Mantan Ketua MK Akil Mochtar Tersangka Korupsi Pilkada
Akil Moctar Mantan Ketua MK Divonis Seumur Hidup
Selasa 01 Juli 2014, 00:32 WIB
Akil Mochtar Mantan Ketua KPK Tertunduk saat di Putuskan hukuman seumur hidup oleh Hakim Tipikor
JAKARTA. Riaumadani.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membebaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dari kewajiban membayar denda dan uang pengganti kerugian negara seperti yang dituntut tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam amar putusannya, hakim menilai tidak relevan lagi jika Akil diwajibkan membayar denda dan uang pengganti kerugian negara karena hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya sudah maksimal.
Akil divonis penjara selama seumur hidup karena dianggap terbukti menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang terkait dengan penanganan sengketa pemilhan kepala daerah.
"Tuntutan penuntut umum mengenai denda, majelis berpendapat denda tidak relevan lagi karena dituntutannya maksimal sehingga tidak dapat diganti dengan pidana badan apabila denda tidak bisa dibayarkan," kata hakim Suwidya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin [30/6/2014].
Hakim menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Akil karena mempertimbangkan hal yang memberatkan Akil. Pertama, Akil melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam jabatannya sebagai ketua MK yang merupakan lembaga tinggi negara. MK, menurut hakim, merupakan benteng terakhir masyarakat dalam mencari keadilan.
"Selaku ketua lembaga tinggi, benteng terakhir masyarakat untuk mencari keadilan, seharusnya terdakwa memberikan teladan yang baik," kata Suwidya.
Hal memberatkan yang kedua, menurut dia, perbuatan Akil telah meruntuhkan wibawa MK. Diperlukan usaha yang sulit dan memerlukan waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada MK.
Menurut majelis hakim, Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa Pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas [Rp 3 miliar], Kalimantan Tengah [Rp 3 miliar], Pilkada Lebak, Banten [Rp 1 miliar], Pilkada Empat Lawang [Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS], dan Pilkada Kota Palembang [sekitar Rp 3 miliar].
Untuk Pilkada Kota Palembang, hakim menyatakan orang dekat Akil Muhtar Ependy terbukti menerima Rp 19,8 miliar dari Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito. Namun, majelis hakim tidak memperoleh kepastian mengenai total uang yang diterima Akil terkait Pilkada Kota Palembang itu.
Berdasarkan fakta persidangan, hanya menunjukkan adanya uang Rp 3 miliar yang disetorkan ke rekening perusahaan istri Akil, CV Ratu Samagat. Sementara itu, hakim menyatakan Akil tidak terbukti menerima suap sebagaimana Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait sengketa Pilkada Lampung Selatan sebesar Rp 500 juta.
Menurut hakim, berdasarkan fakta persidangan, uang yang diterima Akil tersebut tidak bertujuan untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Lampung Selatan. Ketua Majelis Hakim Suwidya menyatakan perbuatan Akil menerima Rp 500 juta merupakan gratifikasi.
Kemudian, hakim menyatakan Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan kedua yaitu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton [Rp 1 miliar], Kabupaten Pulau Morotai [Rp 2,989 miliar], Kabupaten Tapanuli Tengah [Rp 1,8 miliar], dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur [Rp 10 miliar].
Akil juga terbukti dalam dakwaan ketiga, yaitu menerima Rp 125 juta dari Wakil Gubernur Papua periode tahun 2006-2011 Alex Hesegem. Pemberian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga. Selain itu, hakim menyatakan Akil terbukti menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana sebesar Rp 7,5 miliar sebagaimana dakwaan keempat.
Terkait dengan pencucian uang, hakim menilai dakwaan pencucian yang diajukan tim jaksa KPK dalam dakwaan kelima dan keenam terbukti. Seusai dengan dakwaan kelima, Akil dianggap terbukti melakukan pencucian uang pada kurun waktu 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 atau saat Akil telah menjadi Hakim Konstitusi.
Nilai dugaan pencucian uangnya mencapai Rp 161, 080 miliar. Sedangkan menurut dakwaan keenam, Akil dianggap terbukti melakukan pencucian uang dalam kurun waktu 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Ketika itu Akil masih menjabat anggota DPR hingga akhirnya menjabat Hakim Konstitusi. Nilai dugaan pencucian uangnya sekitar Rp 20 miliar. **
Dalam amar putusannya, hakim menilai tidak relevan lagi jika Akil diwajibkan membayar denda dan uang pengganti kerugian negara karena hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya sudah maksimal.
Akil divonis penjara selama seumur hidup karena dianggap terbukti menerima suap, gratifikasi, dan melakukan pencucian uang terkait dengan penanganan sengketa pemilhan kepala daerah.
