PEKANARU, Riaumadani. com -  Tim pemenangan Prabowo-Hatta menargetkan 80 persen suara, yang  terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap [DPT] yang ada di Riau, hal ini dikatakan oleh Ketua Nasional Pemenangan Prabowo-Hatta Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH, M,Hum, kepada wartawan usai menyampaikan orasinya pada kampanye Prabowo-Hatta di Pekanbaru, Jumat [21/06/14].

"Jika Prabowo menang menjadi Presiden, hak-hak khusus untuk Riau Pasti ada, seperti pembagian hasil kekayaan alam antara pusat dengan Riau akan lebih cukup,"katanya.

Dijelaskannya, hal itu sangat mudah dilakukan dan gampang diwujudkan, jika birokrasi di Indonesia bebas dari korupsi-korupsi.

Ketika di tanya wartawan menegenai hak pilih warga NU, Mahfud MD menjelaskan. NU, bukanlah orgnisasi Politik tetapi warga Nahdiyin [NU}bebas memilh calonnya seperti saya pilih Pak Prabowo - Hatta, ujarnya.

"Saya berharap, setelah saya berkeliling ini, semoga jumlah pendukung Prabowo terus  meningkat, sehingga Prabowo menjadi Presiden Indonesia nantinya," jelasnya.

Dalam orasi politiknya Mahfud MD, membantah telah menyebut presiden Soekarno terlibat pelanggaran HAM. Menurut Mahfud, ada pembelokan masalah terkait pemberitaan tersebut,seperti yang diberitakan beberapa media Nasional..

"Saya membantah keras penulisan berita di media massa yang menyebutkan saya mengatakan 'Bung Karno terlibat pelanggaran HAM. Penulisan berita itu jelas disengaja untuk membelokkan masalah," kata Mahfud dalam klarifikasinya kepada para peserta yang hadir.

Menurut Mahfud, di depan ratusan orang dan puluhan wartawan, dirinya hanya mengatakan bahwa apabila membicarakan pelanggaran HAM masa lalu harus ditanyakan pelanggaran HAM masa lalu yang mana.

Sebab, lanjut Mahfud, pelanggaran HAM masa lalu itu banyak. Kalau diurut, pada 1998 ada pelanggaran HAM saat reformasi, tahun 1991 ada pelanggaran HAM di Dili, di Talangsari, tahun 1984 ada pelanggaran HAM di Priok.

Tahun 1965 ada pelanggaran HAM pra G30-S-PKI dan pasca G30-S-PKI. Sebelum itu, ada pembantaian terhadap orang-orang NU dan jenderal-jenderal, sementara sesudahnya ada pembantaian terhadap ratusan ribu orang-orang yang dianggap PKI.

Untuk kejadian sebelum G30-S-PKI, Bung Karno sebagai presiden harus bertanggung jawab atas peristiwa itu. Sesudah itu, Soeharto yang harus bertanggung jawab atas pembantaian ratusan ribu PKI itu.

Oleh sebab itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengajak rekonsiliasi mengakhiri konflik dan membangun kerukunan membangun bangsa ke depan.

"Tak perlu lagi mengungkit-ungkit masa lalu. Sebab semua itu terjadi karena situasi politik saat itu. Saya merasa Tribunnews sering sengaja membuat potongan berita yang sengaja dibelokkan untuk membuat sensasi. Coba disetel lagi rekamannya, tak ada kata Bung Karno melanggar HAM. Intinya saya mengajak rekonsiliasi saja, tak usah mencari-cari. Hasto seharusnya membaca juga berita aslinya, jangan langsung menjawab Tribunnews," ujar Mahfud.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menuding mantan Presiden Soekarno juga ikut bertanggung jawab dan terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat ia memerintah.

Mahfud mengatakan, jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak yang kena. Bahkan, Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya sekalipun harus bertanggung jawab.

"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya.
   
Semetara Mantan Mentri Dalam Negri [Mendagri], Letjen [Purn] Syarwan Hamid putra daerah Riau kelahiran Siak, didepan pendukung Prabowo menyebutkan dirinya mendukung Prabowo-Hatta, untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, tapi dirinya mengajukan suatu persyaratan khusus untuk Provinsi Riau. Hal itu diungkapkannya saat melakukan orasi dalam kampanye Capres Prabowo-Hatta di Pekanbaru, Jumat [20/06/14].

"Saya mendukung memang mendukung Prabowo, karena ada keinginan saya untuk Provinsi Riau, kalau nantinya dia terpilih saya minta Prabowo harus memperhatikan Riau, jangan seperti sekarang,  dipandang sebelah mata saja," ujarnya.

Dituturkannya, hal ini telah ia sampaikan kepada Prabowo di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

"Jika Prabowo nantinya terpilih menjadi Presiden, tapi janji ini tidak ditepatinya maka saya lah orang yang pertama yang mengkritik Prabowo, " ujar Sawan Hamid. **.