Keadilan Bukan Hanya Monopoli Pemegang Kekuasaan.
			
			SBY) memakai kacamatanya sebelum memberikan pemaparan saat menggelar 
jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 
Rabu (2/11).
			
					
										Disebut Punya Harta Rp 9 Triliun, SBY: Nauzubillahiminzalik
			
        		Kamis 03 November 2016, 01:34 WIB
        
			SBY) memakai kacamatanya sebelum memberikan pemaparan saat menggelar 
jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 
Rabu (2/11).
     			JAKARTA. Riaumadani. com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, membantah pemberitaan di salah satu televisi bahwa dirinya mempunyai harta sebesar Rp 9 triliun. SBY menilai kabar tersebut adalah fitnah keji.
"Perihal harta SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) Rp 9 triliun, nauzubillahiminzalik. Kalau benar, saya harusnya masuk daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia. Saya baca (majalahnya) sampai 10 kali tidak ada nama SBY di situ," katanya di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11).
SBY mengatakan pemberitaan hartanya Rp 9 triliun pertama kali disiarkan sebuah televisi dan sampai sekarang belum diralat dan belum ada permintaan maaf dari stasiun televisi tersebut kepada dirinya.
Ia menegaskan, bukan berencana melayangkan somasi atau sejenisnya, melainkan hanya mengutarakan fakta yang terjadi. Menurut dia, pemberitaan itu entah disengaja atau tidak kemudian diviralkan.
"Fitnah keji ini kalau saya punya kekuasaan pada era sekarang, barang kali yang memberitakan berita bohong itu sudah terbirit-birit dan dalam waktu tiga hari sudah ketemu siapa yang pertama menyebarkan," tegasnya.
SBY mengaku memiliki mimpi bahwa orang-orang sepertinya dan rakyat kebanyakan jika difitnah televisi dan pelaku sosial media, bisa mendapat perlakuan dan keadilan yang sama. "Karena keadilan bukan hanya monopoli pemegang kekuasaan. Termasuk saudara kita yang tidak punya pengacara," ujar dia.
SBY juga menyesalkan adanya pemberitaan salah satu televisi swasta yang menyebutkan dirinya selaku mantan Presiden RI menerima rumah seluas 5.000 meter persegi dari negara. Dia menegaskan, UU Nomor 7 tahun 1978 mengatur bahwa negara memberi sebuah rumah kediaman yang layak kepada mantan wakil presiden. Pada tahun 2014, UU itu dilengkapi dengan aturan luas tanahnya yang diberikan adalah maksimal 1.500 meter persegi.
"Dan yang diberikan negara kepada saya jumlahnya itu kurang dari 1.500 meter persegi. No guilty feeling, tenang dan bahagia menyebarkan berita (bohong) begitu," ujar SBY.
SBY menekankan dirinya ingin berbicara secara terbuka saja karena dia tidak menginginkan ada dusta. "Negeri ini negeri kita semua. Kita ingin pemerintahan Jokowi sukses tapi janganlah melakukan langkah tidak adil, mencederai harkat dan harga diri seseorang," kata SBY.
Pada konferensi pers di Puri Cikeas, salah satu hal yang dibicarakan SBY menyangkut pandangannya terhadap rencana unjuk rasa sejumlah kelompok organisasi massa di Jakarta pada 4 November 2016. SBY tidak menyediakan waktu tanya jawab dengan wartawan dalam konferensi pers tersebut karena enggan terjadi bias dalam hal-hal yang disampaikannya. (ROL)
     		
"Perihal harta SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) Rp 9 triliun, nauzubillahiminzalik. Kalau benar, saya harusnya masuk daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia. Saya baca (majalahnya) sampai 10 kali tidak ada nama SBY di situ," katanya di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/11).
SBY mengatakan pemberitaan hartanya Rp 9 triliun pertama kali disiarkan sebuah televisi dan sampai sekarang belum diralat dan belum ada permintaan maaf dari stasiun televisi tersebut kepada dirinya.
Ia menegaskan, bukan berencana melayangkan somasi atau sejenisnya, melainkan hanya mengutarakan fakta yang terjadi. Menurut dia, pemberitaan itu entah disengaja atau tidak kemudian diviralkan.
"Fitnah keji ini kalau saya punya kekuasaan pada era sekarang, barang kali yang memberitakan berita bohong itu sudah terbirit-birit dan dalam waktu tiga hari sudah ketemu siapa yang pertama menyebarkan," tegasnya.
SBY mengaku memiliki mimpi bahwa orang-orang sepertinya dan rakyat kebanyakan jika difitnah televisi dan pelaku sosial media, bisa mendapat perlakuan dan keadilan yang sama. "Karena keadilan bukan hanya monopoli pemegang kekuasaan. Termasuk saudara kita yang tidak punya pengacara," ujar dia.
SBY juga menyesalkan adanya pemberitaan salah satu televisi swasta yang menyebutkan dirinya selaku mantan Presiden RI menerima rumah seluas 5.000 meter persegi dari negara. Dia menegaskan, UU Nomor 7 tahun 1978 mengatur bahwa negara memberi sebuah rumah kediaman yang layak kepada mantan wakil presiden. Pada tahun 2014, UU itu dilengkapi dengan aturan luas tanahnya yang diberikan adalah maksimal 1.500 meter persegi.
"Dan yang diberikan negara kepada saya jumlahnya itu kurang dari 1.500 meter persegi. No guilty feeling, tenang dan bahagia menyebarkan berita (bohong) begitu," ujar SBY.
SBY menekankan dirinya ingin berbicara secara terbuka saja karena dia tidak menginginkan ada dusta. "Negeri ini negeri kita semua. Kita ingin pemerintahan Jokowi sukses tapi janganlah melakukan langkah tidak adil, mencederai harkat dan harga diri seseorang," kata SBY.
Pada konferensi pers di Puri Cikeas, salah satu hal yang dibicarakan SBY menyangkut pandangannya terhadap rencana unjuk rasa sejumlah kelompok organisasi massa di Jakarta pada 4 November 2016. SBY tidak menyediakan waktu tanya jawab dengan wartawan dalam konferensi pers tersebut karena enggan terjadi bias dalam hal-hal yang disampaikannya. (ROL)
| Editor | : | TIS.Re | 
| Kategori | : | Nasional | 
							Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com						
											
	Komentar Anda
	Berita Terkait
  Berita Pilihan
  
        
                        Internasional
        

        		Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
        
			Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025   
        		Rabu 09 Juli 2025
            
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
        		Rabu 11 Juni 2025
            
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
        		Kamis 08 Mei 2025
            
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
        
                        Politik
        

        		Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
        
			Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
        		Jumat 17 Oktober 2025
            
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
        		Minggu 05 Oktober 2025
            
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
        		Rabu 27 Agustus 2025
            
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
         Nasional         
        

        		Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
        
			Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
        		Senin 03 November 2025
            
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
        		Senin 03 November 2025
            
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
        		Jumat 24 Oktober 2025
            
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
  Terpopuler
01
            Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
            
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har        02
            Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
            
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern        03
            Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
            
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan        04
            Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
            
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK        05
            Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
            
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta  Klarifikasi Harta ke KPK        
  
         Pekanbaru         
        

        		Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
        
			Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
        		Senin 20 Oktober 2025
            
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
        		Selasa 07 Oktober 2025
            
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
        		Rabu 01 Oktober 2025
            
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim  Ditreskrimsus Polda Riau