Mendagri Susun Tiga Jadwal
Walikota dan Bupati Pemenang Pilkada Serentak Dilantik 15 Februari
Rabu 03 Februari 2016, 22:57 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
JAKARTA. Riaumadani.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, telah menyusun skema pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Salah satunya adalah, bagi daerah yang tidak berperkara di Mahkamah Konstitusi, pelantikan akan digelar 15 Februari mendatang.
Dalam hal ini, pelantikan terhadap gubenur dan wakil gubernur terpilih, akan dilaksanakan pada 11-12 Februari. Sedangkan untuk bupati/wakil serta walikota/wakil terpilih, akan dilantik 15 Februari.
"Ada tujuh gubernur, sedangkan bupati/walikota ada 200-an. Pelantikannya serentak misal 15 Februari (2016)," ujar Tjahjo Kumolo, Selasa (2/2/2016) di Istana Negara Jakarta.
Sedangkan untuk lokasi pelantikan bupati dan walikota yang awalnya direncanakan dilaksanakan di Istana Negera, diperkirakan akan batal. Sebagai gantinya, pelantikan akan digelar di ibukota provinsi.
Menurut Tjahjo, untuk bupati dan walikota terpilih, Presiden akan memberi arahan sehari setelah mereka dilantik. Agenda pelantikan tahap satu ini sudah diserahkan ke Seskab dan Setneg untuk kepastian hari dan jamnya.
Sedangkan untuk kedua, pelantikan akan digelar pada Maret mendatang. Hal ini berlaku bagi daerah yang sedang menjalani sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). "Tahapan kalau menunggu yang sedang sengketa di MK, (dilantik) bulan Maret sebagaimana PKPU untuk tahap keduanya," terangnya.
Selain itu, masih ada tahap ketiga. Yakni, pelantikan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenangkan Pilkada, baru akan digelar pada bulan Juni. Hal ini menyesuaikan akhir masa jabatan kepala daerah sebelumnya.
"Juni itu masih ada 20-an yang memang masa jabatannya baru habis bulan Juni. Itu amanat undang-undang, masa jabatan itu tidak boleh dipotong," terangnya.
Lima Daerah
Sementara itu, sejauh ini Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman telah menerima laporan lima kepala daerah terpilih, yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna istimewa di masing-masing DPRD. Kelima daerah itu adalah Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu dan Bengkalis.
Sedangkan yang belum melaporkan adalah Indragiri Hulu, Pelalawan dan Rokan Hilir. Sedangkan Kuantan Singingi masih dalam sengketa dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Senin hingga Selasa kemarin, Bengkalis dan Rokan Hilir juga telah menerapkan kepala daerah terpilih.
"Tadi yang datang melaporkan adalah Ketua DPRD Rohul. Sebelumnya ada juga yang sudah melaporkan terlebih dahulu," ujar Plt Gubri, Selasa kemarin.
Dikatakan, setelah menerima laporan itu, pihaknya akan segera menyerahkannya kepada Menteri Dalam Negeri, untuk segera dilakukan pelantikan.
"Kapan waktu pastinya, kita belum ada keputusan. Yang jelas bagi daerah yang sudah menyerahkan hasil paripurna berarti sudah menyelesaikan rangkaian proses Pilkada di daerahnya masing-masing,"terangnya.
Bengkalis dan Inhu
Hingga Selasa kemarin, DPRD Bengkalis dan Rokan Hilir juga telah menuntaskan rapat paripurna istimewa, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Untuk Bengkalis, rapat paripurna istimewa tersebut digelar pada Senin kemarin.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi, ditetapkan pasangan Amril Mukminin-Muhammad, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih.
"Tahniah dari masyarakat Kabupaten Bengkalis khusus kepada pasangan Pak Amril Mukminin dan Muhammad. Harapan kita, keduanya bukan lagi milik partai politik atau tim sukses, tapi milik masyarakat Kabupaten Bengkalis. Amril-Muhammad harus bisa berdiri diatas semua kepentingan masyarakat," ingatnya.
