Rasionalisasi ASN Tamatan SMA
Wako Pekanbaru. DR.H.Firdaus.ST.MT
Pemko Tunggu Arahan Pemerintah Pusat Tentang Rasionalisasi ASN Tamatan SMA
Selasa 15 Maret 2016, 05:54 WIB
Wako Pekanbaru. DR.H.Firdaus.ST.MT
PEKANBARU. Riaumadani. com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, Azharisman Rozie, mengatakan, Pemerintah Kota Pekanbaru masih menunggu arahan terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang akan merasionalisasi Aparataur Sipil Negara tamatan SMA tahun 2017 mendatang.
"Kita masih tunggu arahan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), tentang kebijakan itu. Seperti untuk Petunjuk Teknis (Juknis), pasalnya, kita menganut sistem kepegawaian Unified System," kata Kepala BKD, Senin (14/3).
Rozie menjelaskan, Unfied system yang dimaksud adalah suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekruitmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun, dilaksanakan oleh suatu lembaga di tingkat nasional, yang khusus dibentuk untuk keperluan. Artinya, sistem kepegawaian yang saling berintegrasi secara nasional.
Untuk itulah, bila hal itu menjadi kebijakan nasional, tentu mau tidak mau Pemerintah Daerah harus mengikutinya.
"Karena kebijakan dari tingkat nasional, mau tidak mau, Sami'na Wa Atho'na (kami mendengar dan kami taat), jadi, kalau ada keberatan, maka akan kita sampaikan ke pemerintah ditingkat nasional. Untuk jumlah PNS, lingkup Pemko Pekanbaru, tamatan SMA, ada 1.600 orang," jelas Rozie.
Sebelumnya diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re?formasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan, tahun 2017, akan diberlakukan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil. Rasionalisasi kata Yuddy, tidak identik dengan pensiun dini, apalagi sampai kepada pemecatan.**
"Kita masih tunggu arahan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), tentang kebijakan itu. Seperti untuk Petunjuk Teknis (Juknis), pasalnya, kita menganut sistem kepegawaian Unified System," kata Kepala BKD, Senin (14/3).
Rozie menjelaskan, Unfied system yang dimaksud adalah suatu sistem kepegawaian yang manajemen kepegawaiannya mulai dari rekruitmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai penggajian dan pensiun, dilaksanakan oleh suatu lembaga di tingkat nasional, yang khusus dibentuk untuk keperluan. Artinya, sistem kepegawaian yang saling berintegrasi secara nasional.
Untuk itulah, bila hal itu menjadi kebijakan nasional, tentu mau tidak mau Pemerintah Daerah harus mengikutinya.
"Karena kebijakan dari tingkat nasional, mau tidak mau, Sami'na Wa Atho'na (kami mendengar dan kami taat), jadi, kalau ada keberatan, maka akan kita sampaikan ke pemerintah ditingkat nasional. Untuk jumlah PNS, lingkup Pemko Pekanbaru, tamatan SMA, ada 1.600 orang," jelas Rozie.
Sebelumnya diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Re?formasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan, tahun 2017, akan diberlakukan rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil. Rasionalisasi kata Yuddy, tidak identik dengan pensiun dini, apalagi sampai kepada pemecatan.**
| Editor | : | Boy Indra |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Rabu 29 Oktober 2025, 14:26 WIB
Bertemu Menteri Imigrasi, Ketua IWO Riau Tegaskan Komitmen Jadi Mitra Strategis Imigrasi dan Lapas
Jumat 17 Oktober 2025
Rohul Catat Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Riau, Bukti Kepemimpinan Visioner Bupati Anton dan Wabup Syafaruddin Poti
Minggu 05 Oktober 2025
Tim Gabungan Avsec dan Lanud RSN Gagalkan Penyelundupan Narkotika Jenis Sabu Seberat Hampir 1Kg
Rabu 27 Agustus 2025
Kejari Rohul Tahan LA Kepsek dan R Bendahara SMAN 1 Ujung Batu
Nasional

Senin 03 November 2025, 22:19 WIB
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
Pemprov Riau Tegaskan Gubernur Abdul Wahid Tak Terjaring OTT KPK
Senin 03 November 2025
PT. Tunggal Perkasa Plantations Giat Sosial, Fogging Permukiman Warga Cegah DBD
Jumat 24 Oktober 2025
Pemerintah Indonesia Resmi Bolehkan Umroh Mandiri Tanpa Biro Travel
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Senin 20 Oktober 2025, 07:04 WIB
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Senin 20 Oktober 2025
Dani Nursalam Pimpin LKP DPW PKB Riau, Abdul Wahid: Kader Harus Jadi Penjaga Ideologi dan Aspirasi Masyarakat
Selasa 07 Oktober 2025
Dugaan Adanya SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru, Sekwan Hambali Diperiksa Kejari
Rabu 01 Oktober 2025
Dua Pelaku Pengoplos Gas LPG Bersubsidi Dibekuk Tim Ditreskrimsus Polda Riau