Rabu, 28 Januari 2026

Breaking News

  • Resmikan Kampung Nelayan, Wabup Bagus Berharap Nelayan Tangkap Peluang Jadi Pelaku Ekspo   ●   
  • Pemkab Bengkalis Dorong Kolaborasi Pemerintah, Baznas dan Dunia Usaha dalam Pengelolaan Zakat   ●   
  • Kabupaten Rokan Hulu Raih Penghargaan UHC 2026 Kategori Madya, Bupati Anton: "Ini Investasi Keselamatan Rakyat"   ●   
  • Wabup Syamsurizal Tegaskan, Pejabat Siak Kerja Harus Maksimal dan Kejar PAD demi Kesejahteraan Rakya   ●   
  • LAMR Kecamatan Sungai Apit, Lakukan Seminar Prosesi Adat Tepuk Tepung Tawar Pengantin. .2026    ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Bengkalis
Penggunaan dana ADD
LSM FAPPAR. Meminta Inspektorat Pantau Penggunaan dana ADD di Bengkalis
Selasa 29 Desember 2015, 06:19 WIB
Poto Ilustrasi

BENGKALIS. Riaumadani. com - Dalam mengatasi terjadi nya Tidak pidana  korupsi yang dapat merugikan Negara  LSM FAPPAR (Forum Andalan Pengawasan Pembangunan dan Auditor Republik Indonesia) .  mendesak penegak hukum harus bekerja keras dalam pengawasan terhadap desa yang ada di wilayah kabupaten bengkalis yang menerima anggaran  Alokasi Dana Desa (ADD)

Team Investigasi LSM FAPPAR Hamdanis mengatakan kepada media ini, " Penggunaan sejumlah ADD yang selama ini bergulir ditengah masyarakat tentulah sangat menggembirakan. Selain karena ada banyak hal yang menyangkut program pembangunan tentu bisa dilaksanakan, sehingga dapat berimbas kepada rakyat, "ujarnya

Mengingat Program yang sudah direncanakan masing-masing kepala desa pastilah untuk kepentingan bersama. Misalnya perbaikan jalanan ( peving blok) pembuatan saluran air, pembuatan gorong-gorong, semua itu adalah untuk kepentingan bersama dan menyentuh langsung hajat hidup masyarakat, "ujar Hamdanis menambahkan

Hanya saja saya sangat kuatir dengan banyak nya angaran yang masuk ke desa bukan saja dari Kabupaten juga dari Provinsi dan dana pusat saya sangat khawatir terjadi nya sarang koropsi di karenakan kalau pengawasan terhadap desa sangat terbatas, dengan Jumlah desa yang begitu banyak apalagi desa yang baru di mekarkan, " tegas nya
 
Hamdanis menambahkan seharusnya dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi ada team pendamping untuk mengawasi  angaran tersebut, karena hari ini masyarakat tidak banyak tahu tentang angaran tersebut yang kita khawatirkan tidak ada transparan oleh desa kepada masyarakat jadi saya meminta kepada BPKP dan inspektorat supaya harus turun langsung kelapangan dan bersikap tegas dan lugas dalam pengawasan terhadap desa yang ada di kabupaten bengkalis, "pungkasnya .(alif).**



Editor : Laporan Alif Bengkalis
Kategori : Bengkalis
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top