SIAK - Mencuatnya isu adanya dugaan gratifikasi oleh Eks Direksi dan dua Perusahaan BUMD di Kabupaten siak kabarnya pihak Kejaksaan Negeri Siak sudah melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap Direksi PT.Siak Prima Nusalima (SPN), PT.Samudera Siak (SS) dan PT. Bumi Siak Pusako (BSP) tentang permasalahan pembangunan yang diduga ada suap dan Gratifikasi

Hal ini Sebagaimana disampaikan Bupati DPD Lira (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Siak Deddy Irama, ST, kepada wartawan Rabu (3/8/2022)

Dedi Irama menegaskan,
"kita ingin pertanyakan ke Kejari Siak sudah sampai di mana proses hukum itu berjalan,"ujarnya.

Lanjut Dedi,"Saya juga akan pertanyakan ke DPRD apakah DPRD Siak sudah membentuk pansus mengenai persoalan BUMD ini, karena beberapa waktu yang lalu telah ada wacana pembentukan Pansus. Harapan kita bukan hanya sekedar wacana tetapi tidak ada realisasinya, malah terkesan memilih diam"Ujar Bupati LIRA Siak itu

"Kami Lumbung Informasi Rakyat Kabupaten Siak sangat menyayangkan sikap DPRD Siak yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawasan, kenapa tiba-tiba diam dan senyap saja...seakan-akan tidak tahu permasalahan BUMD tersebut, BUMD kan salah satu penopang PAD jika ada dugaan permasalahan dan ketidak beresan dalam pengelolaan BUMD  harusnya DPRD tegas dalam pengawasannya.
Kami meminta DPRD untuk segera membentuk pansus BUMD yang sebagaimana sebelumnya sudah pernah ada wacana menggulirkan pansus tersebut DPRD jangan mandul dalam pengawasan berbuatlah secara objektif, karena para dewan adalah wakil-wakil  masyarakat, kami akan suarakan terus tentang hal tersebut," Pungkas Deddy irama, ST selaku Bupati lira (lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Siak.

Sementara itu, terkait hal tersebut Sekda Lira kabupaten Siak Donni Dofiandi, mencoba mengkonfirmasikan kepada Ketua Komisi II DPRD Siak Zulkifi melalui hand phone selulernya.

Zulkifli mengatakan saat ini sedang melaksanakan Dinas luar, "Kami komisi II DPRD sekarang lagi Dinas luar, sepulang dari Dinas luar akan mengadakan rapat tentang BUMD dan kami akan membentuk Pansus," Ujar ketua Komisi II tersebut .(Tim)