Kegiatan Bongkar Muat Dibuton, Demi Untuk Menafkahi Kebutuhan Hidup Keluarga Masyarakat di Pesisir

RIAUMADANI. COM. SIAK,
Tanjung Buton - Kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Rakyat Tanjung Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, yang dikelola oleh Abbas saat ini, terbukti sangat membantu masyarakat pesisir khususnya bagi para pengangguran yang ada di Kampung Mengkapan dan sekitarnya serta khusus bagi para masyarakat yang tergolong tidak punya mata pencaharian tetap.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan (KSOP) kelas II Tanjung Buton Humaid Minabari mengungkapkan bahwa izin lepas pantai kegiatan tersebut untuk masyarakat tempatan bekerja sehingga mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari

"Jika ditutup pelabuhan rakyat yang di kelola oleh masyarakat tersebut, maka akan menimbulkan masalah baru seperti pengangguran dan kesenjangan sosial, " ujar," Humaid.

Humaid juga menegaskan, "Bahwa pekerjaan bongkar muat itulah yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat selama ini karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat disekitar pesisir itu, kebanyakan hanya bisa mengandalkan tenaga bongkar muat saja," ucapnya kepada awak media ini.
Rabu, (25/10/2023)

Sementara itu Ketua LSM Forkorindo Kabupaten Siak Syahnurdin yang akrab disapa Udin angkat bicara pada (25/10/2023), mengatakan bahwa dengan adanya isu akan ditutupnya Pelabuhan Rakyat di Buton pasti akan menimbulkan masalah pengangguran dan mematikan mata pencaharian masyarakat sekitar pesisir tersebut khususnya di Kampung Mengkapan dan sekitarnya

"Masyarakat di Buton Kampung Mengkapan itu sangat terbantu sekali perekonomiannya dengan adanya kerja bongkar muat di pelabuhan itu, kalau ditutup tentu akan mematikan mata pencaharian mereka. selama ini, yang hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Demi kelangsungan hidup sehari-hari,"ujar Syahnurdin

Lanjutnya lagi," Pelabuhan yang dikelola oleh Saudara Abbas itu telah membantu perekonomian masyarakat selama ini.
jadi jangan sampai ini dipermasalahkan. Kita takut kesenjangan sosial akan meningkat nantinya jika masalah pelabuhan rakyat ini di ganggu-ganggu oleh oknum yang tak bertanggungjawab, seharusnya Pelabuhan Pemerintah yang harus diributkan karena diduga belum lengkap izin sama sekali,"tutup Syahnurdin.
( Gs**/Tim) )