"Tuntutan penuntut umum mengenai denda, majelis berpendapat denda tidak relevan lagi karena dituntutannya maksimal sehingga tidak dapat diganti dengan pidana badan apabila denda tidak bisa dibayarkan," kata hakim Suwidya dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin [30/6/2014].
Hakim menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Akil karena mempertimbangkan hal yang memberatkan Akil. Pertama, Akil melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam jabatannya sebagai ketua MK yang merupakan lembaga tinggi negara. MK, menurut hakim, merupakan benteng terakhir masyarakat dalam mencari keadilan.
"Selaku ketua lembaga tinggi, benteng terakhir masyarakat untuk mencari keadilan, seharusnya terdakwa memberikan teladan yang baik," kata Suwidya.
Hal memberatkan yang kedua, menurut dia, perbuatan Akil telah meruntuhkan wibawa MK. Diperlukan usaha yang sulit dan memerlukan waktu lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada MK.
Menurut majelis hakim, Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa Pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas [Rp 3 miliar], Kalimantan Tengah [Rp 3 miliar], Pilkada Lebak, Banten [Rp 1 miliar], Pilkada Empat Lawang [Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS], dan Pilkada Kota Palembang [sekitar Rp 3 miliar].
Untuk Pilkada Kota Palembang, hakim menyatakan orang dekat Akil Muhtar Ependy terbukti menerima Rp 19,8 miliar dari Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyito. Namun, majelis hakim tidak memperoleh kepastian mengenai total uang yang diterima Akil terkait Pilkada Kota Palembang itu.
Berdasarkan fakta persidangan, hanya menunjukkan adanya uang Rp 3 miliar yang disetorkan ke rekening perusahaan istri Akil, CV Ratu Samagat. Sementara itu, hakim menyatakan Akil tidak terbukti menerima suap sebagaimana Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terkait sengketa Pilkada Lampung Selatan sebesar Rp 500 juta.
Menurut hakim, berdasarkan fakta persidangan, uang yang diterima Akil tersebut tidak bertujuan untuk mempengaruhi putusan sengketa Pilkada Lampung Selatan. Ketua Majelis Hakim Suwidya menyatakan perbuatan Akil menerima Rp 500 juta merupakan gratifikasi.
Kemudian, hakim menyatakan Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan kedua yaitu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton [Rp 1 miliar], Kabupaten Pulau Morotai [Rp 2,989 miliar], Kabupaten Tapanuli Tengah [Rp 1,8 miliar], dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur [Rp 10 miliar].
Akil juga terbukti dalam dakwaan ketiga, yaitu menerima Rp 125 juta dari Wakil Gubernur Papua periode tahun 2006-2011 Alex Hesegem. Pemberian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga. Selain itu, hakim menyatakan Akil terbukti menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana sebesar Rp 7,5 miliar sebagaimana dakwaan keempat.
Terkait dengan pencucian uang, hakim menilai dakwaan pencucian yang diajukan tim jaksa KPK dalam dakwaan kelima dan keenam terbukti. Seusai dengan dakwaan kelima, Akil dianggap terbukti melakukan pencucian uang pada kurun waktu 22 Oktober 2010 hingga 2 Oktober 2013 atau saat Akil telah menjadi Hakim Konstitusi.
Nilai dugaan pencucian uangnya mencapai Rp 161, 080 miliar. Sedangkan menurut dakwaan keenam, Akil dianggap terbukti melakukan pencucian uang dalam kurun waktu 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Ketika itu Akil masih menjabat anggota DPR hingga akhirnya menjabat Hakim Konstitusi. Nilai dugaan pencucian uangnya sekitar Rp 20 miliar. **
Editor | : | Laporan : TIS/TP |
Kategori | : | Hukum |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 18 Mei 2024, 08:45 WIB
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Sabtu 18 Mei 2024
*TERKAIT KONFLIK LAHAN PT. RPI Vs WARGA, FORKOPIMCAM KELAYANG RDP, DETEKSI DINI*
Kamis 16 Mei 2024
Keindahan Kiswah Ka'bah di Jakarta dari Perspektif Arsitek dan Ulama
Kamis 16 Mei 2024
RUDI WALKER PURBA BERHARAP PENYELESAIAN KONFLIK PT. RPI DENGAN WARGA KEDEPANKAN KEARIFAN LOKAL*
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Rabu 15 Mei 2024, 06:11 WIB
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 15 Mei 2024
Pj Gubri SF Hariyanto Lepas JCH Riau, Ini Pesan untuk Jemaah
Rabu 08 Mei 2024
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Walikota Pekanbaru ke PKB dan Nasdem