Pembelian Mobil Dinas Pejabat Riau Senilai Rp 37 Miliar
oordinator FITRA Riau, Usman.
FITRA Riau Tolak Rencana Pembelian Mobil Dinas Pejabat Riau Senilai Rp 37 Miliar
Rabu 12 Oktober 2016, 08:19 WIB
oordinator FITRA Riau, Usman.
PEKANBARU, Riaumadani. com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk membatalkan rencana pembelian mobil dinas pejabat Riau senilai Rp37 miliar.
Hal ini dikatakan Koordinator FITRA Riau, Usman pada Riaueditor.com, Rabu (12/10/2016). Pembelian mobil dinas untuk para pejabat yang diajukan dalam APBD Perubahan 2016 tersebut, dinilai FITRA Riau tidak wajar. Karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat, apalagi dengan kondisi ekonomi rakyat yang sangat sulit saat ini.
Menurutnya, pengadaan mobil dinas itu seharusnya disikapi oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, karena masih ada program lain yang lebih mengutamakan masyarakat.
"Pembelian mobil dinas ini saya rasa belum terlalu urgent, dimana mobil dinas yang lama masih cukup layak untuk digunakan. Disamping itu mobil dinas yang diapakai oleh mantan pejabat sampai saat ini belum ada dilakukan penarikan," ujar Usman.
Usman menjelaskan, sebaiknya anggaran pembelian mobil dinas itu dialihkan ke hal yang lebih penting lagi, sebagai contoh, anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan saat ini yang berjumlah Rp1,8 milyar dirasa sangat minim.
Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Riau Komisi A, Edy Muhamad Yatim sangat mendukung protes yang disampaikan oleh FITRA Riau.
"Usulan penganggaran mobil dinas di APBD Perubahan 2016 itu sudah ditolak dewan. Kita sarankan agar rencana pembelian mobil dinas masuk dalam APBD murni tahun 2017 mendatang," kata Edy Yatim.
Menanggapi statmen dari anggota DPRD Riau dari Komisi A tersebut, FITRA Riau akan tetap berjuang untuk menggagalkannya. "Bila perlu kita akan mengajukan judicial review terhadap APBD tersebut," tegas Usman.
Hal ini dikatakan Koordinator FITRA Riau, Usman pada Riaueditor.com, Rabu (12/10/2016). Pembelian mobil dinas untuk para pejabat yang diajukan dalam APBD Perubahan 2016 tersebut, dinilai FITRA Riau tidak wajar. Karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat, apalagi dengan kondisi ekonomi rakyat yang sangat sulit saat ini.
Menurutnya, pengadaan mobil dinas itu seharusnya disikapi oleh Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, karena masih ada program lain yang lebih mengutamakan masyarakat.
"Pembelian mobil dinas ini saya rasa belum terlalu urgent, dimana mobil dinas yang lama masih cukup layak untuk digunakan. Disamping itu mobil dinas yang diapakai oleh mantan pejabat sampai saat ini belum ada dilakukan penarikan," ujar Usman.
Usman menjelaskan, sebaiknya anggaran pembelian mobil dinas itu dialihkan ke hal yang lebih penting lagi, sebagai contoh, anggaran untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan saat ini yang berjumlah Rp1,8 milyar dirasa sangat minim.
Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Riau Komisi A, Edy Muhamad Yatim sangat mendukung protes yang disampaikan oleh FITRA Riau.
"Usulan penganggaran mobil dinas di APBD Perubahan 2016 itu sudah ditolak dewan. Kita sarankan agar rencana pembelian mobil dinas masuk dalam APBD murni tahun 2017 mendatang," kata Edy Yatim.
Menanggapi statmen dari anggota DPRD Riau dari Komisi A tersebut, FITRA Riau akan tetap berjuang untuk menggagalkannya. "Bila perlu kita akan mengajukan judicial review terhadap APBD tersebut," tegas Usman.
| Editor | : | RE |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
Jumat 17 Oktober 2025
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
Minggu 05 Oktober 2025
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
Rabu 27 Agustus 2025
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
Nasional

Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
Jumat 24 Oktober 2025
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Senin 20 Oktober 2025
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Selasa 07 Oktober 2025
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau