Terkait Pemotongan TKT: Ribuan Guru Demo Kantor Bupati Dan DPRD Inhu

Tolak Perbup No. 63 Tahun 2015

Selasa 09 Februari 2016, 23:02 WIB

Dua Orang Ibu Guru Terlihat Menitikkan Air Mata Saat Doa Bersama Dalam Aksi Demo Di Kantor Bupati Inhu. Photo. Budi Darma Saragih

RENGAT, Riaumadani.com - Bersama PD PGRI (Pengurus Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) ribuan Guru se- Inhu melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) ke halaman kantor Bupati Inhu.

Ribuan Guru long march dari SMAN I Pematang Reba dengan tujuan menolak Perbub Nomor: 63 Tahun 2015, terkait pemotongan Tunjangan Kelancaran Tugas (TKT) atau Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Pemotongan dana tunjangan tersebut cukup tinggi dan dianggap tidak wajar oleh ribuan Guru.

Menurut guru dalam orasinya, bahwa pemotongan dana TKT sebelumnya tanpa ada sosialisasi terhadap Guru dan yang sangat mengherankan kenapa hanya guru yang dipotong tunjangannya sementara PNS fungsional di lingkup Pemda tidak.

Aksi Unras dilaksanakan, Selasa (09/02/16) mulai pukul 09:15 wib. Ribuan guru terlihat nyaris terpancing emosi karena Kasiarudin PJ Bupati Inhu masih enggan menemui mereka.

Namun akhirnya, sekira pukul 10:20 wib PJ Bupati berkenan menemui ribuan guru. "Dikatakannya, mengenai persoalan gaji, tunjangan atau hal lainnya itu sudah melalui proses yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,"katanya.

selain itu, "menyangkut persoalan uang tidak bisa di putuskan sendiri. Saya ditugaskan di Kabupaten Inhu ini paling lama satu tahun. Tugas saya sebagai Pejabat Bupati Inhu salah satunya untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Bupati. Artinya ini adalah masa transisi yang ditugaskan oleh Mendagri melalui Gubernur Riau," jelasnya.

Ditegaskannya, Tembak saya kalau saya bisa memutuskan sendiri terkait persoalan ini. Bukan saya mengabaikan persoalan ini, saya bekerja sesuai aturan atau mekanisme. Untuk itu saya bertanggung jawab dunia akhirat, dan saya berjanji akan membawa persoalan ini ke DPRD Inhu.

Bila menyangkut persoalan uang, tidak bisa diputuskan oleh saya sendiri," tegas Kasiarudin dengan nada gemetar sembari mempersilahkan perwakilan PD PGRI Inhu untuk berdialog di ruang rapat Bupati Inhu agar bisa dilakukan persentase terkait Devisit anggaran sejak perubahan APBD 2015 yang lalu.

Tampak beberapa Korlap aksi demo Guru ini mengarahkan ribuan Guru bergerak menuju halaman kantor DPRD Inhu untuk menyuarakan aspirasinya. Sementara perwakilan PGRI ikut berunding di ruang rapat Bupati Inhu.

Dalam rapat dialog tersebut dihadiri sebelas perwakilan PD PGRI Inhu, PJ Bubati, SKPD Inhu, Pejabat Sekda, Kaban Kesbangpol, Kasatpol PP, Kabag ADM Pemerintahan Umum, Sekretaris Dispenda dan Kasubag Anggaran, Bagian Keuangan

Setelah diskusi berlangsung, pertemuan menghasilkan 3 kesimpulan dan kesepakatan, SBB:

(1). PJ Bupati dapat menerima asfirasi para Guru dan akan membawanya ke -Forum TAPD untuk selanjutnya dibawa ke-DPRD kab. Inhu sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, setidaknya sama dengan nominal PNS staf.

(2). PJ Bupati Inhu akan menyurati DPRD kab Inhu terkait kesimpulan dan kesepakatan tersebut pada angka (1) diatas selambat-lambatnya hari Jumat Tgl 12-02-2016 yang ditembuskan kepada PD PGRI Kab Inhu.

(3). Demikian pendapat dan informasi terkait dengan tugas dan beban Guru menjadi referensi bagi pemerintah Kabupaten Inhu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan yang proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian kesimpulan ini dibuat untuk ditindaklanjuti.

Kesepakatan ditanda tangani H. Kasiarudin PJ Bupati Inhu, Pejabat Sekretaris Daerah Kab. Inhu Isdjarwadi, SE, MT. dan ditanda tangani sebelas perwakilan PD PGRI Kab. Inhu: -Ahaiad Bastari- Adimirwan- Zulkarnain- Dasril.S- Guntur AB- Suwito- Sri Hardana- Khatim- Yudi Haryanto- Anto Suparyono- Bun Y

Selanjutnya perwakilan Guru menyerahkan hasil kesepakan ke DPRD Kab Inhu.

Juru bicara perwakilan Guru, Dasril Guru SMAN I Rengat dan Zulkarhani Kepsek SMPN I Pasir Penyu berserta 15 perwakilan Guru diterima secara langsung diruang kerja Miswanto ketua DPRD Inhu.

Dasril selaku juru bicara perwakilan menegaskan bahwa, "Kami merasa dilecehkan oleh pihak eksekutif, kami hanya minta perlindungan dan pengawalan aspirasi kami para Guru melalui wadah PGRI Inhu, dan kami siap bila diundang untuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan,"tegas Dasril.

Selain itu Zulkarhani juga berharap agar tuntutan Guru-Guru se Inhu ini bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini, "harap Zulkarhani.

Sementara itu Miswanto Ketua DPRD Inhu mengaku sudah sebanyak 3 kali menyurati PGRI Inhu untuk membahas persoalan ini, namun tidak sekalipun ketua PGRI atau yang mewaklinya datang ke kantor DPRD. Seandainya Ketua PGRI datang memenuhi undangan DPRD, mungkin tidak perlu terjadi aksi demo seperti ini,"akunya.

Hal senada disampaikan Mardius Ketua Komisi 4 yang membidangi pendidikan. Dirinya juga menyebutkan sudah mengundang Ketua PD PGRI Inhu, namun tidak sekalipun perwakilan PGRI Inhu tersebut datang ke kantor DPRD Inhu. Oleh karenanya jangan sampai rekan-rekan Guru menyalahkan DPRD Inhu terutama Komisi 4,"sebutnya.

Pantauan wartawan Riaumadani. com penyampaian aspirasi ribuan Guru ke DPRD Inhu di hadiri unsur Ketua Dewan, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan seluruh anggota DPRD Inhu Lintas Komisi. Sebelumnya, beberapa Guru tampak melempar botol Aqua ke arah Miswanto Ketua DPRD Inhu, Marlius Komisi 4, dan Syamsudin Komisi I saat di podium demo untuk menerima aspirasi Guru. Ribuan Guru tampak tersinggung manakala mereka dituding meliburkan sekolah dan menelantarkan murid karena aksi demo tersebut sehingga proses belajar mengajar menjadi terganggu.

Namun ribuan Guru yang tampak mulai memanas dapat tenang kembali setelah Arif Ramli anggota DPRD sekaligus sebagai pembina PD PGRI Inhu menjelaskan beberapa kelemahan-kelemahan PD PGRI Inhu itu sendiri yang membuat komunikasi tersumbat sampai terjadi aksi demo seperti ini, sehingga Guru yang dikorbankan dalam hal ini. Padahal seharusnya PGRI adalah wadah tempat berhimpun dan berlindungnya para Guru,"jelasnya.

Dirinya juga menyayangkan ARDIMIS selaku Ketua PD PGRI Inhu tidak hadir untuk menyuarakan asfirasinya ke DPRD Inhu, dan bila perlu kita buka-bukaan saja terkait persoalan ini,"ucap Arif Ramli dalam orasinya.

Selain itu wartawan media ini saat aksi demo di halaman kantor Bupati juga sempat mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang yang mengaku Korlap.

Padahal saat itu wartawan hanya menanyakan siapa nama Ketua PGRI Inhu kepada salah satu Guru peserta demo. Melihat ada Guru yang diwawancarai wartawan, sontak saja dua orang yang mengaku Korlap tersebut membentak sang Guru tersebut sembari melihat buruk ke arah wartawan.

Korlap tersebut dengan nada tinggi mengatakan "Saya Korlap disini, Jangan memberi informasi apapun kepada wartawan. Kita sudah sepakat untuk tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan kecuali Ketua PGRI langsung yang memberikan keterangan, tujuannya agar berita tidak simpang siur,"katanya.

Silahkan bapak konfirmasi langsung kepada Ketua PGRI bila mau minta keterangan,"ucapnya sang korlap bernada tinggi**