Bawa Temuan Pansus ke Penegak Hukum
Beberapa elemen masyarakat yang menamakan diri sebagai
Koalisi Rakyat Riau mendatangai DPRD Riau, Jumat (25/11). Mereka meminta
sejumlah dokumen hasil temuan Tim Pansus Monitoring Lahan dan Perizinan
DPRD Riau unt<
Koalisi Rakyat Meminta Hasil Temuan Tim Pansus Monitoring dan Perizinan DPRD ditindak Secara Hukum
Sabtu 26 November 2016, 23:51 WIB
Beberapa elemen masyarakat yang menamakan diri sebagai
Koalisi Rakyat Riau mendatangai DPRD Riau, Jumat (25/11). Mereka meminta
sejumlah dokumen hasil temuan Tim Pansus Monitoring Lahan dan Perizinan
DPRD Riau unt<
PEKANBARU. Riaumadani.com - Beberapa elemen masyarakat yang menamakan diri sebagai Koalisi Rakyat Riau mendatangai DPRD Riau, Jumat (25/11). Mereka meminta sejumlah dokumen hasil temuan Tim Pansus Monitoring Lahan dan Perizinan DPRD Riau untuk ditindaklanjuti dengan gugatan hukum.
Elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi itu di antaranya, Green Peace, Jikalahari, FPI, Eyes On The Forest, BEM se-Riau dan beberapa NGO lainnya. Kedatangan Koalisi Rakyat Riau ini diterima Ketua Tim Pansus Mobitoring Lahan, Suhardiman Amby, Sugianto dan beberapa anggota Komisi A DPRD Riau lainnya. Dalam pertemuan itu Suhardiman Amby memaparkan beberapa temuan Tim Pansus. Di antaranya 301 ribu hektare lahan yang telah dirambah 600 perusahaan tanpa izin.
''Modusnya, mereka memiliki izin, tapi lahan yang digarap melebihi izin yang diberikan. Ini kami temukan di lapangan, dan data ini valid menggunakan citra satelit. Setiap perusahaan mayoritas memiliki kelebihan 3.000-4.000 hektare,'' tegas Suhardiman dalam pemaparannya, Jumat (25/11).
Melalui citra satelit juga terlihat, aksi yang dilakukan oleh korporasi nakal ini tidak hanya dengan membabat hutan, melainkan juga menutup aliran sungai.
''Ini kejahatan lingkunganya luar biasa. Sungai-sungai di sekitarnya juga rusak,'' ujarnya.
Dari 600 perusahaan hasil temuan tim, hanya 104 perusahaan yang terdaftar melakukan pembayaran pajak di Kanwil Pajak Riau. Itu pun tim menemukan bahwa pelaporan pajak mereka tidak dilakukan dengan benar. Potensi pajak yang dihitung Tim Pansus baru bersumber dari PPH, PPN dan PBB.
''Dari hitung-hitungan kami, potensi kerugian kita mencapai Rp104 triliun,'' tegasnya.
Sementara Kordinotar Koalisi Rakyat Riau AZ Fachri Yasin, mengatakan data dan informasi yang diperoleh oleh Tim Pansus akan segera ditindaklanjuti. Tim akan merumuskan aksi yang akan dilakukan, utamanya adalah melakukan gugatan hukum.''Yang jelas Desember ini kita sudah bersikap,'' tegas Yasin.(dik/nda)
Elemen masyarakat yang tergabung dalam koalisi itu di antaranya, Green Peace, Jikalahari, FPI, Eyes On The Forest, BEM se-Riau dan beberapa NGO lainnya. Kedatangan Koalisi Rakyat Riau ini diterima Ketua Tim Pansus Mobitoring Lahan, Suhardiman Amby, Sugianto dan beberapa anggota Komisi A DPRD Riau lainnya. Dalam pertemuan itu Suhardiman Amby memaparkan beberapa temuan Tim Pansus. Di antaranya 301 ribu hektare lahan yang telah dirambah 600 perusahaan tanpa izin.
''Modusnya, mereka memiliki izin, tapi lahan yang digarap melebihi izin yang diberikan. Ini kami temukan di lapangan, dan data ini valid menggunakan citra satelit. Setiap perusahaan mayoritas memiliki kelebihan 3.000-4.000 hektare,'' tegas Suhardiman dalam pemaparannya, Jumat (25/11).
Melalui citra satelit juga terlihat, aksi yang dilakukan oleh korporasi nakal ini tidak hanya dengan membabat hutan, melainkan juga menutup aliran sungai.
''Ini kejahatan lingkunganya luar biasa. Sungai-sungai di sekitarnya juga rusak,'' ujarnya.
Dari 600 perusahaan hasil temuan tim, hanya 104 perusahaan yang terdaftar melakukan pembayaran pajak di Kanwil Pajak Riau. Itu pun tim menemukan bahwa pelaporan pajak mereka tidak dilakukan dengan benar. Potensi pajak yang dihitung Tim Pansus baru bersumber dari PPH, PPN dan PBB.
''Dari hitung-hitungan kami, potensi kerugian kita mencapai Rp104 triliun,'' tegasnya.
Sementara Kordinotar Koalisi Rakyat Riau AZ Fachri Yasin, mengatakan data dan informasi yang diperoleh oleh Tim Pansus akan segera ditindaklanjuti. Tim akan merumuskan aksi yang akan dilakukan, utamanya adalah melakukan gugatan hukum.''Yang jelas Desember ini kita sudah bersikap,'' tegas Yasin.(dik/nda)
| Editor | : | Tis,RP |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
Jumat 17 Oktober 2025
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
Minggu 05 Oktober 2025
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
Rabu 27 Agustus 2025
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
Nasional

Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
Jumat 24 Oktober 2025
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Senin 20 Oktober 2025
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Selasa 07 Oktober 2025
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau