Bawa Temuan Pansus ke Penegak Hukum
Beberapa elemen masyarakat yang menamakan diri sebagai
Koalisi Rakyat Riau mendatangai DPRD Riau, Jumat (25/11). Mereka meminta
sejumlah dokumen hasil temuan Tim Pansus Monitoring Lahan dan Perizinan
DPRD Riau unt<
Koalisi Rakyat Meminta Hasil Temuan Tim Pansus Monitoring dan Perizinan DPRD ditindak Secara Hukum
Sabtu 26 November 2016, 23:51 WIB
Beberapa elemen masyarakat yang menamakan diri sebagai
Koalisi Rakyat Riau mendatangai DPRD Riau, Jumat (25/11). Mereka meminta
sejumlah dokumen hasil temuan Tim Pansus Monitoring Lahan dan Perizinan
DPRD Riau unt<
PEKANBARU. Riaumadani.com - Beberapa elemen masyarakat yang menamakan diri sebagai Koalisi Rakyat Riau mendatangai DPRD Riau, Jumat (25/11). Mereka meminta sejumlah dokumen hasil temuan Tim Pansus Monitoring Lahan dan Perizinan DPRD Riau untuk ditindaklanjuti dengan gugatan hukum.
Elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi itu di antaranya, Green Peace, Jikalahari, FPI, Eyes On The Forest, BEM se-Riau dan beberapa NGO lainnya. Kedatangan Koalisi Rakyat Riau ini diterima Ketua Tim Pansus Mobitoring Lahan, Suhardiman Amby, Sugianto dan beberapa anggota Komisi A DPRD Riau lainnya. Dalam pertemuan itu Suhardiman Amby memaparkan beberapa temuan Tim Pansus. Di antaranya 301 ribu hektare lahan yang telah dirambah 600 perusahaan tanpa izin.
''Modusnya, mereka memiliki izin, tapi lahan yang digarap melebihi izin yang diberikan. Ini kami temukan di lapangan, dan data ini valid menggunakan citra satelit. Setiap perusahaan mayoritas memiliki kelebihan 3.000-4.000 hektare,'' tegas Suhardiman dalam pemaparannya, Jumat (25/11).
Melalui citra satelit juga terlihat, aksi yang dilakukan oleh korporasi nakal ini tidak hanya dengan membabat hutan, melainkan juga menutup aliran sungai.
''Ini kejahatan lingkunganya luar biasa. Sungai-sungai di sekitarnya juga rusak,'' ujarnya.
Dari 600 perusahaan hasil temuan tim, hanya 104 perusahaan yang terdaftar melakukan pembayaran pajak di Kanwil Pajak Riau. Itu pun tim menemukan bahwa pelaporan pajak mereka tidak dilakukan dengan benar. Potensi pajak yang dihitung Tim Pansus baru bersumber dari PPH, PPN dan PBB.
''Dari hitung-hitungan kami, potensi kerugian kita mencapai Rp104 triliun,'' tegasnya.
Sementara Kordinotar Koalisi Rakyat Riau AZ Fachri Yasin, mengatakan data dan informasi yang diperoleh oleh Tim Pansus akan segera ditindaklanjuti. Tim akan merumuskan aksi yang akan dilakukan, utamanya adalah melakukan gugatan hukum.''Yang jelas Desember ini kita sudah bersikap,'' tegas Yasin.(dik/nda)
Elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi itu di antaranya, Green Peace, Jikalahari, FPI, Eyes On The Forest, BEM se-Riau dan beberapa NGO lainnya. Kedatangan Koalisi Rakyat Riau ini diterima Ketua Tim Pansus Mobitoring Lahan, Suhardiman Amby, Sugianto dan beberapa anggota Komisi A DPRD Riau lainnya. Dalam pertemuan itu Suhardiman Amby memaparkan beberapa temuan Tim Pansus. Di antaranya 301 ribu hektare lahan yang telah dirambah 600 perusahaan tanpa izin.
''Modusnya, mereka memiliki izin, tapi lahan yang digarap melebihi izin yang diberikan. Ini kami temukan di lapangan, dan data ini valid menggunakan citra satelit. Setiap perusahaan mayoritas memiliki kelebihan 3.000-4.000 hektare,'' tegas Suhardiman dalam pemaparannya, Jumat (25/11).
Melalui citra satelit juga terlihat, aksi yang dilakukan oleh korporasi nakal ini tidak hanya dengan membabat hutan, melainkan juga menutup aliran sungai.
''Ini kejahatan lingkunganya luar biasa. Sungai-sungai di sekitarnya juga rusak,'' ujarnya.
Dari 600 perusahaan hasil temuan tim, hanya 104 perusahaan yang terdaftar melakukan pembayaran pajak di Kanwil Pajak Riau. Itu pun tim menemukan bahwa pelaporan pajak mereka tidak dilakukan dengan benar. Potensi pajak yang dihitung Tim Pansus baru bersumber dari PPH, PPN dan PBB.
''Dari hitung-hitungan kami, potensi kerugian kita mencapai Rp104 triliun,'' tegasnya.
Sementara Kordinotar Koalisi Rakyat Riau AZ Fachri Yasin, mengatakan data dan informasi yang diperoleh oleh Tim Pansus akan segera ditindaklanjuti. Tim akan merumuskan aksi yang akan dilakukan, utamanya adalah melakukan gugatan hukum.''Yang jelas Desember ini kita sudah bersikap,'' tegas Yasin.(dik/nda)
| Editor | : | Tis,RP |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Minggu 01 Februari 2026, 19:45 WIB
Pendidikan Kader Pertama Kader Loyalis DPC PKB Kota Pekanbaru Sukses Digelar
Jumat 30 Januari 2026
Bupati Bengkalis Resmikan Pembangunan Pengembangan RSU Mutiasari di Mandau
Selasa 13 Januari 2026
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik 
Nasional

Selasa 03 Februari 2026, 15:11 WIB
Bupati Bengkalis Hadiri Rakornas Bersama Kepala Daerah se-Indonesia
Selasa 03 Februari 2026
Bupati Bengkalis Hadiri Rakornas Bersama Kepala Daerah se-Indonesia
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 02 Februari 2026, 17:22 WIB
Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 Dimulai, Satlantas Polresta Pekanbaru Ajak Pelajar Tertib Lalu Lintas
Senin 02 Februari 2026
Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 Dimulai, Satlantas Polresta Pekanbaru Ajak Pelajar Tertib Lalu Lintas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat