengan kejaksaaan maupun KPK.
"Ini kerjasama dasarnya, Polri, Kejaksaan dengan KPK. Tindakan hukum, geledah, sita itu dikoordinasikan," kata Dwi di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Ahad (18/12).
Hal ini menurut Dwi, sebagai upaya mempermudah dan memperlancar penegakan hukum di antara lembaga tersebut. Bukan justru sebaliknya, yakni menghalangi proses penegakan hukum.
"Biar sesama penegak hukum saling menghargai. Bukan berarti kolutif itu, hanya untuk memudahkan dan memperlancar," ujar Dwi.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Kombes Rikwanto mengungkap, surat tersebut hanya sebagai penegasan semata. Selama ini, setiap pemeriksaan maupun penggeledahan anggota Polri harus terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Polri.
"Itu hanya penegasan saja, ini sudah lama. Panggilan dari mana pun, kejaksaan, KPK. Itu pimpinan wajib tau dan didampingi," katanya.
Tujuannya kata Rikwanto, agar dilakukan pendampingan terhadap anggota Polri tersebut. "Pendampingan nanti yang dampingi propam atau hukum. Yang bermasalah dengan hukum laporkan ke pimpinannya, nanti didampingi," kata Rikwanto.
Sementara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengaku pihaknya belum menerima tembusan surat arahan Kapolri tersebut. "Kami belum terima surat itu, jadi kami belum bisa komentar tentang surat itu," kata Syarif.(ROL)
Hal ini menyusul beredarnya surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kapolda dan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) dari Kapolri tertanggal 14 Desember 2016.
Inspekstur Pengawas Umum (Irwasum) Komjen Dwi Priyatno mengatakan dibuatnya surat arahan tersebut sebagai bentuk implementasi dari kerjasama antar lembaga penegak hukum. Sebagaiman yang telah dilakukan Polri, dengan kejaksaaan maupun KPK.
"Ini kerjasama dasarnya, Polri, Kejaksaan dengan KPK. Tindakan hukum, geledah, sita itu dikoordinasikan," kata Dwi di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Ahad (18/12).
Hal ini menurut Dwi, sebagai upaya mempermudah dan memperlancar penegakan hukum di antara lembaga tersebut. Bukan justru sebaliknya, yakni menghalangi proses penegakan hukum.
"Biar sesama penegak hukum saling menghargai. Bukan berarti kolutif itu, hanya untuk memudahkan dan memperlancar," ujar Dwi.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Kombes Rikwanto mengungkap, surat tersebut hanya sebagai penegasan semata. Selama ini, setiap pemeriksaan maupun penggeledahan anggota Polri harus terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Polri.
"Itu hanya penegasan saja, ini sudah lama. Panggilan dari mana pun, kejaksaan, KPK. Itu pimpinan wajib tau dan didampingi," katanya.
Tujuannya kata Rikwanto, agar dilakukan pendampingan terhadap anggota Polri tersebut. "Pendampingan nanti yang dampingi propam atau hukum. Yang bermasalah dengan hukum laporkan ke pimpinannya, nanti didampingi," kata Rikwanto.
Sementara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif mengaku pihaknya belum menerima tembusan surat arahan Kapolri tersebut. "Kami belum terima surat itu, jadi kami belum bisa komentar tentang surat itu," kata Syarif.(ROL)
| Editor | : | TIS-ROL |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 08 Februari 2026, 08:28 WIB
Timnas Indonesia Jadi Runner-up Piala Asia Futsal 2026, Kalah Adu Penalti Lawan Iran
Minggu 07 September 2025
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Politik

Selasa 02 Juni 2026, 17:19 WIB
Wabup Bengkalis: Pancasila Bintang Penuntun Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia
Senin 01 Juni 2026
Memaknai Hari Lahir Pancasila, Merawat Persatuan di Tengah Keberagaman Riau
Senin 18 Mei 2026
Marjeni, SE.MM: Badan Pekerja Pelestarian Cagar Budaya Membantu Pemerintah Kabupaten Rohul Menginventarisir Semua Kawasan Cagar Budaya se-Rokan Hulu Beserta Statusnya
Senin 09 Maret 2026
Siti Aisyah Anggota DPR RI Komisi III Sosialisasi 4 Pilar di Skip Hulu, Rengat. Ajak Ustadz. Fitter Kumpala. 
Nasional

Rabu 03 Juni 2026, 20:11 WIB
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Lodewyk Pusung, Sehari Setelah Dipecat Prabowo Sebagai Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Rabu 03 Juni 2026
Profil Sony Sonjaya, Purnawirawan Polri Dicopot dari Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Kamis 28 Mei 2026, 06:45 WIB
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Kamis 28 Mei 2026
Kabur dari Rutan Pekanbaru, Tahanan Ini Ditangkap Warga di Dapur Kurban
Selasa 26 Mei 2026
Salat Idul Adha 1447H Akan Digelar di 349 Titik di Pekanbaru dan Dua Titik Lokasi Utama
Rabu 20 Mei 2026
Ketua PP Pekanbaru Iwan Pansa Akui Terima Rp50 Juta dari Kadis PUPR-PKPP Riau