Sebagai Penjabat Bupati, lanjutnya, setelah penetapan pemenang pilkada, semuanya sudah masuk babak baru pemerintahan, masuk pada tansisi pemerintahan.
"Kita akan lakukan komunikasi politik, komunikasi antara penjabat bupati dengan bupati terpilih. Komunikasi yang bersifat kegiatan- kegiatan strategis dimana hal tersebut yang akan diambil bupati terpilih nantinya. kita berharap sambung rasa itu tidak ada perbedaan perbedaan," ujarnya.
Penetapan Bupati Bengkalis terpilih periode 2016-2021 dimuat dalam keputusan nomor 03/Kpts/KPU-Kab-004, 435240/2016. Usulan pengangkatan akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat.
Sedangkan rapat paripurna DPRD Rohil, digelar Selasa kemarin. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan tersebut, ditetapkan bahwa pasangan Suyatno-Jamiluddin, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih, periode 2016-2021.
Setelah rapat, Suyatno meminta masyarakat tidak lagi menyinggung Pilkada. Yang ada hanya kemenangan bersama untuk membangun Rohil. Suyatno juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang mendukungnya untuk memimpin Rohil lima tahun ke depan. Dirinya berkomitmen untuk membangun jalan lintas pesisir sesuai visi dan misinya pada kampanye lalu.
Untuk menjalankan roda pemerintahan dimasa kepemimpinannya, Suyatno belum terfikir untuk mengubah struktur kabinetnya. Dia tidak ingin terburu-buru.
"Kita kejar dulu pertemuan dengan anggota DPD yang berasal dari Riau. Karena itu merupakan momen yang bagus untuk membahas RTRW Rohil yang tak kunjung selesai. Di sana kita akan coba ungkapkan seluruh persoalan yang ada di Rohil," tuturnya. **
Dalam hal ini, pelantikan terhadap gubenur dan wakil gubernur terpilih, akan dilaksanakan pada 11-12 Februari. Sedangkan untuk bupati/wakil serta walikota/wakil terpilih, akan dilantik 15 Februari.
"Ada tujuh gubernur, sedangkan bupati/walikota ada 200-an. Pelantikannya serentak misal 15 Februari (2016)," ujar Tjahjo Kumolo, Selasa (2/2/2016) di Istana Negara Jakarta.
Sedangkan untuk lokasi pelantikan bupati dan walikota yang awalnya direncanakan dilaksanakan di Istana Negera, diperkirakan akan batal. Sebagai gantinya, pelantikan akan digelar di ibukota provinsi.
Menurut Tjahjo, untuk bupati dan walikota terpilih, Presiden akan memberi arahan sehari setelah mereka dilantik. Agenda pelantikan tahap satu ini sudah diserahkan ke Seskab dan Setneg untuk kepastian hari dan jamnya.
Sedangkan untuk kedua, pelantikan akan digelar pada Maret mendatang. Hal ini berlaku bagi daerah yang sedang menjalani sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). "Tahapan kalau menunggu yang sedang sengketa di MK, (dilantik) bulan Maret sebagaimana PKPU untuk tahap keduanya," terangnya.
Selain itu, masih ada tahap ketiga. Yakni, pelantikan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenangkan Pilkada, baru akan digelar pada bulan Juni. Hal ini menyesuaikan akhir masa jabatan kepala daerah sebelumnya.
"Juni itu masih ada 20-an yang memang masa jabatannya baru habis bulan Juni. Itu amanat undang-undang, masa jabatan itu tidak boleh dipotong," terangnya.
Lima Daerah
Sementara itu, sejauh ini Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman telah menerima laporan lima kepala daerah terpilih, yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna istimewa di masing-masing DPRD. Kelima daerah itu adalah Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Rokan Hulu dan Bengkalis.
Sedangkan yang belum melaporkan adalah Indragiri Hulu, Pelalawan dan Rokan Hilir. Sedangkan Kuantan Singingi masih dalam sengketa dalam proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Senin hingga Selasa kemarin, Bengkalis dan Rokan Hilir juga telah menerapkan kepala daerah terpilih.
"Tadi yang datang melaporkan adalah Ketua DPRD Rohul. Sebelumnya ada juga yang sudah melaporkan terlebih dahulu," ujar Plt Gubri, Selasa kemarin.
Dikatakan, setelah menerima laporan itu, pihaknya akan segera menyerahkannya kepada Menteri Dalam Negeri, untuk segera dilakukan pelantikan.
"Kapan waktu pastinya, kita belum ada keputusan. Yang jelas bagi daerah yang sudah menyerahkan hasil paripurna berarti sudah menyelesaikan rangkaian proses Pilkada di daerahnya masing-masing,"terangnya.
Bengkalis dan Inhu
Hingga Selasa kemarin, DPRD Bengkalis dan Rokan Hilir juga telah menuntaskan rapat paripurna istimewa, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Untuk Bengkalis, rapat paripurna istimewa tersebut digelar pada Senin kemarin.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi, ditetapkan pasangan Amril Mukminin-Muhammad, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih.
"Tahniah dari masyarakat Kabupaten Bengkalis khusus kepada pasangan Pak Amril Mukminin dan Muhammad. Harapan kita, keduanya bukan lagi milik partai politik atau tim sukses, tapi milik masyarakat Kabupaten Bengkalis. Amril-Muhammad harus bisa berdiri diatas semua kepentingan masyarakat," ingatnya.
Sebagai Penjabat Bupati, lanjutnya, setelah penetapan pemenang pilkada, semuanya sudah masuk babak baru pemerintahan, masuk pada tansisi pemerintahan.
"Kita akan lakukan komunikasi politik, komunikasi antara penjabat bupati dengan bupati terpilih. Komunikasi yang bersifat kegiatan- kegiatan strategis dimana hal tersebut yang akan diambil bupati terpilih nantinya. kita berharap sambung rasa itu tidak ada perbedaan perbedaan," ujarnya.
Penetapan Bupati Bengkalis terpilih periode 2016-2021 dimuat dalam keputusan nomor 03/Kpts/KPU-Kab-004, 435240/2016. Usulan pengangkatan akan dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat.
Sedangkan rapat paripurna DPRD Rohil, digelar Selasa kemarin. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan tersebut, ditetapkan bahwa pasangan Suyatno-Jamiluddin, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rohil terpilih, periode 2016-2021.
Setelah rapat, Suyatno meminta masyarakat tidak lagi menyinggung Pilkada. Yang ada hanya kemenangan bersama untuk membangun Rohil. Suyatno juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang mendukungnya untuk memimpin Rohil lima tahun ke depan. Dirinya berkomitmen untuk membangun jalan lintas pesisir sesuai visi dan misinya pada kampanye lalu.
Untuk menjalankan roda pemerintahan dimasa kepemimpinannya, Suyatno belum terfikir untuk mengubah struktur kabinetnya. Dia tidak ingin terburu-buru.
"Kita kejar dulu pertemuan dengan anggota DPD yang berasal dari Riau. Karena itu merupakan momen yang bagus untuk membahas RTRW Rohil yang tak kunjung selesai. Di sana kita akan coba ungkapkan seluruh persoalan yang ada di Rohil," tuturnya. **
Editor | : | TIM.Ro |
Kategori | : | Politik |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Kamis 28 Maret 2024
Sekda Meranti Ajak Seluruh Pihak Serius dan Jaga Konsentrsi Laksanakan Percepatan Penurunan Stunting
Nasional
Sabtu 20 April 2024, 09:46 WIB
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Selasa 09 April 2024
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2024 Rabu 10 April
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 03 Mei 2024, 10:00 WIB
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Selasa 30 April 2024
Sekjen FKPMR H. Endang Sukarelawan Ambil Formulir Bacalon Walikota ke DPC PKB Kota Pekanbaru
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB