Pembangunan LP Bagansiapiapi
Bupati Suyatno saat menyerahkan plakat kenangan-kenangan dalam kunjungan kemekumham ke Bagansiapiapi
Kemenkumhan Janji Akan Perioritas Pembangunan LP Bagansiapiapi
Senin 18 April 2016, 15:33 WIB
Bupati Suyatno saat menyerahkan plakat kenangan-kenangan dalam kunjungan kemekumham ke Bagansiapiapi
BAGAN SIAPIAPI. Riaumadani. com - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menghibahkan Lahan seluas 4 hektar kepada pihak kementrian Hukum dan hak azazi Manusia (kemenkumham) Republik Indonesia (RI), guna membangun Rumah Tahanan (Rutan) yang Baru.
Pasalnya, Kondisi Rutan kelas II Bagansiapiapi yang terletak dijalan Dr Pratomo itu saat ini kondisinya sudah padat (over Clowded).
Mentri Hukum dan Ham RI, Yassona Laoly menyambut baik itikad dari Pemkab Rohil yang membantu memberikan lahan hibah kepada kanwil hukum dan ham propinsi Riau. Dalam hal hal pembangunan lapas atau rutan kemenkumham memang kekurangan anggaran, makanya apa yang menjadi itikad pemkab rohil ini sangat baik. "Insya Allah jika dananya tersedia di Anggaran pendapatan Belanja Negara (ABPN) Perubahan nanti, maka pembangunan Rutan Cabang Bagansiapiapi akan diprioritaskan pembangunannya,"janjinya Sabtu, (16/4/2016) kemaren.
Sementara itu, Bupati Rohil, H Suyatno Amp mengaku Kondisi cabang rutan Bagansiapiapi memang sudah tidak mampu lagi menampung jumlah tahanan dan narapidana (napi) yang seharusnya diisi 98 orang diisi 699 orang sehingga terjadi over kapasitasnya 613 persen.
"Nah, agar para tahanan dan napi merasa lebih nyaman selama menjalani hukuman dan pembinaan dilapas, maka kita berniat menghibahkan lahan agar pihak kemenkumham bisa membangun Rutan yang baru,"terangnya
Penyerahan Serifikat tanah itu disaksikan langsung oleh Kemenkumham RI, Yassona Laoly, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) H Arsyad Juliandirachman, Kanwil kemenkumham Propinsi Riau Dr Ferdinan Siagian. Dengan Hibah lahan ini Suyatno selain berharap terealisasinya pembangunan rutan yang baru juga meminta kepada kemenkumham agar status Cabang Rutan Bagansiapiapi tipe B ini dinaikkan statusnya ketipe C, "harapnya.
Diterangkan Suyatno, pemkab Rohil sebutnya sudah lama berencana ingin membangun rutan cabang bagansiapiapi yang baru. Namun, baru saat ini kita mendapatkan lampu hijau dari pihak kemenkumham RI. Sebelumnya kita juga telah menyiapkan lahan yang terletak di simpang dua ratus, kepenghuluan parit aman seluas lebih kurang 14 hakter dan dihibahkan kepihak Rutan Bagansiapiapi seluas 5 Hakter untuk membangun Rutan baru. Sayangnya, lahan yang kita hibahkan tersebut tidak cocok untuk membangun rutan baru karena lahannya sering digenangi oleh air, "ujarnya.
Sementara itu, kanwil kemenkumham Propinsi Riau Dr Ferdinan Siagian mengatakan kalau kedatangan mentri hukum dan Ham ke Rohil untuk melihat secara langsung kondisi Rutan cabang Bagansiapiapi yang merupakan cabang rutan terpadat diindonesia. Dengan kondisi rutan yang sangat padat ini tentunya menimbulkan banyak persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi, baik itu tupoksi dalam perawatan tahanan maupun pembinaan narapidana.
