Bukit Kesuma, RIAUMADANI. Com- Dalam rangka program Implementasi P5HAM ( Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan, dan Pemenuhan Hak Asasi, Manusia) Tahun 2025, kerjasama Kemenkumham dengan DPR RI Komisi XIII. Kegiatan yang dilaksanakan di Jambur (Balai Pertemuan) Kampung Karo, Dusun V, Desa Bukit Makmur, Pelalawan ini, di hadiri sekitar 1000 masyarakat yang terdiri dari perwakilan Desa Sondai Dusun Pelaki Jaya, Desa Segati Km 93, Desa Bukit Kesuma Kampung Karo, Air Hitam, Gambangan Atas dan Bawah, Desa Kenayang, Desa Bagan Limau, dan perwakilan masyarakat Simpang Kampar Kuansing.

Panitia acara, Wandri Saputra Simbolon, SH, Dicky, Eko Wahyu dan masyarakat sejak pagi sudah memadati halaman Jambur menunggu kedatangan Hj. Siti Aisyah Anggota DPR RI KOMISI XIII beserta Rombongan Kemenkumham Kanwil Sumbar, Riau.

Kondisi jalan yang memprihatinkan, terlebih baru di guyur hujan membuat rombongan tiba di lokasi sekitar pukul, 15: 20 wib.

Hj. Siti Aisyah hadir di dampingi staff nya, Asmar. SH, Tondi Holomoan Siregar, dan Edi Dayak.

Sementara Mex Mahdi Kanwil Kemenkumham Sumbar, Riau di dampingi staff nya, yakni: Akhmad Arofan, Zeni Manalu, dan Tuti.

Masyarakat Rumpun Karo Merga Silima dan Rumpun Tapsel Marga Siregar mengulosi Hj. Siti Aisyah sebagai ungkapan penghormatan dan sukacita karena Hj. Siti Aisyah dianggap sebagai pejuang rakyat yang hidup dalam kawasan TNTN. (Taman Nasional Teso Nilo).

Dalam kesempatan itu, Mex Mahdi Kanwil Kemenkumham Sumbar, Riau mengatakan bahwa, sejak kita dilahirkan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah terlindungi. Oleh karena itu, silahkan masyarakat bertanya di sesi dialog tanya jawab nantinya kepada ibu Siti Aisyah Anggota DPR RI terkait HAM, yang mana beliau juga terpilih sebagai anggota Pansus terkait konflik agraria dan penyelesaian persoalan masyarakat dalam kawasan TNTN, "ucap Mex Mahdi.

Sementara itu Hj Siti Aisyah Anggota DPR Ri, Komisi XIII, Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Riau II menegaskan, Sebagai warga negara kita semua berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan perlindungan Hukum, " tegasnya.

HAM juga merupakan kesetaraan dalam pelayanan dan perlakuan Hukum. Kita sepakat, bahwa TNTN harus kita lindungi, Margasatwa wajib kita lindungi, Tetapi, manusia juga wajib di lindungi.

Kita akan cari solusinya, TNTN tetap ada, luasannya tidak berubah, tetapi masyarakat tidak di relokasi dari kawasan ini. Gajah ada tempat tinggalnya, masyarakat juga perlu tempat tinggalnya, "ungkap nya.

pada saat Paripurna saya bilang, Bukan masyarakat yang masuk TNTN, tetapi TNTN lah yang masuk ke masyarakat. Alhamdulillah berkat doa temen temen semua, saya masuk salah satu anggota Pansus yang menangani penyelesaian konflik agraria di seluruh Indonesia, " ucapnya.

Menyikapi persoalan ini, Komisi XIII menolak dengan tegas Relokasi hingga menunggu hasil penyelesaian.

Dalam Pansus nantinya, kita bisa memanggil lintas Kementrian, BPN, Kehutanan, dan Kementrian lainnya untuk menyelesaikan persoalan rakyat dalam TNTN dengan solusi yang lebih manusiawi.

Oleh karena itu, untuk menghindari konflik antara masyarakat dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas -PKH) tunjukan hasil RDP tempel di rumah rumah warga hingga ada penyelesaian.

Saya himbau masyarakat jangan anarkis, tetap semangat, perjuangan masyarakat yang hidup di TNTN ini belum berakhir, jaga jesatuan dan persatuan, "himbau Siti Aisyah, Kamis (9/10/2025) sore.

Pantauan Riau Madani, masyarakat sangat antusias mengikuti dan mendengarkan pemaparan Hj. Siti Aisyah.

Dalam sesi dialog tanya jawab yang di wakilkan kepada 7 perwakilan setiap Dusun dan Desa, sepakat menolak Relokasi sebagaimana surat yang dikeluarkan Gubernur Riau yang telah beredar di masyarakat dan dianggap melanggar HAM serta tidak berpihak kepada masyarakat.

Perwakilan masyarakat yang diperkirakan hadir sebanyak 1000 orang ini, usai doa sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 18:30 wib.

Pewarta : BDS-RBT