Anggaran Dana Desa
Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang di dampingi Wakil Bupati Bengkalis
H. Muhammad pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan 4 Kepala Desa
dan rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan pemerintahan desa . Senin
(16-5-2016
Bupati Bengkalis Amril: Manfaatkan Setiap Rupiah Dana Desa Dengan Sebaik-baiknya
Selasa 17 Mei 2016, 02:04 WIB
Bupati Bengkalis Amril Mukminin yang di dampingi Wakil Bupati Bengkalis
H. Muhammad pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan 4 Kepala Desa
dan rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan pemerintahan desa . Senin
(16-5-2016
BENGKALIS, Riaumadani. com - Seluruh Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Kabupaten Bengkalis harus benar-benar bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh hanya bermodalkan niat baik. Begitu juga dalam pemanfaatan dana desa.
Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan itu ketika membuka rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan pemerintahan desa di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (16/5/2016).
Ditegaskannya, setiap rupiah dana desa, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan pembangunan infrastruktur, sehingga berdampak pada percepatan perkembangan roda perekonomian masyarakat desa, serta harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Amril kembali mengingatkan, pada 13 April 2016, dia mengikuti rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Provinsi Riau bersama komisi pemberantasan korupsi (KPK), di pekanbaru.
Dalam rapat tersebut, imbuhnya, dia bersama Ketua DPRD Bengkalis, menandatangani semacam fakta integritas, yang berisi 9 butir upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara terintegrasi.
"Salah satu butirnya harus melaksanakan tata kelola dan pemanfaatan dana desa secara efektif dan akuntabel. Artinya, saat ini pengawasan pengelolaan dana desa juga diawasi KPK. Kalau boleh ditamsilkan, sekarang bahwa KPK juga sudah masuk desa," pesannya.
Karenanya, imbuh Amril lagi, setiap pemanfaatan dana desa harus benar-benar efektif, akuntabel, berdaya dan berhasil guna, serta dilakukan dengan tertib administrasi yang baik dan benar
"Kami tidak ingin mendengar ada Kades ataupun Penjabat Kades terjerat masalah hukum lantaran melakukan penyimpangan dalam pemanfaat dana desa," pesan Amril lagi.
Di bagian lain, Amril berharap, Rakor tersebut menghasilkan rumusan-rumusan penyelenggaran pemerintah desa yang implementatif yang muaranya, agar pola pembangunan Kabupaten Bengkalis dari desa untuk lima tahun ke depan, akslerasi keberhasilannya, baik secara kuantitas maupun kualitas dapat diwujudkan bersamaan dengan meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat
Hadir dalam Rakor yang diikuti 299 peserta, yaitu Kades (136 orang), Lurah (19), Ketua Badan Permusyaratan Desa (139) dan Camat se-Kabupaten Bengkali (8) itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Rahman Dwi Saputra. Pada kesempatan itu, Kajari juga memberikan pembekalan kepada peserta Rakor.
Selain Kajari, hadir dalam pembukaan Rakor yang ditaja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) itu, diantaranya Wakil Bupati H Muhammad, Pelaksana Tugas Asisten Tata Praja Hj Umi Kalsum, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril, dan Kepala BPMPD H Ismail.**
Bupati Bengkalis Amril Mukminin mengatakan itu ketika membuka rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan pemerintahan desa di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (16/5/2016).
Ditegaskannya, setiap rupiah dana desa, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan pembangunan infrastruktur, sehingga berdampak pada percepatan perkembangan roda perekonomian masyarakat desa, serta harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Amril kembali mengingatkan, pada 13 April 2016, dia mengikuti rapat koordinasi dan supervisi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Provinsi Riau bersama komisi pemberantasan korupsi (KPK), di pekanbaru.
Dalam rapat tersebut, imbuhnya, dia bersama Ketua DPRD Bengkalis, menandatangani semacam fakta integritas, yang berisi 9 butir upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara terintegrasi.
"Salah satu butirnya harus melaksanakan tata kelola dan pemanfaatan dana desa secara efektif dan akuntabel. Artinya, saat ini pengawasan pengelolaan dana desa juga diawasi KPK. Kalau boleh ditamsilkan, sekarang bahwa KPK juga sudah masuk desa," pesannya.
Karenanya, imbuh Amril lagi, setiap pemanfaatan dana desa harus benar-benar efektif, akuntabel, berdaya dan berhasil guna, serta dilakukan dengan tertib administrasi yang baik dan benar
"Kami tidak ingin mendengar ada Kades ataupun Penjabat Kades terjerat masalah hukum lantaran melakukan penyimpangan dalam pemanfaat dana desa," pesan Amril lagi.
Di bagian lain, Amril berharap, Rakor tersebut menghasilkan rumusan-rumusan penyelenggaran pemerintah desa yang implementatif yang muaranya, agar pola pembangunan Kabupaten Bengkalis dari desa untuk lima tahun ke depan, akslerasi keberhasilannya, baik secara kuantitas maupun kualitas dapat diwujudkan bersamaan dengan meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat
Hadir dalam Rakor yang diikuti 299 peserta, yaitu Kades (136 orang), Lurah (19), Ketua Badan Permusyaratan Desa (139) dan Camat se-Kabupaten Bengkali (8) itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Rahman Dwi Saputra. Pada kesempatan itu, Kajari juga memberikan pembekalan kepada peserta Rakor.
Selain Kajari, hadir dalam pembukaan Rakor yang ditaja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) itu, diantaranya Wakil Bupati H Muhammad, Pelaksana Tugas Asisten Tata Praja Hj Umi Kalsum, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril, dan Kepala BPMPD H Ismail.**
| Editor | : | Laporan Alif,RE |
| Kategori | : | Bengkalis |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
Jumat 17 Oktober 2025
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
Minggu 05 Oktober 2025
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
Rabu 27 Agustus 2025
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
Nasional

Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
Jumat 24 Oktober 2025
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Senin 20 Oktober 2025
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Selasa 07 Oktober 2025
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau