RIAUMADANI. COM, PEKANBARU - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang dilakukan KPK seketika menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Riau. Terlebih lagi, ini OTT Perdana KPK di tahun 2023.

Melihat peta kondisi kerawanan di Riau, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau minta KPK juga harus melakukan supervisi pada Kejati dan Polda Riau dalam perkara penanganan pidana khusus ini.

Supervisi itu adalah melakukan monitoring penanganan yang sedang dilakukan penyelidikan oleh masing-masing instansi.

"Contoh masih banyak perkara mandek, ada kasus Bansos siak khususnya yang sedang dilakukan penanganan oleh Kejati dan masih belum menemukan kejelasan muara kasusnya kemana. Banyak yang dipanggil tapi sampai saat ini juga belum jelas," kata Manager Advokasi Fitra Riau, Taufik dilansir detikcom, Sabtu (8/4/2023).

Selain itu, lanjut Taufik, ada pula kasus yang sedang ditangani, seperti kasus rumah ibadah Masjid Raya Senapelan di Kota Pekanbaru dan sebagiannya. Kasus itu diminta menjadi atensi dari KPK.

Selain perkara yang sedang ditangani kejaksaan, KPK juga diminta menyisir soal pembangunan infrastruktur yang ada saat ini.

Sebut saja pembangunan payung ekektrik Masjid Raya Annur Riau seninlai Rp40 miliar lebih, Quran Center dan proyek lain terekam dalam temuan terkait kekurangan volume.

"Untuk hal itu maka, harapan kami kasus bupati meranti, kasus bupati Kuasing kemarin juga. Sebagai pembelajaran bagi para pejabat, kedepankan etika moral dan perilaku dan jadikan peristiwa itu sebagai rasa takut, bahwa setiap yang dilakukan oleh para pejabat pasti diawasi," pungkasnya.(*)