Selain itu, persoalan lain yang dialami oleh pihak rutan bagansiapiapi yakni kekurangan jumlah petugas, tempat sangat terbatas, dan bangunan yang sudah cukup tua. Nah, Kondisi demikian tentunya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Kemudian letak rutan Bagansiapiapi juga sudah tidak lagi strategis dari sisi keamanan dan kenyamanan lingkungan karena berada ditengah-tengah kota dan berdekatan dengan pemukiman penduduk, "ujar Ferdinan.
Dijelaskan Ferdinan lagi, ide awal rencana pemindahan cabang rutan Bagansiapiapi ini berasal dari mantan Bupati Rohil, H Annas Maamun. Dimana pada saat itu beliau ingin melakukan tukar menukar aset Ruislagh rutan yang akan dijadikan perumahan dinas para dokter yang bertugas di RSUD Dr RM Pratomo. Pemkab rohil saat itu menyiapkan lahan seluas 14 hakter, "kemudian kita telah melakukan koordinasi dengan pemkab rohil untuk meninndaklanjuti Ruislagh dan melakukan peninjauan terhadap lahan tersebut"bebernya
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), H Arsyad Juliandirachman mengatakan terjadinya over kapasitas dikarenakan jumlah penduduk rohil sudah bertambah. Semenjak Rohil dimekarkan dari kabupaten induk bengkalis itu penduduknya hanya sekitar 400 ribu jiwa, saat ini jumlah penduduknya telah mencapai 700 ribu jiwa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk ini tentunya kondisi lapas bagansiapiapi memang tidak bisa lagi dijadikan sebagai tempat pembinaan karena sudah tidak memenuhi persyaratan lagi, "katanya Andi Rahman.
Kunjungan kerja (kunker) Mentri Hukum dan Ham itu selain dihadiri oleh Plt Gubri Asyad Juliandirachman, Kanwil kemenkumham Riau Ferdinan Siagian, juga turun dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) terpilih Drs Jamiluddin, kapolres Rohil AKBP Subiantoro SH Sik, Dandim 0321 Rohil Kapt Arh Bambang Sukisworo, Wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kosim SE beserta Anggota, Plt Sekdakab Rohil Drs H Surya Arfan Msi, Anggota DPRD Riau Siswadja Muljadi, para Pimpinan SKPD Rohil, tokoh adat, tokoh pemuda, pemuka agama dan undangan penting lainnya. (adv/hms)
Pasalnya, Kondisi Rutan kelas II Bagansiapiapi yang terletak dijalan Dr Pratomo itu saat ini kondisinya sudah padat (over Clowded).
Mentri Hukum dan Ham RI, Yassona Laoly menyambut baik itikad dari Pemkab Rohil yang membantu memberikan lahan hibah kepada kanwil hukum dan ham propinsi Riau. Dalam hal hal pembangunan lapas atau rutan kemenkumham memang kekurangan anggaran, makanya apa yang menjadi itikad pemkab rohil ini sangat baik. "Insya Allah jika dananya tersedia di Anggaran pendapatan Belanja Negara (ABPN) Perubahan nanti, maka pembangunan Rutan Cabang Bagansiapiapi akan diprioritaskan pembangunannya,"janjinya Sabtu, (16/4/2016) kemaren.
Sementara itu, Bupati Rohil, H Suyatno Amp mengaku Kondisi cabang rutan Bagansiapiapi memang sudah tidak mampu lagi menampung jumlah tahanan dan narapidana (napi) yang seharusnya diisi 98 orang diisi 699 orang sehingga terjadi over kapasitasnya 613 persen.
"Nah, agar para tahanan dan napi merasa lebih nyaman selama menjalani hukuman dan pembinaan dilapas, maka kita berniat menghibahkan lahan agar pihak kemenkumham bisa membangun Rutan yang baru,"terangnya
Penyerahan Serifikat tanah itu disaksikan langsung oleh Kemenkumham RI, Yassona Laoly, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) H Arsyad Juliandirachman, Kanwil kemenkumham Propinsi Riau Dr Ferdinan Siagian. Dengan Hibah lahan ini Suyatno selain berharap terealisasinya pembangunan rutan yang baru juga meminta kepada kemenkumham agar status Cabang Rutan Bagansiapiapi tipe B ini dinaikkan statusnya ketipe C, "harapnya.
