RIAUMADANI. COM, SELATPANJANG - Bantuan rumah layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ditahun 2022 sebanyak 204 unit dari Kementerian (PUPR) dilaksanakan di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau diduga kuat di mark'up

Menurut informasi yang diterima media ini pada Rabu (14/06/2023), anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah pusat untuk bantuan rehap rumah sebesar 20 juta rupiah per unit rumah, dimana dalam rincian, 2,5 juta untuk upah tukang, sedangkan 17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan rumah.

Namun, bantuan bahan bangunan rumah yang nominalnya 17,5 juta tersebut seperti, seng, paku, kayu beroti, kayu papan, kloset dan batu tongkat dinilai harganya sangat fantastis  Karena harga bahan bangunan yang diberikan kemasyarakat penerima jumlahnya diduga tidak sesuai anggaran, bahkan parahnya lagi, setiap nota pembelian harga bahan bangunan sama sekali tidak ketahui oleh masyarakat, padahal bantuan rehap bangunan rumah tersebut secara bervariasi.

Program bantuan rehap bangunan rumah melalui program BSPS oleh pemerintah pusat terkesan sia-sia. bagaimana tidak, perehapan tersebut dengan memakan anggaran 17.5 juta dinilai tidak seimbang dengan harga bahan bangunan yang telah diberikan.

" Kalau untuk anggaran yang dibantu oleh pemerintah untuk rehap rumah setahu kita Rp 20 juta, upah tukang Rp 2,5 juta sisanya untuk pembelian bahan bangunan rumah, namun kami lihat cuma catatan bahan saja dikasi, sedangkan nota harga tidak ada,"jelas warga yang engan disebut namanya pada Rabu (14/06/2023).

" Dalam bahan bangunan rehap rumah cuma ganti seng tiga kodi, habis tu bikin teras depan rumah, kalau dilihat dari anggaran 17,5 juta apakah itu cukup tidak cukup kita tidak tahulah, yang jelas bisa kita lihat sendiri saja, bahkan kita mau gantikan dengan perehapan lainnya malah kita mengeluarkan uang dari kocek pribadi," Ungkap warga lagi.

Tidak sampai disitu, media ini kembali mempertanyakan kepada masyarakat lainnya yang sebagai penerima bantuan rumah tersebut.

" Iya sama juga, cuma bahan nya saja yang diantarkan kerumah, bahkan kita tidak mengetahui harga bahan, soalnya yang tahu kepala tukang aja, "sebut warga.

Dilanjutkan lagi," bahkan sampai saat ini pun tanda serah terima atas bantuan yang kami dapatkan sama sekali tidak dilaksanakan, "pungkasnya.

Semantara itu media ini melakukan konfirmasi kepada tukang Sopian mengatakan, terkait atas bantuan bangunan rehap rumah tersebut, dirinya tidak mengetahui sama sekali atas nota harga bahan yang diberikan.

" Kalau persoalan harga bahan rumah kita tidak tahu terkait berapa harganya, yang jelas saya selaku kepala tukang berapa bahan yang didatangi itu yang saya kerjakan kalau untuk mengetahui lebih jelas jumpai Rio selaku pendampingnya,"tandas sopian.

Menyikapi hal itu media Riaumadani. Com kembali melakukan konfirmasi kepada Rio yang merupakan pendamping dalam kegiatan rehap bangunan rumah tersebut

" Terkait harga bahan yang telah disampaikan kemasyarakat itu ada didalam RAB kita, berapa jumlah bahan dan berapa yang diterima oleh masyarakat, karena jumlah itu langsung masyarakat yang membuat RAB berapa mereka meminta bahan nya, bahkan masyarakat yang mencatat sesuai kebutuhan nya, "jelas Rio, Selasa (20/06/2023).

Ketika dipertanyakan terkait Rencana Anggaran Belanja (RAB) atas bahan bangunan rumah rehap tersebut.

" Kalau untuk rekapnya sudah kita serahkan ke Provinsi, kalau dengan kita sudah tidak ada lagi,"ungkapnya dia.

Sementara itu, Ketika media mempertanyakan kepada Mardius yang merupakan supplier terhadap bangunan rumah tersebut dirinya menjelaskan bahwa bahan yang diberikan berdasarkan apa yang dimintai oleh kelompok penerima bantuan

" Kita berdasarkan RAB pada kelompok, berapa permintaan kelompok terhadap bangunan itu, maka itu yang kita berikan karena kita berdasarkan dalam RAB tersebut, "pungkas Mardius.

Terkait dengan program bantuan rumah rehap BSPS ditahun 2022 lalu menjadi kejanggalan dimana penentuan supplier tersebut seharusnya dari pihak kelompok yang berwenang, namun yang anehnya. diduga supplier telah ditunjuk secara langsung oleh PLT dinas lingkungan hidup ( DLH) Kabupaten Kepulauan Meranti diduga kuat demi untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan tersebut.

"Kita tidak ada membentuk atau menujukan supplier nya, karena kelompok masing-masing langsung yang menunjukkan, kalau terkait kita mendapatkan keuntungan dari situ itu tidak ada sama sekali dan tidak benar," Sebut Sihazah, ST.

Dipertanyakan media ini lagi dengan ditunjuk supplier dari Pekanbaru bernama Martin, Mantan Plt Dinas DLH tersebut menyanggah bahwa itu tidak benar.

"Tidak ada kita menunjuk langsung suppliernya, kalau Martin saya kenal, orang berkerja mencari nafkah, saya tidak ada menunjuk jangan salah ya, karena melakukan kerjasama itu mereka bukan saya," tutupnya. (Ijl)