Rasionalisasi ASN Tamatan SMA
Wako Pekanbaru. DR.H.Firdaus.ST.MT
Pemko Tunggu Arahan Pemerintah Pusat Tentang Rasionalisasi ASN Tamatan SMA
Selasa 15 Maret 2016, 05:54 WIB
Wako Pekanbaru. DR.H.Firdaus.ST.MT
PEKANBARU. Riaumadani. com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie, mengatakan, Pemerintah Kota Pekanbaru masih menunggu arahan terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang akan merasionalisasi Aparataur Sipil Negara tamatan SMA tahun 2017 mendatang.
"Kita masih tunggu arahan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), tentang kebijakan itu. Seperti untuk Petunjuk Teknis (Juknis), pasalnya, kita menganut sistem kepegawaian Unified System," kata Kepala BKD, Senin (14/3).
Rozie menjelaskan, Unfied system yang dimaksud adalah suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekruitmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun, dilaksanakan oleh suatu lembaga di tingkat nasional, yang khusus dibentuk untuk keperluan. Artinya, sistem kepegawaian yang saling berintegrasi secara nasional.
Untuk itulah, bila hal itu menjadi kebijakan nasional, tentu mau tidak mau Pemerintah Daerah harus mengikutinya.
"Karena kebijakan dari tingkat nasional, mau tidak mau, Sami'na Wa Atho'na (kami mendengar dan kami taat), jadi, kalau ada keberatan, maka akan kita sampaikan ke pemerintah ditingkat nasional. Untuk jumlah PNS, lingkup Pemko Pekanbaru, tamatan SMA, ada 1.600 orang," jelas Rozie.
Sebelumnya diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re?formasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan, tahun 2017, akan diberlakukan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil. Rasionalisasi kata Yuddy, tidak identik dengan pensiun dini, apalagi sampai kepada pemecatan.**
"Kita masih tunggu arahan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), tentang kebijakan itu. Seperti untuk Petunjuk Teknis (Juknis), pasalnya, kita menganut sistem kepegawaian Unified System," kata Kepala BKD, Senin (14/3).
Rozie menjelaskan, Unfied system yang dimaksud adalah suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekruitmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun, dilaksanakan oleh suatu lembaga di tingkat nasional, yang khusus dibentuk untuk keperluan. Artinya, sistem kepegawaian yang saling berintegrasi secara nasional.
Untuk itulah, bila hal itu menjadi kebijakan nasional, tentu mau tidak mau Pemerintah Daerah harus mengikutinya.
"Karena kebijakan dari tingkat nasional, mau tidak mau, Sami'na Wa Atho'na (kami mendengar dan kami taat), jadi, kalau ada keberatan, maka akan kita sampaikan ke pemerintah ditingkat nasional. Untuk jumlah PNS, lingkup Pemko Pekanbaru, tamatan SMA, ada 1.600 orang," jelas Rozie.
Sebelumnya diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re?formasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan, tahun 2017, akan diberlakukan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil. Rasionalisasi kata Yuddy, tidak identik dengan pensiun dini, apalagi sampai kepada pemecatan.**
| Editor | : | Boy Indra |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham