Walikota : Setiap SKPD Wajib Terapkan KTR
Walikota Pekanbaru DR.H.Firdaus.ST.MT
Pemko Pekanbaru Terapkan Kawasan Tanpa Rokok
Selasa 16 Februari 2016, 12:28 WIB
Walikota Pekanbaru DR.H.Firdaus.ST.MT
PEKANBARU. Riaumadani. com - Pemerintah Kota Pekanbaru akan membuat ruang khusus bagi para pegawai perokok di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungannya. Rencana pembuatan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan untuk menghargai hak para perokok yang merupakan Hak Asasi setiap orang.
''Untuk memberikan hak kepada para perokok, kita akan buat ruang khusus di setiap SKPD, karena para perokok juga harus menghormati hak terhadap setiap orang yang tidak merokok agar tak terganggu dengan asap rokok, makanya rencana itu akan dilaksanakan. Kita juga minta kepada SKPD untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesegera mungkin,'' ujar Walikota Pekanbaru, Firdaus, Senin (15/02/2016).
Setiap SKPD, kata wako, wajib menerapkan KTR terutama dilingkungan pendidikan, karena Satker itu merupakan pencetak generasi bangsa kedepan, tentu para pelajar harus menjadi orang- orang yang sehat.
Selain itu, KTR juga harus dilakukan pada konsentrasi massal seperti didaerah perkantoran lain, karena memandang masih banyak orang lain yang membutuhkan udara yang lebih sehat tanpa asap rokok untuk kesehatan yang lebih baik.
Dengan menerapkan KTR, bukan berarti melarang untuk mengkonsumsi rokok, melainkan lebih ditekankan agar kesadaran tiap orang untuk tidak merokok disembarang tempat terutama di tempat umum. Dengan demikian bahaya asap rokok dapat diminimalisasi dan diharapkan dapat mengurangi.
"Sebagaimana diketahui, bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat menimbulkan kanker, jantung dan penyakit berbahaya lainnya," katanya.
Untuk merealisasikan perencanaan itu, Walikota Firdaus, melalui timnya akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan sekolah, perkantoran, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Menurut Dia lingkungan sekolah merupakan kawasan untuk edukasi, begitu juga dengan rumah sakit yang merupakan daerah kesehatan yang wajib tanpa asap rokok.
"Kita sarankan dan instruksikan seluruh SKPD agar segera menerapkan KTR, segera jalankan program ini, dengan begitu para Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau masyarakat yang sedang melakukan pengurusan di SKPD merasa lebih dihargai akan haknya," tegas wako mengakhiri.**
''Untuk memberikan hak kepada para perokok, kita akan buat ruang khusus di setiap SKPD, karena para perokok juga harus menghormati hak terhadap setiap orang yang tidak merokok agar tak terganggu dengan asap rokok, makanya rencana itu akan dilaksanakan. Kita juga minta kepada SKPD untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesegera mungkin,'' ujar Walikota Pekanbaru, Firdaus, Senin (15/02/2016).
Setiap SKPD, kata wako, wajib menerapkan KTR terutama dilingkungan pendidikan, karena Satker itu merupakan pencetak generasi bangsa kedepan, tentu para pelajar harus menjadi orang- orang yang sehat.
Selain itu, KTR juga harus dilakukan pada konsentrasi massal seperti didaerah perkantoran lain, karena memandang masih banyak orang lain yang membutuhkan udara yang lebih sehat tanpa asap rokok untuk kesehatan yang lebih baik.
Dengan menerapkan KTR, bukan berarti melarang untuk mengkonsumsi rokok, melainkan lebih ditekankan agar kesadaran tiap orang untuk tidak merokok disembarang tempat terutama di tempat umum. Dengan demikian bahaya asap rokok dapat diminimalisasi dan diharapkan dapat mengurangi.
"Sebagaimana diketahui, bahwa rokok berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat menimbulkan kanker, jantung dan penyakit berbahaya lainnya," katanya.
Untuk merealisasikan perencanaan itu, Walikota Firdaus, melalui timnya akan melakukan pemantauan secara ketat terhadap Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan sekolah, perkantoran, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Menurut Dia lingkungan sekolah merupakan kawasan untuk edukasi, begitu juga dengan rumah sakit yang merupakan daerah kesehatan yang wajib tanpa asap rokok.
"Kita sarankan dan instruksikan seluruh SKPD agar segera menerapkan KTR, segera jalankan program ini, dengan begitu para Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau masyarakat yang sedang melakukan pengurusan di SKPD merasa lebih dihargai akan haknya," tegas wako mengakhiri.**
| Editor | : | Tis.Hr |
| Kategori | : | Pekanbaru |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham