Selasa, 21 Juli 2026

Breaking News

  • DPD Waktu Indonesia Bangkit (WIB) Kabupaten Bengkalis Resmi Terbentuk   ●   
  • Arifudin Ahalik, "Jaga Aset Negara, FPAN Surati Dinas Perhubungan Provinsi Riau"   ●   
  • Pangdam Kodam XIX Tuanku Tambusai Semarakkan Penutupan Festival Rakyat Nusantara 2026 Dengan Nobar Final Piala Dunia Bersama Masyarakat   ●   
  • SMA N. 01.Sungai Apit Beri Penghargaan Kepada Dua Orang Siswanya yang Lolos mengikuti Paskibraka.  ini Harapan Kepsek   ●   
  • Usai Dugaan Gudang Solar Subsidi Terungkap, Pria Bernama Kasno Datangi Awak Media   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Rohil
Tapal Batas
Pemkab Rohil Takkan Biarkan Sejengkal Tanahnya Boleh Dicaplok
Sabtu 16 Mei 2015, 05:52 WIB
Rapat dengar pendapat Komisi A DPRD Rohil, Pemkab Rohil dengan pihak PTPN IV Labuhan Batu Selatan, Sumut, di ruang DPRD Rohil, Senin (11/5).

BAGAN SIAPIAPI. Riaumadani. com - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tidak akan membiarkan tanahnya dicaplok pihak lain, walau pun sejengkal.

Demikian disampaikan Asisten I Pemkab Rohil M Rusli Saerif di Bagansiapiapi, Selasa [12/5/2015]. Hal itu ditegaskan Rusli terkait persoalan tapal batas Kabupaten Rohil dengan lahan operasional PTPN IV Labuhan Batu Selatan.

Disampaikan Rusli beberapa hari lalu berlangsung pertemuan antara DPRD-Pemkab Rohil dengan pihak PTPN di Kantor DPRD Rohil.

Dalam hearing yang dipimpin Ketua Komisi A Abu Khoiri tersebut, pihak PTPN IV dinilai melenceng, bahkan tidak mau transparan kepada Pemkab Rohil.

"Kita ada bukti, bahkan bukti tersebut kita peroleh dari masyarakat di Kecamatan Pasir Limau Kapas. Saya mengira PTPN IV ada yang disembunyikan dari Pemkab Rohil," jelas Rusli.

Pemkab Rohil ucap Rusli, menegaskan tidak akan tinggal diam bilamana sejengkal pun tanah Rohil dicaplok. Karena Pemkab berpedoman dengan surat Keputusan Menteri tahun 1984. Kita tidak akan mau menggeser, walaupun sejengkal pun. Tidak ada lagi penggeseran patok.

Lanjut Rusli, PTPN IV akan memanggil BPN Provinsi untuk mengecek ke lokasi, yang harus mengikutsertakan Pemkab Rohil. Karena Pemkab harus tahu titik koordinat lahan PTPN IV. Sebab, dikhawatirkan masalah tapal batas itu tidak ada usainya.

"Hampir 10 kali kita memanggil PTPN IV Labuhan Batu, hasilnya belum jelas. Mereka tidak mau menunjukkan peta, kalau PTPN IV menujukkan petanya akan kita sesuaikan dengan peta yang kita miliki, baru permasalahan tapal batas akan tuntas, kalau begitu-begitu terus tidak ada tuntas-tuntasnya," harap Rusli.

PTPN IV ditegaskan wajib mengurus izin di Rokan Hilir. Selama ini pajak yang dibayar oleh PTPN IV masuk ke Sumatera Utara. [adv/humas]


Editor : Ishaq,-HR
Kategori : Rohil
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top