Selasa, 21 Juli 2026

Breaking News

  • DPD Waktu Indonesia Bangkit (WIB) Kabupaten Bengkalis Resmi Terbentuk   ●   
  • Arifudin Ahalik, "Jaga Aset Negara, FPAN Surati Dinas Perhubungan Provinsi Riau"   ●   
  • Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat   ●   
  • SMA N. 01.Sungai Apit Beri Penghargaan Kepada Dua Orang Siswanya yang Lolos mengikuti Paskibraka.  ini Harapan Kepsek   ●   
  • Usai Dugaan Gudang Solar Subsidi Terungkap, Pria Bernama Kasno Datangi Awak Media   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Nasional
Pakar politik dari Universitas Tadulako Palu
Dr. Darwisi: Jangan Ulangi Sejarah Kejatuhan Presiden
Kamis 03 November 2016, 23:10 WIB
Aksi demonstrasi umat Islam terkait pernyataan kontoversi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengutip salah satu ayat Alquran, Juma
PALU. Riaumadani. com  - Pakar politik dari Universitas Tadulako Palu Dr Darwis mengatakan kekuatan politik di Indonesia sudah harus menghindari kejadian berulang jatuhnya presiden karena kegaduhan politik melalui unjukrasa secara besar-besaran.

"Kita harus menghindari itu," katanya menanggapi rencana unjukrasa secara besar-besaran di seluruh Indonesia terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut Darwis, unjukrasa adalah hak politik masyarakat dan itu sah. Hanya saja perlu dihindari terjadinya gesekan yang mengarah pada lengsernya kepala negara/kepala pemerintahan yang sah. Darwis mengatakan dirinya kuatir unjukrasa besar tersebut beralih ke isu pelengseran Presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla.

"Jangan sampai isu ini beralih menurunkan Presiden, ini yang harus dihindari," katanya.

Dia menilai sejauh ini belum ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan Presiden dan kekuatan partai juga masih kuat mendukung Jokowi/Jusuf Kalla. "Kinerja pemerintahan masih bagus dan respons publik masih bagus. Itu hasil survei beberapa lembaga survei," katanya.

Menurut Darwis, Indonesia harus belajar dari alih kepemimpinan nasional dari era Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid. Alih kemimpinan pada tiga presiden RI itu selalu diwarnai dengan kegaduhan politik.

Ia pun meminta agar semua pihak menghindari isu SARA karena rentan disusupi oleh kepentingan asing, yang bisa merusak bangsa.

"Isu sara dihindari. Membangun demokrasi harus menghindari Sara. Saya prihatin mudah-mudahan ini tidak terjadi," katanya.(ROL) 


Editor :
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top