Sabtu, 25 Juni 2022

Breaking News

  • Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-238 Tahun, Pj Wako: Pekanbaru Siap Jadi Kota Metropolitan   ●   
  • Pesta Mandat Hiasi Konferensi PWI Riau 2022, Ratusan Peserta Tolak Lanjutkan Sidang Pleno   ●   
  • Ratusan Anggota PWI Riau Tolak Ikuti Prosesi Komperprov PWI Riau   ●   
  • *HARGA TBS ANJLOK, SETDA INHU UNDANG PETANI DAN APKASINDO*   ●   
  • Ketua LAK Yusri Apresiasi Program Restorative Justice yang Dilaksanakan Kejaksaan   ●   
DUGAAN KORUPSI
Kades Ketapang Permai Dilaporkan Ke Polres, Minta Laporan Dicabut Kades Diduga Coba Suap Pelapor
Minggu 19 Juni 2022, 18:42 WIB

SELATPANJANG - Kepala Desa Ketapang Permai, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, dilaporkan warganya atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan desa.

Saprizal dilaporkan oleh Muis ke pihak Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kepulauan Meranti pada bulan Februari 2022 lalu.

Dari pengakuan Muis saat ditemui wartawan di kediamannya, pada Sabtu (18/6/2022) sore, dirinya telah jenuh melihat perbuatan Kades Ketapang Permai yang dianggap merugikan masyarakat setempat.

"Sudah saya laporkan ke Tipikor Polres Meranti, saya juga minta aparat hukum untuk segera memprosesnya," ujar Muis

Dibeberkan Muis, adapun beberapa item yang dilaporkan ke Tipikor Polres Kepulauan Meranti yakni terkait pembangunan jembatan, turap dan lainnya.

"Ada beberapa item yang saya laporkan dan sudah diterima pihak kepolisian, namun sebelumnya sempat diminta untuk melengkapi berkas laporan," ungkapnya.

Dirincikan Muis, pembangunan Turap Batu Berkarung sepanjang 28 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp.165.000.000, kemudian pembangunan tembok penahan tanah sepanjang 48 meter dengan anggaran sebesar Rp.90.000.000 bersumber dari DDS . Selanjutnya rehap Jembatan Perikanan sebesar Rp.90.000.000 dan pembuatan reban ayam sekitar Rp.30.000.000 oleh Bumdes serta lainnya.

"Kita berharap kepada pihak kepolisian bisa segera mengungkapkan dan menuntaskan kasus ini," harapnya.

Ditambahkan Muis, Kepala Desa Ketapang Permai juga sempat meminta dirinya untuk mencabut laporan di Mapolres Kepulauan Meranti.

"Iya dia (Kades) pernah meminta saya untuk mencabut laporan yang telah saya buat di Tipikor Polres Meranti," ujar Muis selaku pihak pelapor.

Diakui Muis, bahwa kades tersebut mengupayakan untuk mencabut laporan yang telah dilaporkan oleh Muis dengan akan memberikan uang sebesar Rp.4 juta rupiah agar laporan itu bisa secepatnya untuk dicabut oleh Muis.

"Sekitar seminggu lewat lah tepatnya malam Minggu saya dipanggil ke hotel Grand Meranti dan minta laporannya dicabut dan saya juga mau dikasi uang 4 juta, tapi saya tolak," akunya.

Adanya praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga dilakukan oleh kades Ketapang permai terhadap pembangunan yang telah dibangun sejak awal kepemimpinannya hingga saat ini tidak transparan itu dilakukan oleh kades tersebut.

Sementara itu, awak ini melakukan konfirmasi kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ketapang Permai, Usup mengaku telah mengetahui terkait pelaporan tersebut, namun saat ditanya keterlibatannya sebagai fungsi pengawasan terkait pembangunan di desa ia mengaku tidak pernah dilibatkan sepenuhnya oleh kades sejak awal pembangunan dimulai.

"Memang saya punya kewenangan untuk mengawasinya namun saya tidak dilibatkan sepenuhnya. Dia (kades) mengerjakan langsung, jadi tanggungjawab sepenuhnya pada kades," ujarnya menyesalkan.

Tidak hanya itu Usup juga menyesalkan sikap kades yang dinilai tidak transparan itu karena mulai menjabat sejak 2018 pihaknya hanya mendapatkan laporan tahunan di tahun 2022 bahkan laporan yang diberikan tersebut pun masih salah.

"Laporan yang dikasi ke kita itu pun ada yang salah, karena ada kegiatan yang di tahun lalu dimasukkan di dalam laporan itu," jelasnya.

Bahkan tidak sampai disitu media ini kembali meminta tanggapan terhadap Kades Ketapang Permai, Safrizal, saat ditemui di Selatpanjang, pada Minggu (19/6/2022) siang mengaku jika dirinya telah dilaporkan ke Tipikor Polres Kepulauan Meranti.

"Memang ada warga yang melaporkan ke Polres Meranti, sampai saat ini saya belum dipangil hanya sekdes dan bendahara saya saja yang sudah beberapa kali dipanggil untuk dimintai keterangan," akunya Safrizal.

Dipertanyakan lagi oleh media ini lagi, atas dugaan terhadap kades Safrizal yang telah memberikan uang kepada sang pelapor untuk mencabut laporan nya itu, diakui oleh kadesnya.

"Ya butul kemarin saya ada menjumpai bapak Muis ini mengapa saya jumpa dia, saya minta cabutkan kembali laporan itu, saya tidak mau nanti lembaga dipanggil, masyarakat dipanggil gara gara masalah ini,"sebutnya.

Menurut Safrizal lagi,bahwa perkerjaan yang dilakukan olehnya sesuai dengan ketentuan yang mana dalam perkerjaan tersebut telah melebihi apa yang telah diusulkan masyarakat.

"Setiap perkerjaan yang saya buat pasti berlebih dari satu meter, yang info yang disampaikan itu semua melenceng Alias tidak benar,"jelasnya.

Mengenai persoalan BPD terkait laporan tahunan pembangunan desa, kades mengakui bahwa ketua BPD meminta hasil laporan itu hanya melalui WhatsApp (WA) dan tidak mendatangi ke kantor.

"BPD nya banyak minta laporan akhir tahun itu, hanya minta melalui WA dan tidak mau datang ke kantor,"ungkapnya.

Dilanjutkan lagi,"saya pasrah dan hal ini saya sudah dilaporkan oleh Muis, jadi andai kata dalam waktu dekat ada pemeriksaan dari inspitorat saya siap mengembalikan kerugian negara, dan apa bila melebihi dan tidak bisa mengembalikan kerugian negara maka saya siap dipenjarakan,"pungkasnya. (Ijl)




Editor : Tis
Kategori : Meranti
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top