Sekdaprov: Ada 10 SKPD Masuk Rapor Merah, Hasil Serapan APBD 2016

10 SKPD Provinsi Riau Rapor Merah

Rabu 31 Agustus 2016, 10:05 WIB

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi

PEKANBARU. Riaumadani. com - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi telah mengevaluasi hasil serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Riau 2016. Dan dari hasil evaluasi tersebut masih ada 10 SKPD yang mendapatkan rapor merah.

Ke 10 SKPD tersebut diantaranya, Dinas Komunikasi Informasi, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Dinas ESDM, Dinas Perkebunan, RS Petala Bumi, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BPBD, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan urusan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi mengatakan, ke 10 SKPD ini serapan anggaran dibawah 33 persen. Sedangkan dinas yang lain realisasi keuangan sudah diatas 40 persen.

"Sengaja kita mempetakannya ada yang merah kuning dan hijau. Ini untuk memberikan motivasi kepada SKPD ini agar menggenjot serapannya," tegas Ahmad Hijazi, Selasa (30/8/2016) petang di ruang rapat kerjanya.

Dijelaskannya, mengapa 10 SKPD ini lambat dalam merealisasikan anggarannya karena banyak regulasi di SKPD mereka yang tidak bisa cepat dilaksanakan. Termasuk untuk proses lelangnya, dan juga ada anggaran yang tidak bisa dijalankan.

"Kita setiap harinya akan memotivasi SKPD ini agar terus bekerja. Tapi nantinya, yang serapan rendah ini bisa saja langsung naik, karena proses pencairan fisiknya dalam beberapa bulan kedepan. Seperti di Dinas ESDM bisa mendapai 80 di bulan Oktober," tambahnya.

Sementara itu, untuk SKPD yang mendapatkan rapor kuning ada sebanyak 17 SKPD. 17 SKPD ini memiliki serapan keuangan diatas 33 persen, namun untuk realisai fisiknya masih jauh dari realisasi keuangannya.

17 SKPD tersebut yakni, Dinas Koperasi dan UMKM, BKP2D, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras), Sekretaris Dewan (Sekwan), Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Rumah Sakit Jiwa Tampan, Sekretariat Korpri, Dinas Pendapatan (Dispenda), dan Dinas Bina Marga, Sekretariat KPU.

Sedangkan untuk SKPD yang telah berhasil merealisasikan APBD diatas 44 persen ada 19 SKPD, baik realisasi keuangannya maupun realisasi fisiknya hampir seimbang. Namun tetap SKPD yang tinggi ini menjalankan programnya hingga akhir tahun.

19 SKPD dengan realisasi keuangan di atas 44 persen yakni, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Lingkungan Hidup, DPRD, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Badan Penghubung, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga.

Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan, Inspektorat, Badan Koordinasi dan Penyuluhan, Dinas Perhubungan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Perizinan Pelayanan Terpadu

"Sesuai dengan target mereka performance nya cukup baik. Bahkan ada yang mencapi 59 persen serapannya," ujar mantan Sekretaris Bappeda Provinsi Riau ini.

Sementara itu, untuk capaian realisasi keuangan secara keseluruhan mencapai 34.7 persen. Sedangkan untuk realisasi fisik sudah mencapai 58,04 persen. Ada selisih sebesar 24 persen dari keuangan.

"Selisih ini terjadi karena kegiatan APBD yang dilaksanakan oleh kontraktor atau swakelola, belum mengambil anggarannya. Jadi nanti setelah 100 persen pengerjaanya barulah keuangannya seimbang," tandasnya.**