Satpol PP Bengkalis Harus Tegas dan Berwibawa
Poto Ilustrasi
Tindak Tegas PNS Yang Keluyuran Saat Jam Kerja
Rabu 13 Januari 2016, 11:05 WIB
Poto Ilustrasi
BENGKALIS. Riaumadani. com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dituntut untuk lebih mengedepankan cara cara persuasif saat menjalankan tugasnya di lapangan. Namun di sisi lain, anggota Satpol PP juga harus bersikap tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi.
Karena salah satu pungsi yang terpenting dari Satuan ini adalah dalam meningkat kan pelayanan dan kedisplinan pemerintah daerah. Satpol PP adalah pembantu pemerintah dalam menegakkan Peraturan daerah (Perda) dan menggunakan anggaran APBD.
Begitulah harapan salah seorang masyarakat Kota Bengkalis yang tidak mau disebutkannya namanya, ketika berbincang-bincang dengan wartawan media ini,
Dengan tegas ia mengatakan, " Satpol PP yang ada kabupaten Bengkalis harus bersikap tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Contohnya dalam melaksanakan Razia PNS karena sampai saat ini masih adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkeliaran disaat jam kerja membuat kalangan masyarakat gerah.
"Setiap Satpol PP menggelar razia pegawai, pasti ada saja yang kedapatan tengah keluyuran di kedai kopi maupun di pasar. Kenapa PNS tersebut berani keluyuran disaat jam dinas ? tentunya karena tidak ada sanksi tegas," ujarnya.
Kebiasaan keluyuran disaat jam kerja bisa merusak citra PNS Bengkalis. Salah satu efek jera yang harus ditanamkan adalah, adanya sanksi tegas dari atasan langsung, bahkan jika perlu Bupati mengeluarkan surat edaran. "Masa sudah diberi insentif besar, kok masih suka keluyuran di jam kerja. Itu namanya korupsi waktu,’" tuturnya.
Lanjutnya, ada beberapa jenis sanksi yang bisa dijatuhkan bagi PNS yang gemar kelayapan saat jam kerja. Mulai dari pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) atau mutasi ke satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat kota.
"Selama ini tidak ada tindakan tegas seperti itu, makanya membuat PNS kembali melakukan pelanggaran yang sama, meski sempat terkena razia," tuturnya lagi.
PNS sebagai abdi masyarakat dan menikmati gaji dari uang rakyat harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tidak melakukan pelanggaran, dan harus siap melayani masyarakat.
"Jangan sampai amanat yang diberikan masyarakat diabaikan. Kita ini digaji oleh rakyat, ayo kita layani mereka dengan sebaik mungkin. Bisa rusak negara ini kalau PNS nya tidak disiplin dan tidak mengerti tanggungjawab," cetusnya.**
Karena salah satu pungsi yang terpenting dari Satuan ini adalah dalam meningkat kan pelayanan dan kedisplinan pemerintah daerah. Satpol PP adalah pembantu pemerintah dalam menegakkan Peraturan daerah (Perda) dan menggunakan anggaran APBD.
Begitulah harapan salah seorang masyarakat Kota Bengkalis yang tidak mau disebutkannya namanya, ketika berbincang-bincang dengan wartawan media ini,
Dengan tegas ia mengatakan, " Satpol PP yang ada kabupaten Bengkalis harus bersikap tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi. Contohnya dalam melaksanakan Razia PNS karena sampai saat ini masih adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkeliaran disaat jam kerja membuat kalangan masyarakat gerah.
"Setiap Satpol PP menggelar razia pegawai, pasti ada saja yang kedapatan tengah keluyuran di kedai kopi maupun di pasar. Kenapa PNS tersebut berani keluyuran disaat jam dinas ? tentunya karena tidak ada sanksi tegas," ujarnya.
Kebiasaan keluyuran disaat jam kerja bisa merusak citra PNS Bengkalis. Salah satu efek jera yang harus ditanamkan adalah, adanya sanksi tegas dari atasan langsung, bahkan jika perlu Bupati mengeluarkan surat edaran. "Masa sudah diberi insentif besar, kok masih suka keluyuran di jam kerja. Itu namanya korupsi waktu,’" tuturnya.
Lanjutnya, ada beberapa jenis sanksi yang bisa dijatuhkan bagi PNS yang gemar kelayapan saat jam kerja. Mulai dari pemotongan tunjangan kinerja daerah (TKD) atau mutasi ke satuan kerja yang lokasinya jauh dari pusat kota.
"Selama ini tidak ada tindakan tegas seperti itu, makanya membuat PNS kembali melakukan pelanggaran yang sama, meski sempat terkena razia," tuturnya lagi.
PNS sebagai abdi masyarakat dan menikmati gaji dari uang rakyat harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik, tidak melakukan pelanggaran, dan harus siap melayani masyarakat.
"Jangan sampai amanat yang diberikan masyarakat diabaikan. Kita ini digaji oleh rakyat, ayo kita layani mereka dengan sebaik mungkin. Bisa rusak negara ini kalau PNS nya tidak disiplin dan tidak mengerti tanggungjawab," cetusnya.**
| Editor | : | Laporan Alif Bengkalis |
| Kategori | : | Bengkalis |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham