Bupati Rokan Hulu Anton Hadiri Sarasehan Kebangsaan di Gedung MPR RI

JAKARTA, RIAU MADANI.
COM – Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya”Bertempat di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara IV MPR RI,
Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025) Pagi

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Center for Geopolitics & Geostrategy Studies Indonesia. Sarasehan dibuka secara resmi oleh Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani.

Acara ini menjadi ajang dialog lintas sektor untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan geopolitik dunia.

Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh komitmen bersama terhadap ideologi Pancasila sebagai landasan utama dalam menghadapi tantangan global.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rohul Anton menegaskan kesiapan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Kami siap membumikan Pancasila di tengah masyarakat dan menghadapi berbagai tantangan demi kemajuan pembangunan di daerah masing-masing,” tegas Bupati Anton.

Ia juga menambahkan bahwa melalui forum nasional ini, kepala daerah semakin diperkuat dalam menjalankan tugas dengan berpegang teguh pada ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang tidak tergoyahkan.

Kehadiran Bupati Rohul dalam sarasehan tersebut mencerminkan kesungguhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menuju Indonesia Raya yang maju dan berdaulat.

Sarasehan ini diikuti oleh 1.145 peserta secara luring dan 867 peserta secara daring, yang terdiri dari unsur pimpinan MPR, DPR, DPD, lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, ketua DPRD provinsi, Forkopimda, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
*DISKOMINFO*