Selasa, 23 Juli 2024

Breaking News

  • Pemprov Riau Bagikan Bendera Merah Putih Lewat Organisasi dan Paguyuban   ●   
  • Ini dia Catatan Satgas Preemtif Kegiatan Hari Ke-7 Operasi Patuh Lancang Kuning Tahun 2024   ●   
  • Pj Gubri Riau SF Hariyanto Lantik 3 Kepala OPD Pejabat Tinggi Pratama (JPTP) Provinsi Riau   ●   
  • Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) Desak Panitia Seleksi BPK RI Batalkan Pencalonan Mulfachri   ●   
  • Maret Samuel Sueken: integrasi Fasilitas Pendukung di IKN Masih Memerlukan Perhatian Lebih   ●   
AKSI JALAN KAKI PERWAKILAN PETANI INHU DARI RIAU MENUJU ISTANA NEGARA DI JAKARTA, TERHENTI..
MUHAMAD RIDWAN UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PRESIDEN RI, KONFLIK PETANI Vs PT. RPI ADA TITIK TERANG
Rabu 26 Juni 2024, 12:25 WIB
AKSI JALAN KAKI PERWAKILAN PETANI INHU DARI RIAU MENUJU ISTANA NEGARA DI JAKARTA, TERHENTI SETELAH AUDIENSI

Jakarta, RIAUMADANI.Com- Perwakilan petani dari Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, setelah beberapa hari bergerak akhirnya memutuskan untuk berhenti melakukan Aksi Jalan Kaki menuju Istana Negara, informasi ini disampaikan langsung oleh Ketua umum Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) Muhamad Ridwan. Tidak hanya menghentikan aksi jalan kaki, Muhamad Ridwan Ketua umum KPPR juga mengucapkan terimakasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Jokowi Dodo dan Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHKRI) karena telah memberi perhatian pada penyelesaian kasus masyarakat Kabupaten Inhu ini, dan tetap komit dalam rangka penanganan konflik agraria, dalam hal ini pemerintah berpihak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, " Jelas Muhamad Ridwan kepada Pewarta RiauMadani melalui sambungan seluler nya, Rabu( 26 Juni 2024), siang. 

Ucapan terimakasih juga di sampaikan oleh Muhamad Ridwan Ketua KPPR kepada Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM. Sekjen KLHK beserta Ir. Muhammad Said, MM. Direktur Penanganan Konflik Tenurial Dan Hutan Adat Kementerian LHK, dan  juga tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Camat Ciruas yang telah memberikan tempat untuk warga beristirahat di Aula kantor camat nya.

Selain itu, tidak lupa pula kami mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Lampung, Jambi, Palembang dan Banten yang telah bersama-sama bersolidaritas dalam perjuangan menuntut keadilan bagi petani di Inhu ini.

Aksi Jalan Kaki merupakan langkah perjuangan petani dari Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau yang berkonflik dengan PT. Rimba Peranap indah (RPI) agar aspirasi mereka bisa di dengar dan persoalan mereka bisa di selesaikan, "ujarnya. 

kepada awak media Muhamad Ridwan Ketua KPPR menjelaskan bahwa Aksi Jalan Kaki menuju Istana Negara di sepakati untuk tidak di lanjutkan, hal ini tentunya bukan tanpa alasan. 

Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan, hingga saat ini perwakilan aksi jalan kaki seluruhnya dalam keadaan baik meskipun beberapa mengeluhkan telapak kaki sudah ada yang pecah-pecah dan lecet., Tadi malam, massa aksi jalan kaki beristirahat di Kantor Camat Ciruas Serang setelah sebelumnya berjalan kaki dari Islamic center (Masjid Agung Nurul Ikhlas Cilegon) Banten, kemudian bergerak menuju Alun-alun Kota Serang,"jelasnya bernada semangat. 

Selanjutnya, kami memutuskan untuk menghentikan aksi jalan kaki setelah pertemuan di Media Center KLHK, disana kami membahas persoalan konflik pertanahan yang dihadapi masyarakat terhadap PT. Rimba Peranap indah (RPI) perusahaan pemegang izin konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI). Kemudian dari hasil audiensi, kami mendapatkan solusi melalui 3 kesimpulan  sebagai berikut;

1) Menghentikan sementara kegiatan Land Clearing RKT Tahun 2024 yang dilakukan PT. RPI pada areal yang overlaping dan kebun produktif masyarakat yang tergabung dalam Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), dan masyarakat juga diminta menahan diri untuk tidak membuka lahan /menanam tanaman baru pada areal yang overlaping sampai ada penyelesaian.

2) KLHK akan membentuk tim bersama Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Penegakan Hukum, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dinas Kehutanan Prov. Riau dan PT. RPI serta perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR)) untuk turun ke lapangan melakukan indentifikasi dan verifikasi pada kesempatan pertama.

3) Dalam upaya penyelesaian konflik, terkait tuntutan addendum dari masyarakat, akan dibahas pada rapat tindak lanjut oleh KLHK setelah tim turun kelapangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Muhamad Ridwan, mengakhiri pembicaraannya kepada RiauMadani, sembari menginformasikan bahwa ia dan kawan kawan seperjuangan dalam keadaan sehat, "tutupnya.

 

Pewarta : ARSYAD G

Editor : BUDI DARMA SARAGIH




Editor : Budi Darma Saragih
Kategori : Internasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top