PASIR PENGARAIAN – Dalam rangka mengoptimalkan Implementasi Perda Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2015 dan Perda Provinsi Riau No 6 Tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), Pemkab Rohul melalui Forum TJSP Rohul mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Forum TJSP, terutama. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Rohul.

Rakor Forum TJSP Rohul ini langsung dipimpin oleh Wakil Bupati Rohul H. Indra Gunawan, di Aula Lantai III Kantor Bupati Rohul, Selasa (27/9/2022).

Rakor ini juga dihadiri oleh Asisten II Drs Ibnu Ulya M.Si, Ketua Komisi II DPRD Rohul Murkhas S.Pd, Ketua Komisi I Budi Darman, Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Samsul Kamar S.Hut, Kabag Adwil M. Franovandi S.STP dan perwakilan 19 Perusahaan PKS yang beroperasi di wilayah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu.

Wakil Bupati, H. Indra Gunawan sekaligus sebagai Ketua Forum TJSP Rohul mengatakan bahwa tujuan Rakor dengan Perusahaan PKS untuk menjalin sinergitas dan menyatukan persepsi bagaimana tata kelola penyaluran TJSP menyesuaikan Program, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rohul.

“Melalui Rakor Forum TJSP ini dimana Perusahaan dan Pemkab akan bersinergi, saya yakin perusahaan sudah menyalurkan TJSP, kedepan penyaluran TJSP ini juga dilaporkan ke Pemkab, untuk diselaraskan dengan Program pembagunan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Wabup.

Lanjut Wabup, “meminta kepada Perusahaan PKS melaporkan setiap penyaluran TJSP ke Pemkab Rohul, karena hal itu sesuai dengan Instruksi Gubernur Riau.

“ Kemudian dalam penyaluran TJSP perusahaan harus bersinergi, jangan nanti bikin jalan dilingkungan masyarakat sebagai akses perusahaan untuk melancarkan produksi sudah diklaim sebagai TJSP, itu bukan TJSP namanya, jadi ada standar nya yang telah ditetapkan Forum TJSP Rohul,” tegas Wabup.

Diakui Wabup, pada tahun 2023 Pemkab bakal mengekspose penyaluran TJSP sesuai dengan laporan yang akurat dan akuntabel. Sehingga dari ekspose tersebut bakal tahu, mana perusahaan yang sudah menyalurkan TJSP, yang sesuai dengan 8 sasaran penyaluran TJSP.

Diantaranya sasaran pada bidang, Pendidikan, Kesehatan, Infrasturktur, Bidang olahraga, seni dna budaya, Sosial dan Keagamaan, Pelestarian lingkungan, Ekonomi kerakyatan dan Pemberdayaan masyarakat Adat.

“Nawaitu kami transparan dalam Pengelolaan TJSP, bisa infrastruktur, bea siswa, UMKM, program pengentasan kemiskinan. Karena Rohul ini masih di nomor 2 kemiskinan di Riau, penyaluran CSR sesuai dengan 8 sasaran dengan program pembangunan Pemkab Rohul,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Rohul yang juga Wakil Ketua Forum TJSP Rohul Murkhas S.Pd berharap melalui Rakor TJSP ini perusahaan bisa menyalurkan CSR nya di daerah yang belum tercover oleh Pemda.

“Contoh jika ada sekolah yang terbakar dan bantuan untuk kesejahteraan masyarakat, inilah sebenarnya yang kita harapkan TJSP dari masyarakat. Kami tidak mau dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk bangunan fisik silahkan perusahaan yang mengkoordinirnya,” tegasnya.

“Kita berharap bagaimana mengelola TJSP ini agar tepat sasaran, mana program Pemerintah yang terencana tapi belum terakomodir oleh Program Pemerintah. Kemudian apa yang menjadi program pemerintah melalui Musrenbang Desa hingga Kabupaten harus bisa menjadi sasaran prioritas,” harapnya.

Pada saat wawancara dengan awak media, disinggung tentang ketidakhadiran Lembaga Adat Rokan Hulu yang merupakan salah satu anggota Forum TJSP Rohul Wabup mengatakan bahwa,” Rakor ini adalah langkah awal, selanjutnya kita akan mengikutsertakan organisasi kemasyarakatan, LSM dan pihak terkait lainnya, sehingga TJSP Rohul kedepan akan tepat sasarannya. (Ip/yan).