Kamis, 4 Juni 2026

Breaking News

  • SF Hariyanto Jadi Saksi Sidang Perkara Dugaan Korupsi Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid    ●   
  • Profil Dadan Hindayana Mantan Kepala BGN yang Ditahan Kejagung   ●   
  • Profil Lodewyk Pusung, Sehari Setelah Dipecat Prabowo Sebagai Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung   ●   
  • Profil Sony Sonjaya, Purnawirawan Polri Dicopot dari Wakil Kepala BGN, Ditahan Kejagung   ●   
  • Setelah Dipecat Prabowo Mantan Kepala BGN dan 2 Wakilnya Ditahan Kejagung   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Pekanbaru
Pelepasan Kawasan hutan
Pemprov Riau Menginginkan Pelepasan Kawasan Hutan Sebanyak 2,7 Juta Hektar
Kamis 28 Januari 2016, 00:43 WIB
Poto Ilustrasi

PEKANBARU.Riaumadani. com - Pemerintah pusat sudah bersedia melepaskan 1,6 juta hektar kawasan hutan dan non kawasan di Riau. Namun Pemprov Riau menginginkan pelepasan kawasan hutan sebanyak 2,7 juta hektar jauh melebihi dari yang telah diputuskan pusat.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Riau M Yafiz, Pemprov Riau alasan Pemprov tetap menginginkan agar pusat dapat menyetujui pembebasan kawasan hutan sebanyak 2,7 hektar tersebut, karena didalamnya ada banyak desa, kecamatan termasuk Kantor Walikota Dumai, yang masih masuk ke dalam kawasan hutan.

"Kalau kita setujui 1,6 hektar itu, maka ada ratusan desa, kecamatan termasuk kantor camat yang masih masuk kawasan hutan," kata Yafiz, Rabu (27/1/2016).

Total desa yang masih masuk kawasan hutan sebanyak 400 desa, 19 kecamatan termasuk Kantor Walikota Dumai. Yafiz mengaku masih berusaha memasukan desa, kecamatan serta areal pemerintah desa tersebut ke dalam total 2,7 hektar bersamaan dengan kawasan lainnya seperti perkebunan.

Hanya saja, Yafiz membantah jika diantara luasan perkebunan yang masuk dalam 2,7 juta hektar yang sedang diperjuangkan tersebut karena ada "ada titipan" seperti halnya yang terjadi pada masa Gubernur Riau non aktif Annas Maamun menjabat, yang berujung kasus hukum yang kini masih dalam tahap persidangan.

Karena itu, Pemprov Riau sampai hari ini masih menunggu mekanisme selanjutnya, apakah harapan agar 2,7 juta hektar tersebut bisa dilepaskan dari kawasan hutan atau tidak. Diharapkan dalam beberapa waktu kedepan hal itu sudah ada kepastian.

"Kita tak sampai ke sana, cuma yang penting usulan tambahan (diluar 1,6 juta ha) itu, karena masih ada 400 desa, ada 19 kantor camat ada juga Kantor Walikota Dumai, Cagar Alam Muara Takus, itu persoalannya yang menjadi prioritas supaya bisa dilepaskan dari kawasan hutan," papar Yafiz. **


Editor : TAM.Mcr
Kategori : Pekanbaru
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top