Jakarta, RIAUMADANI.Com- Kasus Makan Bergizi Gratis (MBG) harus di lihat secara jernih, niat baik negara memberi makan bergizi tidak boleh berubah menjadi ancaman bagi keselamatan anak. Saya mendukung program yang berpihak pada pemenuhan gizi rakyat, tetapi pelaksanaannya wajib tunduk pada prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan perlindungan hukum.

Anak-anak bukan objek uji coba kebijakan. Setiap kelalaian dalam pengadaan bahan, proses masak, distribusi, hingga pengawasan dapur harus dipertanggungjawabkan. Bila ada unsur kelalaian, pemalsuan standar, penyimpangan anggaran, atau pembiaran yang menyebabkan korban, aparat penegak hukum harus masuk secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

Negara harus hadir bukan hanya membagikan makanan, tetapi memastikan makanan itu aman, sehat, layak, dan bermartabat. Jangan sampai program yang seharusnya membangun generasi sehat justru melahirkan trauma dan ketidakpercayaan publik, "Demikian ungkap Hj. Siti Aisyah Anggota Komisi III, Fraksi PDI Perjuangan. Sabtu (27/6/2026) siang, di Gedung DPR RI Jakarta. 

Selain itu Hj. Siti Aisyah memberikan rekomendasinya yakni :

1. Hentikan sementara dapur/SPPG bermasalah dan audit standar higienitas, rantai pasok, sertifikasi, serta kelayakan penyedia.
2. Pastikan seluruh korban mendapat penanganan medis, pemulihan, pendampingan, dan kompensasi yang jelas tanpa dibebankan kepada keluarga atau sekolah.
3. Bentuk pengawasan terpadu yang melibatkan BGN, BPOM, Kemenkes, pemda, sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum untuk mencegah pengulangan.

MBG harus diselamatkan dengan tata kelola yang benar. Gizi penting, tetapi keselamatan anak adalah harga mati, dan program gizi bukan tuang coba-coba, "ucap Siti Aisyah Menegaskan. 

#BDS-RBT