Diterangkan Suyatno, pemkab Rohil sebutnya sudah lama berencana ingin membangun rutan cabang bagansiapiapi yang baru. Namun, baru saat ini kita mendapatkan lampu hijau dari pihak kemenkumham RI. Sebelumnya kita juga telah menyiapkan lahan yang terletak di simpang dua ratus, kepenghuluan parit aman seluas lebih kurang 14 hakter dan dihibahkan kepihak Rutan Bagansiapiapi seluas 5 Hakter untuk membangun Rutan baru. Sayangnya, lahan yang kita hibahkan tersebut tidak cocok untuk membangun rutan baru karena lahannya sering digenangi oleh air, "ujarnya.
Sementara itu, kanwil kemenkumham Propinsi Riau Dr Ferdinan Siagian mengatakan kalau kedatangan mentri hukum dan Ham ke Rohil untuk melihat secara langsung kondisi Rutan cabang Bagansiapiapi yang merupakan cabang rutan terpadat diindonesia. Dengan kondisi rutan yang sangat padat ini tentunya menimbulkan banyak persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi, baik itu tupoksi dalam perawatan tahanan maupun pembinaan narapidana.
Selain itu, persoalan lain yang dialami oleh pihak rutan bagansiapiapi yakni kekurangan jumlah petugas, tempat sangat terbatas, dan bangunan yang sudah cukup tua. Nah, Kondisi demikian tentunya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Kemudian letak rutan Bagansiapiapi juga sudah tidak lagi strategis dari sisi keamanan dan kenyamanan lingkungan karena berada ditengah-tengah kota dan berdekatan dengan pemukiman penduduk, "ujar Ferdinan.
Dijelaskan Ferdinan lagi, ide awal rencana pemindahan cabang rutan Bagansiapiapi ini berasal dari mantan Bupati Rohil, H Annas Maamun. Dimana pada saat itu beliau ingin melakukan tukar menukar aset Ruislagh rutan yang akan dijadikan perumahan dinas para dokter yang bertugas di RSUD Dr RM Pratomo. Pemkab rohil saat itu menyiapkan lahan seluas 14 hakter, "kemudian kita telah melakukan koordinasi dengan pemkab rohil untuk meninndaklanjuti Ruislagh dan melakukan peninjauan terhadap lahan tersebut"bebernya
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), H Arsyad Juliandirachman mengatakan terjadinya over kapasitas dikarenakan jumlah penduduk rohil sudah bertambah. Semenjak Rohil dimekarkan dari kabupaten induk bengkalis itu penduduknya hanya sekitar 400 ribu jiwa, saat ini jumlah penduduknya telah mencapai 700 ribu jiwa. Dengan bertambahnya jumlah penduduk ini tentunya kondisi lapas bagansiapiapi memang tidak bisa lagi dijadikan sebagai tempat pembinaan karena sudah tidak memenuhi persyaratan lagi, "katanya Andi Rahman.
Kunjungan kerja (kunker) Mentri Hukum dan Ham itu selain dihadiri oleh Plt Gubri Asyad Juliandirachman, Kanwil kemenkumham Riau Ferdinan Siagian, juga turun dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) terpilih Drs Jamiluddin, kapolres Rohil AKBP Subiantoro SH Sik, Dandim 0321 Rohil Kapt Arh Bambang Sukisworo, Wakil Ketua DPRD Rohil Abdul Kosim SE beserta Anggota, Plt Sekdakab Rohil Drs H Surya Arfan Msi, Anggota DPRD Riau Siswadja Muljadi, para Pimpinan SKPD Rohil, tokoh adat, tokoh pemuda, pemuka agama dan undangan penting lainnya. (adv/hms)
| Editor | : | ishaq,y,Ro |
| Kategori | : | Rohil |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham